Jakarta (Antaranews Babel) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Pemerintah Provinsi DKI selalu membeli beras asal Sulawesi dan Banten, karena lebih memprioritaskan dari petani.
"DKI selalu beli beras dari Sulawesi Selatan sel dan Banten. Kita sudah perintahkan dan koordinasi sama pak Menteri Pertanian, kita prioritaskan dari petani," kata Sandiaga di Jakarta, Senin.
Dia menginginkan masyarakat Jakarta tidak terimbas dengan gejolak harga beras ini.
Oleh karena itu Pemprov DKI hadir dengan kebijakan-kebijakan yang langsung menukik untuk menyelesaikan masalah, katanya.
Hal tersebut disampaikannya terkait rencana pemerintah pusat yang akan melakukan impor beras dari Thailand dan Vietnam pada akhir Januari.
Sementara itu, beberapa daerah seperti Sulsel dan Banten menolak masuknya beras luar karena bersamaan dengan panen raya.
Wagub juga mengkhawatirkan masuknya beras Vietnam dan Thailand ke Jakarta akan terjadi distorsi harga pada petani dan pedagang kecil.
"Pak Arief Prasetyo Adi Dirut Food Station selalu mengontak saya 24 jam. Kita meminta tambahan dari Bulog 5.000 ton beras yang untuk operasi pasar dan 5.000 ton untuk yang komersial," kata Sandiaga.
Saat ini stok beras yang ada sudah mencapai 30 ribu ton. Dan harus dikembalikan kembali ke 40 ribu ton untuk stok beras. Wagub juga sudah perintahkan PD. Pasar Jaya untuk melancarkan distribusinya.
"Karena kita tidak ingin begitu stoknya masuk, ini ada keterlambatan distribusinya dan mengakibatkan gejolak. Kasihan pedagang warteg, kasihan pedagang nasi uduk, karena selama ini mereka harus meningkatkan harga barangnya tapi kemampuan masyarakat membeli itu masih sangat kurang. Jadi ini yang menjadi PR besar bagi Pemprov DKI," kata Sandiaga.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"DKI selalu beli beras dari Sulawesi Selatan sel dan Banten. Kita sudah perintahkan dan koordinasi sama pak Menteri Pertanian, kita prioritaskan dari petani," kata Sandiaga di Jakarta, Senin.
Dia menginginkan masyarakat Jakarta tidak terimbas dengan gejolak harga beras ini.
Oleh karena itu Pemprov DKI hadir dengan kebijakan-kebijakan yang langsung menukik untuk menyelesaikan masalah, katanya.
Hal tersebut disampaikannya terkait rencana pemerintah pusat yang akan melakukan impor beras dari Thailand dan Vietnam pada akhir Januari.
Sementara itu, beberapa daerah seperti Sulsel dan Banten menolak masuknya beras luar karena bersamaan dengan panen raya.
Wagub juga mengkhawatirkan masuknya beras Vietnam dan Thailand ke Jakarta akan terjadi distorsi harga pada petani dan pedagang kecil.
"Pak Arief Prasetyo Adi Dirut Food Station selalu mengontak saya 24 jam. Kita meminta tambahan dari Bulog 5.000 ton beras yang untuk operasi pasar dan 5.000 ton untuk yang komersial," kata Sandiaga.
Saat ini stok beras yang ada sudah mencapai 30 ribu ton. Dan harus dikembalikan kembali ke 40 ribu ton untuk stok beras. Wagub juga sudah perintahkan PD. Pasar Jaya untuk melancarkan distribusinya.
"Karena kita tidak ingin begitu stoknya masuk, ini ada keterlambatan distribusinya dan mengakibatkan gejolak. Kasihan pedagang warteg, kasihan pedagang nasi uduk, karena selama ini mereka harus meningkatkan harga barangnya tapi kemampuan masyarakat membeli itu masih sangat kurang. Jadi ini yang menjadi PR besar bagi Pemprov DKI," kata Sandiaga.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018