Toboali (Antara Babel) - DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyayangkan perjalanan bupati ke luar negeri yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) karena dapat mempengaruhi roda pemerintahan di daerah itu.
"Dengan adanya temuan BPK ini diharapkan tidak ada lagi kegiatan terselubung seperti perjalanan ke luar negeri Bupati Bangka Selatan beberapa waktu lalu," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samsul Bahri di Toboali, Senin.
Ia mengatakan perjalanan kepala daerah ke luar negeri tersebut merupakan kegiatan terselubung, karena tidak pernah ada pembahasan anggarannya.
Selain itu juga ada kegiatan terselubung yang lain seperti pengadaan mobil dinas senilai Rp2 miliar.
"Sebaiknya hal ini tidak terjadi karena semua kegiatan yang ada itu mengunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat," katanya.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, setelah melihat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK memang ada beberapa nama yang muncul dan menjadi temuan karena melakukan kunjungan ke luar negeri.
"Hanya saja secara detil tidak diketahui berapa besaran angkanya, namun dalam laporannya memang ada nama-nama tertentu sedangkan temuan untuk nilainya mungkin bisa diminta lebih lanjut ke Pemkab Basel sehingga terbuka," ujarnya.
Ia mengakui perjalanan anggota DPRD Bangka Selatan juga menjadi temuan BPK yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.
"Begitu juga dengan temuan perjalanan ke luar negeri bupati beberapa waktu lalu, silakan ditindaklanjuti untuk diselesaikan," ujarnya.
Dirinya berharap semua temuan BPK dapat segera ditindaklanjuti agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.
"Semoga semua temuan BPK sudah diperbaiki dan tidak diulangi lagi, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan dapat menikmatinya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Dengan adanya temuan BPK ini diharapkan tidak ada lagi kegiatan terselubung seperti perjalanan ke luar negeri Bupati Bangka Selatan beberapa waktu lalu," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samsul Bahri di Toboali, Senin.
Ia mengatakan perjalanan kepala daerah ke luar negeri tersebut merupakan kegiatan terselubung, karena tidak pernah ada pembahasan anggarannya.
Selain itu juga ada kegiatan terselubung yang lain seperti pengadaan mobil dinas senilai Rp2 miliar.
"Sebaiknya hal ini tidak terjadi karena semua kegiatan yang ada itu mengunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat," katanya.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, setelah melihat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK memang ada beberapa nama yang muncul dan menjadi temuan karena melakukan kunjungan ke luar negeri.
"Hanya saja secara detil tidak diketahui berapa besaran angkanya, namun dalam laporannya memang ada nama-nama tertentu sedangkan temuan untuk nilainya mungkin bisa diminta lebih lanjut ke Pemkab Basel sehingga terbuka," ujarnya.
Ia mengakui perjalanan anggota DPRD Bangka Selatan juga menjadi temuan BPK yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.
"Begitu juga dengan temuan perjalanan ke luar negeri bupati beberapa waktu lalu, silakan ditindaklanjuti untuk diselesaikan," ujarnya.
Dirinya berharap semua temuan BPK dapat segera ditindaklanjuti agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.
"Semoga semua temuan BPK sudah diperbaiki dan tidak diulangi lagi, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan dapat menikmatinya," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017