Manggar, Belitung Timur (Antaranews Babel) - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap pemerintah pusat mengubah regulasi tambang timah dari galian nonstrategis menjadi strategis guna mempercepat penyelesaian masalah tambang di daerah itu.
"Ketegasan pemerintah pusat sangat diperlukan dengan mengubah regulasi ini untuk menyelesaikan persoalan tarik menarik antara tambang dengan pariwisata," kata Wakil Bupati Belitung Timur, Burhanudin di Manggar, Kamis.
Ia mengatakan tanpa ada ketegasan pemerintah mengubah regulasi tambang timah ini akan sulit bagi pemerintah daerah mengubah mindset masyarakat untuk beralih dari tambang ke pariwisata.
Perlu waktu lama dan upaya yang lebih keras untuk mewujudkannya, karena sumber daya alam masih cukup banyak.
"Kendala utamanya justru di SDM. Perlu kerja keras untuk menatanya," katanya.
Burhanudin menjelaskan, kecenderungan pola hidup masyarakat saat ini masih bergantung pada tambang. Jadi sangat berat untuk langsung dipindahkan mata pencahariannya ke pariwisata.
"Pemerintah pusat seharusnya memetakan skala prioritas karena tidak semua daerah bisa dipaksakan ke pariwisata," ujarnya.
Menurut dia, jika memang potensi tambangnya masih ada, bukankah lebih baik untuk diselesaikan agar tidak menimbulkan berbagai masalah di tengah masyarakat.
"Selama potensi tambang masih bisa membawa manfaat secara ekonomi pada masyarakat, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk bergerak memberdayakan masyarakat ke sektor pariwisata," katanya.
Ia menambahkan, langkah strategis yang diambil pemerintah daerah di antaranya menuntaskan masalah tambang dari hulu hingga hilir.
Faktanya sekarang, dari hulu ke hilir belum selesai. Jika dibiarkan potensi yang ada tergali bisa disalah artikan berpihak pada para pemain tambang. Sebaliknya, jika ditolak, pihaknya juga yang diprotes masyarakat.
"Kami tidak bisa memungkiri jika potensi tambang masih ada dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk membangun sektor pariwisata," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Ketegasan pemerintah pusat sangat diperlukan dengan mengubah regulasi ini untuk menyelesaikan persoalan tarik menarik antara tambang dengan pariwisata," kata Wakil Bupati Belitung Timur, Burhanudin di Manggar, Kamis.
Ia mengatakan tanpa ada ketegasan pemerintah mengubah regulasi tambang timah ini akan sulit bagi pemerintah daerah mengubah mindset masyarakat untuk beralih dari tambang ke pariwisata.
Perlu waktu lama dan upaya yang lebih keras untuk mewujudkannya, karena sumber daya alam masih cukup banyak.
"Kendala utamanya justru di SDM. Perlu kerja keras untuk menatanya," katanya.
Burhanudin menjelaskan, kecenderungan pola hidup masyarakat saat ini masih bergantung pada tambang. Jadi sangat berat untuk langsung dipindahkan mata pencahariannya ke pariwisata.
"Pemerintah pusat seharusnya memetakan skala prioritas karena tidak semua daerah bisa dipaksakan ke pariwisata," ujarnya.
Menurut dia, jika memang potensi tambangnya masih ada, bukankah lebih baik untuk diselesaikan agar tidak menimbulkan berbagai masalah di tengah masyarakat.
"Selama potensi tambang masih bisa membawa manfaat secara ekonomi pada masyarakat, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk bergerak memberdayakan masyarakat ke sektor pariwisata," katanya.
Ia menambahkan, langkah strategis yang diambil pemerintah daerah di antaranya menuntaskan masalah tambang dari hulu hingga hilir.
Faktanya sekarang, dari hulu ke hilir belum selesai. Jika dibiarkan potensi yang ada tergali bisa disalah artikan berpihak pada para pemain tambang. Sebaliknya, jika ditolak, pihaknya juga yang diprotes masyarakat.
"Kami tidak bisa memungkiri jika potensi tambang masih ada dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk membangun sektor pariwisata," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018