Washington (Antara Babel) - Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan
sejumlah sanksi kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Senin
sebagai respon atas keputusan Caracas menggelar pemungutan suara untuk
memilih lembaga legislatif baru.
Penjatuhan sanksi itu adalah kebijakan paling keras pemerintahan Presiden Donald Trump yang sempat menyebut pemungutan suara pada Ahad di Venezuela sebagai pemilu yang "memalukan."
Sanksi kepada Maduro itu tidak meliputi hal-hal terkait minyak, meski pemerintah Amerika Serikat masih mempertimbangkannya, kata sejumlah sumber di Kongress dan seorang sumber lain di Gedung Putih.
Dalam sanksi tersebut, semua aset Maduro yang berada di bawah yuridiksi Washington telah dibekukan. Selain itu, warga Amerika Serikat juga dilarang untuk melakukan hubungan bisnis dengannya, kata Kantor Aset Luar Negeri, Kementerian Keuangan Amerika Serikat.
"Dengan menjatuhkan sanksi kepada Maduro, Amerika Serikat telah menegaskan sikap penentangan kami terhadap kebijakan-kebijakan rezim Maduro dan dukungan terhadap rakyat Venezuela yang tengah berupaya mengembalikan demokrasi dalam kehidupan bernegara," kata Menteri Keuangan, Steven Mnuchin, dalam pernyataan tertulis.
Dia mengatakan bahwa semua orang yang terlibat di dalam lembaga legislatif baru di Venezuela berpotensi akan menjadi subjek sanksi lebih lanjut dari Amerika Serikat, karena dianggap merusak demokrasi di negara tersebut.
Di Caracas pada Senin, Maduro merayakan pemilihan umum lembaga legislatif baru, yang diperkirakan akan semakin mengonsolidasikan kekuasaan Partai Sosialis. Dia membantah kritik Amerika Serikat terhadap pemungutan suara sebagai penghinaan terhadap demokrasi.
Sanksi-sanksi untuk Maduro berpotensi akan diikuti oleh sanksi lain yang membidik pejabat senior pemerintahan Venezuela dan juga sektor minyak negara tersebut. Kebijakan lanjutan itu akan bergantung pada bagaimana pemerintah Venezuela mengimplementasikan pembentukan kongres baru, kata seorang sumber dari Gedung Putih yang mengetahui proses pengambilan kebijakan.
Pemerintahan Presiden Donald Trump juga mempertimbangkan sanksi terhadadp Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, dan orang nomor dua di Partai Sosialis, Diosdado Cabello, kata sejumlah pejabat Gedung Putih kepada Reuters.
Namun demikian, sejumlah pengamat mengatakan bahwa sanksi kepada individu tidak akan berdampak besar pada kebijakan Maduro. Menurut mereka, sanksi yang lebih luas di sektor minyak dan finansial merupakan cara yang terbaik untuk mengubah pemerintahan Venezuela.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
Penjatuhan sanksi itu adalah kebijakan paling keras pemerintahan Presiden Donald Trump yang sempat menyebut pemungutan suara pada Ahad di Venezuela sebagai pemilu yang "memalukan."
Sanksi kepada Maduro itu tidak meliputi hal-hal terkait minyak, meski pemerintah Amerika Serikat masih mempertimbangkannya, kata sejumlah sumber di Kongress dan seorang sumber lain di Gedung Putih.
Dalam sanksi tersebut, semua aset Maduro yang berada di bawah yuridiksi Washington telah dibekukan. Selain itu, warga Amerika Serikat juga dilarang untuk melakukan hubungan bisnis dengannya, kata Kantor Aset Luar Negeri, Kementerian Keuangan Amerika Serikat.
"Dengan menjatuhkan sanksi kepada Maduro, Amerika Serikat telah menegaskan sikap penentangan kami terhadap kebijakan-kebijakan rezim Maduro dan dukungan terhadap rakyat Venezuela yang tengah berupaya mengembalikan demokrasi dalam kehidupan bernegara," kata Menteri Keuangan, Steven Mnuchin, dalam pernyataan tertulis.
Dia mengatakan bahwa semua orang yang terlibat di dalam lembaga legislatif baru di Venezuela berpotensi akan menjadi subjek sanksi lebih lanjut dari Amerika Serikat, karena dianggap merusak demokrasi di negara tersebut.
Di Caracas pada Senin, Maduro merayakan pemilihan umum lembaga legislatif baru, yang diperkirakan akan semakin mengonsolidasikan kekuasaan Partai Sosialis. Dia membantah kritik Amerika Serikat terhadap pemungutan suara sebagai penghinaan terhadap demokrasi.
Sanksi-sanksi untuk Maduro berpotensi akan diikuti oleh sanksi lain yang membidik pejabat senior pemerintahan Venezuela dan juga sektor minyak negara tersebut. Kebijakan lanjutan itu akan bergantung pada bagaimana pemerintah Venezuela mengimplementasikan pembentukan kongres baru, kata seorang sumber dari Gedung Putih yang mengetahui proses pengambilan kebijakan.
Pemerintahan Presiden Donald Trump juga mempertimbangkan sanksi terhadadp Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, dan orang nomor dua di Partai Sosialis, Diosdado Cabello, kata sejumlah pejabat Gedung Putih kepada Reuters.
Namun demikian, sejumlah pengamat mengatakan bahwa sanksi kepada individu tidak akan berdampak besar pada kebijakan Maduro. Menurut mereka, sanksi yang lebih luas di sektor minyak dan finansial merupakan cara yang terbaik untuk mengubah pemerintahan Venezuela.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017