Jakarta (Antaranews Babel) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi menyampaikan penghargaan kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin yang melarang anggota Polri menyebut pelaku tindak pidana penyebar hoax sebagai Muslim.
"Seharusnya memang demikian," kata Zainut kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan Kepolisian agar dalam penanganan masalah kejahatan siber lebih fokus pada tindakan kriminal dengan tidak mengaitkan kepada identitas pelakunya.
"Apakah itu identitas suku, ras, etnis, golongan maupun agama pelakunya. Karena dikhawatirkan mengaitkan ketersinggungan kelompok yang justru kontraproduktif dalam penanganan kasus ini. Jadi menurut saya Bapak Wakapolri sudah tepat beliau sangat memahami perasaan umat Islam," kata dia.
Siapapun yang bersalah, kata dia, tanpa harus dilihat latar belakang agamanya untuk ditindak tegas apabila telah melakukan tindak pidana.
Tindak pidana itu sendiri bisa terkait dengan penyebaran kebohongan, ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, adu domba dan pencemaran nama baik terhadap para pemimpin, tokoh agama dan pejabat negara.
"Untuk hal tersebut MUI mendukung langkah-langkah kepolisian RI dalam menegakkan hukum dan meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kejahatan 'cybercrime' ini secara cepat, profesional, adil dan transparan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Seharusnya memang demikian," kata Zainut kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan Kepolisian agar dalam penanganan masalah kejahatan siber lebih fokus pada tindakan kriminal dengan tidak mengaitkan kepada identitas pelakunya.
"Apakah itu identitas suku, ras, etnis, golongan maupun agama pelakunya. Karena dikhawatirkan mengaitkan ketersinggungan kelompok yang justru kontraproduktif dalam penanganan kasus ini. Jadi menurut saya Bapak Wakapolri sudah tepat beliau sangat memahami perasaan umat Islam," kata dia.
Siapapun yang bersalah, kata dia, tanpa harus dilihat latar belakang agamanya untuk ditindak tegas apabila telah melakukan tindak pidana.
Tindak pidana itu sendiri bisa terkait dengan penyebaran kebohongan, ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, adu domba dan pencemaran nama baik terhadap para pemimpin, tokoh agama dan pejabat negara.
"Untuk hal tersebut MUI mendukung langkah-langkah kepolisian RI dalam menegakkan hukum dan meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kejahatan 'cybercrime' ini secara cepat, profesional, adil dan transparan," kata dia.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018