Pangkalpinang (Antara Babel) - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar sosialisasi tentang kerawanan keamanan informasi dan komunikasi sebagai persiapan pemerintah daerah menghadapi era keterbukaan informasi.
"Sosialisasi ini lebih mengedepankan pembinaan dan pengawasan koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda)," kata Sekretaris Diskominfo Kepulauan Babel Hanafi di Pangkalpinang, Kamis.
Ia menjelaskan kegiatan sosialisasi ini dalam rangka merealisasikan Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan seluruh lembaga dan pemerintah yang tergabung dalam badan publik untuk bersiap diri dalam menghadapi era keterbukaan informasi.
"Saat ini organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan peranan dan fungsinya sebagai ujung tombak informasi kepada masyarakat," katanya.
Hanafi mengatakan perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi tidak terlepas dari pengawasan yang bersifat positif melalui informasi transaksi.
"Perkembangan IT yang begitu pesat memperlancar jalanya informasi dan komunikasi, sehingga berdampak rawan penyadapan oleh oknum-oknum yang berkepentingan yang merugikan pemerintah dan orang pribadi," katanya.
Menurut dia saat ini sering terjadi kebocoran informasi maupun gangguan terhadap jaring komunikasi pencurian data akibat kelalaian, pemalsuan dan lainnya.
"Kami berharap para sandiman-sandiman dapat mengoptimalisasikan dalam setiap menjalankan tugas untuk tercapainya stabilitas dan keamanan informasi dan komunikasi ini," harapnya.
Sosialisasi kerawanan keamanan informasi dan komunikasi ini diikuti 40 orang peserta yang meliputi unsur TNI/Polri dan PNS serta instansi terkait lainya se-Provinsi Kepulauan Babel.
Sementara itu narasumber kegiatan sosialisasi tersebut diantaranya Kepala Pusat Pengkajian Palsam Deputi III Ir. Inu Baskara MMSI, Kasi Pengembangan Materiel Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi Deputi I Farosa ST, dan Pengolah Bahan Sub Derektorat Pengamanan Sandi (sinyal) Deputi II Agria Ramdan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Sosialisasi ini lebih mengedepankan pembinaan dan pengawasan koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda)," kata Sekretaris Diskominfo Kepulauan Babel Hanafi di Pangkalpinang, Kamis.
Ia menjelaskan kegiatan sosialisasi ini dalam rangka merealisasikan Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan seluruh lembaga dan pemerintah yang tergabung dalam badan publik untuk bersiap diri dalam menghadapi era keterbukaan informasi.
"Saat ini organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan peranan dan fungsinya sebagai ujung tombak informasi kepada masyarakat," katanya.
Hanafi mengatakan perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi tidak terlepas dari pengawasan yang bersifat positif melalui informasi transaksi.
"Perkembangan IT yang begitu pesat memperlancar jalanya informasi dan komunikasi, sehingga berdampak rawan penyadapan oleh oknum-oknum yang berkepentingan yang merugikan pemerintah dan orang pribadi," katanya.
Menurut dia saat ini sering terjadi kebocoran informasi maupun gangguan terhadap jaring komunikasi pencurian data akibat kelalaian, pemalsuan dan lainnya.
"Kami berharap para sandiman-sandiman dapat mengoptimalisasikan dalam setiap menjalankan tugas untuk tercapainya stabilitas dan keamanan informasi dan komunikasi ini," harapnya.
Sosialisasi kerawanan keamanan informasi dan komunikasi ini diikuti 40 orang peserta yang meliputi unsur TNI/Polri dan PNS serta instansi terkait lainya se-Provinsi Kepulauan Babel.
Sementara itu narasumber kegiatan sosialisasi tersebut diantaranya Kepala Pusat Pengkajian Palsam Deputi III Ir. Inu Baskara MMSI, Kasi Pengembangan Materiel Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi Deputi I Farosa ST, dan Pengolah Bahan Sub Derektorat Pengamanan Sandi (sinyal) Deputi II Agria Ramdan.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017