Toboali (Antara Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia sepakat mengatur sistem perdagangan untuk mempercepat pendistribusian dan stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah itu.
"Kerja sama ini sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah kepada Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia dalam menjaga stabilitas stok dan harga kebutuhan di pasar tradisional," kata Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer di Toboali, Minggu.
Selain itu dengan kerja sama itu diharapkan dapat memberikan informasi lebih dini kepada masyarakat untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran.
"Kalau permintaan dan penawaran sudah sesuai tentu kenaikan harga dapat diatasi. Biasanya harga melambung karena tidak nyambung antara penawaran dan permintaan," katanya.
Menurut Justiar, dampak kehadiran Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia di daerah itu sangat besar. "Saya yakin dampaknya pasti sangat besar baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat," katanya.
Ia mengatakan kerja sama itu sangat menguntungkan daerah karena selain dapat mengatur sistem perdagangan juga dapat menekan inflasi.
"Jadi akan ada kepentingan yang lebih luas dari kerja sama antara pusat dan daerah ini," katanya.
Ia berharap Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia Kabupaten Bangka Selatan dapat segera membaca peluang dan kebutuhan masyarakat dan pemda harus segera memonitor bantuan apa yang harus diberikan kepada masyarakat.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia Abdullah Mansuri mengatakan pihaknya akan memastikan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok di Kepulauan Bangka Belitung akan aman.
"Kita akan memastikan hukum permiantaan dan penawaran aman di Bangka Selatan khususnya dan Bangka Belitung pada umumnya," katanya.
Menurut dia ada beberapa cara untuk menjawab persoalan yang disampaikan bupati, salah satunya memutus mata rantai distribusi perdagangan.
Selain itu juga memperbaiki infrastruktur pasar sesuai pesan Presiden Jokowi bahwa setiap tahun harus ada 1.000 pasar diperbaiki dan itu belum tercapai.
"Pemda harus berperan dalam pesan yang disampaikan Presiden dengan menjemput anggaran dana khusus seperti DAK dan dana lain, sebab kalau investor yang bangun pasti biayanya mahal bagi pedagang sedangkan kalau pemda biaya bisa gratis," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kerja sama ini sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah kepada Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia dalam menjaga stabilitas stok dan harga kebutuhan di pasar tradisional," kata Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer di Toboali, Minggu.
Selain itu dengan kerja sama itu diharapkan dapat memberikan informasi lebih dini kepada masyarakat untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran.
"Kalau permintaan dan penawaran sudah sesuai tentu kenaikan harga dapat diatasi. Biasanya harga melambung karena tidak nyambung antara penawaran dan permintaan," katanya.
Menurut Justiar, dampak kehadiran Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia di daerah itu sangat besar. "Saya yakin dampaknya pasti sangat besar baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat," katanya.
Ia mengatakan kerja sama itu sangat menguntungkan daerah karena selain dapat mengatur sistem perdagangan juga dapat menekan inflasi.
"Jadi akan ada kepentingan yang lebih luas dari kerja sama antara pusat dan daerah ini," katanya.
Ia berharap Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia Kabupaten Bangka Selatan dapat segera membaca peluang dan kebutuhan masyarakat dan pemda harus segera memonitor bantuan apa yang harus diberikan kepada masyarakat.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia Abdullah Mansuri mengatakan pihaknya akan memastikan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok di Kepulauan Bangka Belitung akan aman.
"Kita akan memastikan hukum permiantaan dan penawaran aman di Bangka Selatan khususnya dan Bangka Belitung pada umumnya," katanya.
Menurut dia ada beberapa cara untuk menjawab persoalan yang disampaikan bupati, salah satunya memutus mata rantai distribusi perdagangan.
Selain itu juga memperbaiki infrastruktur pasar sesuai pesan Presiden Jokowi bahwa setiap tahun harus ada 1.000 pasar diperbaiki dan itu belum tercapai.
"Pemda harus berperan dalam pesan yang disampaikan Presiden dengan menjemput anggaran dana khusus seperti DAK dan dana lain, sebab kalau investor yang bangun pasti biayanya mahal bagi pedagang sedangkan kalau pemda biaya bisa gratis," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017