Jakarta (Antaranews Babel) - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Destructive Fishing Watch menginginkan pemerintah dapat memperkuat pembangunan infrastruktur unit pengolahan ikan (UPI) yang berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan nelayan.
"Proses naik kelas nelayan lokal yang selama ini hanya mensuplai pasar-pasar lokal, akan bergeser dengan terbangunnya UPI," kata peneliti Destructive Fishing Watch, Subhan Usman di Jakarta, Rabu.
Untuk itu, Subhan menginginkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga seharusnya tidak melupakan intervensi penguatan kapasitas kelembagaan nelayan di berbagai lokasi sentra kelautan.
Hal tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan mengingat jenis-jenis bantuan masyarakat dan infrastruktur yang dibangun pemerintah di sentra perikanan memerlukan dukungan manajemen kelembagaan yang kuat.
Selain itu, ujar dia, proses transisi dan perubahan orientasi tangkap dari tradisional menjadi modern membutuhkan pendampingan karena terkait dengan alih teknologi, dukungan permodalan, dan peningkatan keahlian.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong BUMN Perindo dan Perinus untuk dapat menggerakkan sektor perikanan, dengan langkah menyerap hasil tangkapan ikan dari para nelayan di berbagai daerah.
"Kami mendorong, ternyata BUMN tidak mudah didorong," kata Susi Pudjiastuti dalam forum bisnis di Jakarta, Senin (12/2).
Menurut dia, Perindo dan Perinus harus dapat mempercepat akselerasi arahan dari pemerintah karena bila tidak, surplus stok ikan terutama di wilayah timur nusantara tidak akan bisa dimanfaatkan oleh kalangan "stakeholders" atau pemangku kepentingan nasional.
Sebab bila tidak, lanjut Susi, maka pihak yang akan disalahkan adalah pemerintah yang dinilai kebijakannya selama ini di sektor kelautan dan perikanan dianggap tidak berhasil.
Menteri Susi menyatakan, jika hal itu yang terjadi maka berpotensi bisa kembali ke rezim lama di mana yang berkuasa adalah mereka yang menginginkan agar kapal-kapal eks-asing kembali melaut seperti zaman dahulu.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Risyanto Suanda mengatakan, kebijakan moratorium kapal asing yang ditelurkan KKP selama ini menguntungkan BUMN sektor perikanan nasional.
"Sekarang setelah kapal asing tidak ada, kami masuk ke sana (kawasan perairan) untuk menangkap dan mengumpulkan ikan," kata Risyanto Suanda di Jakarta, Jumat (19/1).
Menurut Risyanto, dengan adanya kebijakan KKP untuk menghentikan kapal asing pencuri ikan, maka Perum Perindo dapat mengukuhkan kehadirannya di perairan yang dulu dikuasai kapal-kapal asing seperti di Tual (Maluku), Sorong (Papua Barat), dan laut Arafuru.
Ia memaparkan, Perum Perindo mulai tahun 2013 ditugaskan untuk masuk ke perikanan tangkap, budi daya, dan perdagangan hasil laut. Selain Perum Perindo, BUMN Perikanan lainnya yang bergerak di sektor perikanan adalah Perum Perikanan Nusantara.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018