Sorong (Antara Babel) - Komisi VII DPR RI mendorong agar harga gas elpiji di Provinsi Papua Barat dapat disamakan dengan daerah lain di Indonesia atau elpiji satu harga.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi di Sorong, Jumat, mengaku kaget saat melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah di Sorong mendapat laporan bahwa harga gas elpiji di daerah tersebut dua kali lipat dari harga yang ditetapkan secara nasional.

Menurut dia, harga gas elpiji di Provinsi Papua Barat harus disamakan dengan daerah lain di Indonesia seperti program BBM satu harga.

"Kembali ke Jakarta kami akan melakukan pertemuan dengan menteri terkait untuk membicarakan hal tersebut. Ke depan harus ada program elpiji satu harga," ujarnya.

Ia menyampaikan, gas elpiji adalah hajat hidup orang banyak karena dibutuhkan untuk memasak sehari-hari sehingga harganya harus dapat dijangkau.

"Masalah mahalnya gas elpiji di Papua Barat ini akan kami dorong dan minta kepada pemerintah pusat harus ada program elpiji satu harga sehingga masyarakat Papua Barat juga merasakan kemakmuran," kata dia.

Ia mengatakan rakyat Papua Barat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat terutama pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Kami juga akan mendorong agar pelaksanaan program BBM satu harga di wilayah Provinsi Papua Barat berjalan dengan lancar sehingga rakyat benar-benar merasakan dampak dari program untuk kesejahteraan rakyat tersebut," tambah dia. 

Pewarta: Ernes B Kakisina

Editor : Riza Mulyadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017