Jakarta (Antara Babel) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta kerja sama ASEAN untuk membantu menangani masalah sampah plastik yang mencemari laut.
Permintaan itu disampaikan dalam jamuan makan siang dengan perwakilan negara-negara ASEAN yang diselenggarakan di Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB, New York, Senin (5/6).
Melalui keterangan tertulis yang ditermia di Jakarta, Selasa, pertemuan itu dilakukan untuk memberikan penjelasan singkat menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Sampah Plastik Laut yang akan digelar di Bali, September mendatang.
Dalam jamuan tersebut, Luhut menyampaikan pentingnya konferensi itu sehingga diperlukan kerja sama 10 negara anggota ASEAN.
"Sampah plastik laut ini telah menimbulkan kerugian sebesar 1,2 miliar dolar AS di bidang perikanan, perkapalan, pariwisata dan bisnis asuransi. Ini bisa berujung kepada malapetaka jika kita tidak segera bergerak karena pengangguran bisa menimbulkan masalah kemiskinan dan sosial dan akan berujung pada radikalisme dan terorisme," katanya.
Lebih lanjut, Luhut menuturkan pada pertemuan East Asia Summit (EAS) yang diadakan pada 22 November 2015 di Kuala Lumpur, pemimpin EAS dan ASEAN dengan tegas menyatakan bahwa pencemaran laut adalah tantangan lintas batas yang harus ditangani secara efektif untuk mencapai pembangunan laut yang berkelanjutan.
Kesimpulan ini didasarkan pada kepedulian negara-negara EAS yang kuat terhadap kesehatan laut dan lautan. Hampir semua negara peserta EAS adalah negara pesisir yang memiliki nilai maritim dan kesehatan laut sebagai kunci pengembangan ekonomi. Terlebih, banyak negara ASEAN merupakan eksportir utama produk makanan laut dan juga kelautan.
"Secara strategis, kerja sama kelautan untuk menyelesaikan masalah plastik laut dapat menjadi fondasi yang kuat untuk memperkuat kerjasama kelautan yang ada serta menjembatani perbedaan pandangan negara-negara tersebut tentang pengelolaan limbah, seperti pelaksanaan proyek limbah ke energi (waste to energy) dan kerja sama di bidang pengelolaan limbah seperti investasi," katanya.
Mantan Menko Polhukam itu menambahkan, pengelolaan limbah-ke-energi juga bisa menjadi pendorong ekonomi baru dan merangsang keterlibatan sektor swasta yang jauh yang secara langsung menguntungkan masyarakat.
Dengan demikian, negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi eksternalitas negatif terhadap lingkungan, sehingga menyajikan contoh konkret pembangunan berkelanjutan.
"Atas dasar ini, saya ingin meminta dukungan Anda untuk bersama-sama memperkuat kerja sama kami di wilayah kita untuk mengatasi masalah kritis ini dengan membangun kesadaran regional tentang polusi sampah plastik, mempromosikan keterlibatan sektor swasta, lembaga penelitian dan gerakan akar rumput. Sebelum konferensi EAS, ASEAN harus memiliki pandangan yang sama dalam masalah ini," katanya.
Konferensi Tingkat Tinggi Sampah Plastik di Laut akan diselenggarakan awal September di Bali, diikuti antara lain oleh China, India, Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Selandia Baru, Australia, dan ASEAN.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
Permintaan itu disampaikan dalam jamuan makan siang dengan perwakilan negara-negara ASEAN yang diselenggarakan di Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB, New York, Senin (5/6).
Melalui keterangan tertulis yang ditermia di Jakarta, Selasa, pertemuan itu dilakukan untuk memberikan penjelasan singkat menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Sampah Plastik Laut yang akan digelar di Bali, September mendatang.
Dalam jamuan tersebut, Luhut menyampaikan pentingnya konferensi itu sehingga diperlukan kerja sama 10 negara anggota ASEAN.
"Sampah plastik laut ini telah menimbulkan kerugian sebesar 1,2 miliar dolar AS di bidang perikanan, perkapalan, pariwisata dan bisnis asuransi. Ini bisa berujung kepada malapetaka jika kita tidak segera bergerak karena pengangguran bisa menimbulkan masalah kemiskinan dan sosial dan akan berujung pada radikalisme dan terorisme," katanya.
Lebih lanjut, Luhut menuturkan pada pertemuan East Asia Summit (EAS) yang diadakan pada 22 November 2015 di Kuala Lumpur, pemimpin EAS dan ASEAN dengan tegas menyatakan bahwa pencemaran laut adalah tantangan lintas batas yang harus ditangani secara efektif untuk mencapai pembangunan laut yang berkelanjutan.
Kesimpulan ini didasarkan pada kepedulian negara-negara EAS yang kuat terhadap kesehatan laut dan lautan. Hampir semua negara peserta EAS adalah negara pesisir yang memiliki nilai maritim dan kesehatan laut sebagai kunci pengembangan ekonomi. Terlebih, banyak negara ASEAN merupakan eksportir utama produk makanan laut dan juga kelautan.
"Secara strategis, kerja sama kelautan untuk menyelesaikan masalah plastik laut dapat menjadi fondasi yang kuat untuk memperkuat kerjasama kelautan yang ada serta menjembatani perbedaan pandangan negara-negara tersebut tentang pengelolaan limbah, seperti pelaksanaan proyek limbah ke energi (waste to energy) dan kerja sama di bidang pengelolaan limbah seperti investasi," katanya.
Mantan Menko Polhukam itu menambahkan, pengelolaan limbah-ke-energi juga bisa menjadi pendorong ekonomi baru dan merangsang keterlibatan sektor swasta yang jauh yang secara langsung menguntungkan masyarakat.
Dengan demikian, negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi eksternalitas negatif terhadap lingkungan, sehingga menyajikan contoh konkret pembangunan berkelanjutan.
"Atas dasar ini, saya ingin meminta dukungan Anda untuk bersama-sama memperkuat kerja sama kami di wilayah kita untuk mengatasi masalah kritis ini dengan membangun kesadaran regional tentang polusi sampah plastik, mempromosikan keterlibatan sektor swasta, lembaga penelitian dan gerakan akar rumput. Sebelum konferensi EAS, ASEAN harus memiliki pandangan yang sama dalam masalah ini," katanya.
Konferensi Tingkat Tinggi Sampah Plastik di Laut akan diselenggarakan awal September di Bali, diikuti antara lain oleh China, India, Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Selandia Baru, Australia, dan ASEAN.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017