Jakarta (Antara Babel) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, kepala daerah di Tanah Air perlu untuk mengatasi ketimpangan dalam rangka menerapkan nilai-nilai Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa.
"Ujian persatuan sekarang adalah kesenjangan. Tugas Kepala Daerah memastikan bahwa kesejahteraan ekonomi terbagi adil pada rakyatnya," kata Zulkifli Hasan dalam rilis, Jumat.
Ketua MPR menegaskan bahwa persatuan Indonesia tetap kokoh setelah merdeka selama 71 tahun lalu, di mana bangsa ini juga sudah berhasil melewati banyak ujian sejarah.
Untuk itu, ujar dia, merupakan hal yang penting guna menerapkan nila-nilai Pancasila, khususnya yang terkait dengan sila ketiga yaitu "Persatuan Indonesia".
"Sila ke 3 adalah amanat perasaan senasib sepenanggungan antar anak bangsa. Jadi bukan hanya persatuan wilayah, tapi juga persatuan ekonomi agar tak ada lagi kesenjangan," paparnya.
Sebelumnya, Anggota DPR-RI Budiman Sudjatmiko mengatakan kewirausahaan sosial merupakan kunci mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat.
"Saya percaya kesenjangan sosial memang salah satu faktor kunci terciptanya disintegrasi. Solusinya, kita harus menggerakkan aktivitas-aktivitas perekonomian dan bisnis yang berdampak sosial, yang semua ikut merasakan dampaknya. Itulah kewirausahaan sosial," kata Budiman.
Budiman yang juga merupakan politisi PDIP itu menambahkan, dalam konteks pembangunan desa, BUMDes yang harus menjadi motor penggeraknya dengan Dana Desa yang mereka kelola.
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti S Soetiono mengatakan, upaya literasi keuangan kepada masyarakat akan membantu mengatasi masalah kesenjangan di Tanah Air.
"Masalah kesenjangan bisa diatasi salah satunya dengan meningkatkan literasi keuangan terhadap masyarakat khususnya soal perlindungan konsumen," kata Kusumaningtuti saat diskusi dengan wartawan di Jakarta, Senin (15/5).
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan OJK pada 2016, indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia meningkat dibandingkan hasil pada survei serupa yang dilaksanakan OJK pada 2013. Indeks literasi keuangan di 2016 mencapai 29,66 persen, meningkat dibandingkan 2013 21,84 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Ujian persatuan sekarang adalah kesenjangan. Tugas Kepala Daerah memastikan bahwa kesejahteraan ekonomi terbagi adil pada rakyatnya," kata Zulkifli Hasan dalam rilis, Jumat.
Ketua MPR menegaskan bahwa persatuan Indonesia tetap kokoh setelah merdeka selama 71 tahun lalu, di mana bangsa ini juga sudah berhasil melewati banyak ujian sejarah.
Untuk itu, ujar dia, merupakan hal yang penting guna menerapkan nila-nilai Pancasila, khususnya yang terkait dengan sila ketiga yaitu "Persatuan Indonesia".
"Sila ke 3 adalah amanat perasaan senasib sepenanggungan antar anak bangsa. Jadi bukan hanya persatuan wilayah, tapi juga persatuan ekonomi agar tak ada lagi kesenjangan," paparnya.
Sebelumnya, Anggota DPR-RI Budiman Sudjatmiko mengatakan kewirausahaan sosial merupakan kunci mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat.
"Saya percaya kesenjangan sosial memang salah satu faktor kunci terciptanya disintegrasi. Solusinya, kita harus menggerakkan aktivitas-aktivitas perekonomian dan bisnis yang berdampak sosial, yang semua ikut merasakan dampaknya. Itulah kewirausahaan sosial," kata Budiman.
Budiman yang juga merupakan politisi PDIP itu menambahkan, dalam konteks pembangunan desa, BUMDes yang harus menjadi motor penggeraknya dengan Dana Desa yang mereka kelola.
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti S Soetiono mengatakan, upaya literasi keuangan kepada masyarakat akan membantu mengatasi masalah kesenjangan di Tanah Air.
"Masalah kesenjangan bisa diatasi salah satunya dengan meningkatkan literasi keuangan terhadap masyarakat khususnya soal perlindungan konsumen," kata Kusumaningtuti saat diskusi dengan wartawan di Jakarta, Senin (15/5).
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan OJK pada 2016, indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia meningkat dibandingkan hasil pada survei serupa yang dilaksanakan OJK pada 2013. Indeks literasi keuangan di 2016 mencapai 29,66 persen, meningkat dibandingkan 2013 21,84 persen.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017