Pangkalpinang (Antara Babel) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempertanyakan hasil perekrutan tenaga profesional pendamping desa di daerah itu karena terindikasi terjadi pemalsuan data.
"Kami menyuarakan aspirasi dari salah satu peserta tes mengenai indikasi pemalsuan data dalam rekrutmen tenaga profesional pendamping desa di Kepulauan Babel," kata pengurus PMII Kepulauan Babel, Amsori di Pangkalpinang, Kamis.
Ia menerangkan indikasi pemalsuan data terungkap karena terdapat dua surat yang sama nomor beserta tanggal penerbitannya, namun berbeda dalam lampiran peserta seleksi yang lolos menjadi tenaga pendamping desa.
"Surat pertama yang dikeluarkan menyatakan peserta tes atas nama Arbani dinyatakan lolos namun pada surat kedua diganti dengan nama Agustian," ujarnya.
Menurut Amsori, PMII Kepulauan Babel mendorong pemerintah provinsi untuk membentuk tim investigasi sehingga dapat menelusuri dokumen hasil wawancara dan tes tertulis sesuai berita acara dari panitia seleksi.
"Apabila kecurangan atau pemalsuan data terbukti maka Gubernur Kepulauan Babel agar memproses pejabat Satuan Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk ditindak tegas," terangnya.
Menyikapi permasalahan tersebut, Wakil Gubernur Kepulauan Babel Abdul Fatah mengatakan penilaian dan penetapan calon tenaga pendamping desa merupakan wewenang dari Kementeriaan Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Terjadinya kesalahan dalam surat pengumuman merupakan tanggung jawab panitia seleksi dari kementerian, sedangkan pemerintah daerah hanya memiliki tugas untuk menyediakan tempat seleksi," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah akan menfasilitasi dan melakukan pendampingan bagi PMII Kepulauan Babel dalam menyuarakan aspirasinya ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Kami mengimbau agar PMII Kepulauan Babel fokus terhadap permasalahan dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kami menyuarakan aspirasi dari salah satu peserta tes mengenai indikasi pemalsuan data dalam rekrutmen tenaga profesional pendamping desa di Kepulauan Babel," kata pengurus PMII Kepulauan Babel, Amsori di Pangkalpinang, Kamis.
Ia menerangkan indikasi pemalsuan data terungkap karena terdapat dua surat yang sama nomor beserta tanggal penerbitannya, namun berbeda dalam lampiran peserta seleksi yang lolos menjadi tenaga pendamping desa.
"Surat pertama yang dikeluarkan menyatakan peserta tes atas nama Arbani dinyatakan lolos namun pada surat kedua diganti dengan nama Agustian," ujarnya.
Menurut Amsori, PMII Kepulauan Babel mendorong pemerintah provinsi untuk membentuk tim investigasi sehingga dapat menelusuri dokumen hasil wawancara dan tes tertulis sesuai berita acara dari panitia seleksi.
"Apabila kecurangan atau pemalsuan data terbukti maka Gubernur Kepulauan Babel agar memproses pejabat Satuan Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk ditindak tegas," terangnya.
Menyikapi permasalahan tersebut, Wakil Gubernur Kepulauan Babel Abdul Fatah mengatakan penilaian dan penetapan calon tenaga pendamping desa merupakan wewenang dari Kementeriaan Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Terjadinya kesalahan dalam surat pengumuman merupakan tanggung jawab panitia seleksi dari kementerian, sedangkan pemerintah daerah hanya memiliki tugas untuk menyediakan tempat seleksi," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah akan menfasilitasi dan melakukan pendampingan bagi PMII Kepulauan Babel dalam menyuarakan aspirasinya ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Kami mengimbau agar PMII Kepulauan Babel fokus terhadap permasalahan dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017