Jakarta (Antara Babel) - Menteri ESDM Ignasius Jonan mengaku terus berusaha agar tarif listrik semua golongan pelanggan bisa turun agar tidak lagi membebani masyarakat.
"Komitmen pemerintah itu, sampai akhir tahun tidak ada kenaikan tarif. Malah kita berusaha per tiga bulan agar tarifnya itu, kalau bisa semua golongan, bisa turun," katanya di sela kunjungan ke Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa Bali di Gandul, Depok, Jawa Barat, Kamis.
Menurut Jonan, pemerintah terus berupaya agar penurunan tarif listrik bisa terjadi. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan efisiensi PLN sehingga harga jual listriknya dapat ditekan.
Mantan Menteri Perhubungan itu memastikan, pencabutan subsidi bagi pelanggan rumah tangga golongan 900 VA juga telah selesai sehingga dipastikan tidak ada kenaikan tarif listrik bagi pelanggan yang dianggap mampu.
Ia menjelaskan, kenaikan tarif listrik yang terjadi sejak awal 2017 merupakan imbas dari upaya pemerintah menyalurkan subsidi yang tepat sasaran.
Pencabutan subsidi dilakukan atas persetujuan DPR RI berdasarkan UU APBN 2017 yang diputuskan September 2016 di mana subsidi pelanggan listrik golongan 900 VA yang tidak masuk kategori miskin dan rentan miskin akan pelan-pelan dicabut.
"Apakah masih ada yang menerima subsidi? Masih, kira-kira 4,5 juta pelanggan 900 VA masih menerima subsidi listrik dari pemerintah berdasarkan data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Sedangkan pelanggan golongan 450 VA juga masih disubsidi pemerintah," jelasnya.
Jonan menuturkan pencabutan subsidi dilakukan agar pemerintah bisa mendorong elektrifkasi yang merata ke seluruh Indonesia.
Kementerian ESDM mencatat masih ada sekitar 2.500 desa yang belum dialiri listrik. Demikian pula kondisi di 10.000 desa yang listriknya belum terpenuhi secara maksimal.
"Nah ini diupayakan uangnya (dari pencabutan subsidi) untuk itu. Masak kalau kita mampu atau tidak perlu disubsidi, kita minta subsidi?" katanya.
Lebih lanjut, Jonan memahami kegelisahan masyarakat yang mengalami pencabutan subsidi lantaran kenaikan tarif listrik mencapai hingga dua kali lipat.
Namun, ia menilai hal itu seharusnya tidak memberatkan dibandingkan dengan membeli pulsa untuk telepon genggam anggota keluarga.
"Memang naiknya banyak pak. Kalau 900 VA, sebelum subsidi dihapus kira-kira bayarnya Rp80 ribuan. Sekarang jadi Rp170 ribuan per bulan. Saya paham. Tapi kalau mampu ya enggak memberatkan dong. Tiap minggu saja beli pulsa wong semua punya handphone skrg. Ini kan uangnya lebih baik dipakai untuk mengembangkan listrik bagi saudara kita yang tempat tinggalnya belum ada listrik sama sekali," tukasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Komitmen pemerintah itu, sampai akhir tahun tidak ada kenaikan tarif. Malah kita berusaha per tiga bulan agar tarifnya itu, kalau bisa semua golongan, bisa turun," katanya di sela kunjungan ke Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa Bali di Gandul, Depok, Jawa Barat, Kamis.
Menurut Jonan, pemerintah terus berupaya agar penurunan tarif listrik bisa terjadi. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan efisiensi PLN sehingga harga jual listriknya dapat ditekan.
Mantan Menteri Perhubungan itu memastikan, pencabutan subsidi bagi pelanggan rumah tangga golongan 900 VA juga telah selesai sehingga dipastikan tidak ada kenaikan tarif listrik bagi pelanggan yang dianggap mampu.
Ia menjelaskan, kenaikan tarif listrik yang terjadi sejak awal 2017 merupakan imbas dari upaya pemerintah menyalurkan subsidi yang tepat sasaran.
Pencabutan subsidi dilakukan atas persetujuan DPR RI berdasarkan UU APBN 2017 yang diputuskan September 2016 di mana subsidi pelanggan listrik golongan 900 VA yang tidak masuk kategori miskin dan rentan miskin akan pelan-pelan dicabut.
"Apakah masih ada yang menerima subsidi? Masih, kira-kira 4,5 juta pelanggan 900 VA masih menerima subsidi listrik dari pemerintah berdasarkan data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Sedangkan pelanggan golongan 450 VA juga masih disubsidi pemerintah," jelasnya.
Jonan menuturkan pencabutan subsidi dilakukan agar pemerintah bisa mendorong elektrifkasi yang merata ke seluruh Indonesia.
Kementerian ESDM mencatat masih ada sekitar 2.500 desa yang belum dialiri listrik. Demikian pula kondisi di 10.000 desa yang listriknya belum terpenuhi secara maksimal.
"Nah ini diupayakan uangnya (dari pencabutan subsidi) untuk itu. Masak kalau kita mampu atau tidak perlu disubsidi, kita minta subsidi?" katanya.
Lebih lanjut, Jonan memahami kegelisahan masyarakat yang mengalami pencabutan subsidi lantaran kenaikan tarif listrik mencapai hingga dua kali lipat.
Namun, ia menilai hal itu seharusnya tidak memberatkan dibandingkan dengan membeli pulsa untuk telepon genggam anggota keluarga.
"Memang naiknya banyak pak. Kalau 900 VA, sebelum subsidi dihapus kira-kira bayarnya Rp80 ribuan. Sekarang jadi Rp170 ribuan per bulan. Saya paham. Tapi kalau mampu ya enggak memberatkan dong. Tiap minggu saja beli pulsa wong semua punya handphone skrg. Ini kan uangnya lebih baik dipakai untuk mengembangkan listrik bagi saudara kita yang tempat tinggalnya belum ada listrik sama sekali," tukasnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017