Jakarta (Antaranews Babel) - Kementerian Perhubungan dan Bank Mandiri bekerja sama dalam pengadaan kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan yang berhubungan dengan kegiatan kedinasan.
Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo dalam penandatanganan kerja sama di Kemenhub, Jakarta, Senin, mengatakan dengan adanya kartu kredit kedinasan atau "corporate card" di mana tidak memerlukan lagi uang tunai dapat mempermudah berbagai urusan serta meminimalisasi risiko.
"Nilai manfaat dari 'corporate card' ini kita tidak tergantung lagi dengan uang tunai dan berbagai risiko bisa diminimalisasi. Bagi pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas, kalau dikasih uang tunai persediaan terbatas dan laporannya belum tentu cepat," katanya.
Dia mengatakan sebelum keluar payung hukum, dalam hal ini, Peraturan Menteri Keuangan, maka kegiatan transaksi menggunakan kartu kredit dinas, yaitu untuk tiket perjalanan, hotel dan konsumsi.
"Sementara untuk itu dulu, tapi kalau sudah ada Permenkeu, maka akan 'full'," katanya.
Untuk tahap awal, lanjut dia, akan diterbitkan sebanyak 46 kartu terlebih dahulu yang dipegang oleh Bendahara dan Sekretariat Jenderal Kemenhub.
Batas pemakaian untuk Sesditjen adalah Rp1 miliar, tetapi untuk Bendahara Rp350 juta.
Dalam kesempatan sama, Direktur Kelembagaan Bank Mandiri Kartini Sally mengatakan penerbitan kartu kredit dinasi merupakan tindak lanjut atas keputusan Dirjen Perbendaharaan kemenkeu pada 29 September 2017 Nomor Kep: 494/PB/2017 mengenai Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.
Melalui kerja sama tersebut, Kemenhub dapat menggunakan kartu Mandiri "Corporate Card" sebagai alat pembayaran yang berkaitan dengan kebutuhan satuan kerja, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dinas.
Kementerian Perhubungan merupakan lembaga pemerintahan keempat yang mendapatkan layanan "Mandiri Corporate Card".
"Dengan adanya kerja sama ini, kami mendukung gerakan nasional nontunai dalam menata perhubungan yang mampu mendorong perekonomian Indonesia jauh lebih baik," katanya.
Hingga akhir 2017, Bank Mandiri telah menerbitkan lebih dari 26.000 "corporate card" untuk 500 perusahaan, baik perusahaan multinasional, perusahaan nasional serta satuan kerja di Kementerian dan Lembaga Pemerintahan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo dalam penandatanganan kerja sama di Kemenhub, Jakarta, Senin, mengatakan dengan adanya kartu kredit kedinasan atau "corporate card" di mana tidak memerlukan lagi uang tunai dapat mempermudah berbagai urusan serta meminimalisasi risiko.
"Nilai manfaat dari 'corporate card' ini kita tidak tergantung lagi dengan uang tunai dan berbagai risiko bisa diminimalisasi. Bagi pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas, kalau dikasih uang tunai persediaan terbatas dan laporannya belum tentu cepat," katanya.
Dia mengatakan sebelum keluar payung hukum, dalam hal ini, Peraturan Menteri Keuangan, maka kegiatan transaksi menggunakan kartu kredit dinas, yaitu untuk tiket perjalanan, hotel dan konsumsi.
"Sementara untuk itu dulu, tapi kalau sudah ada Permenkeu, maka akan 'full'," katanya.
Untuk tahap awal, lanjut dia, akan diterbitkan sebanyak 46 kartu terlebih dahulu yang dipegang oleh Bendahara dan Sekretariat Jenderal Kemenhub.
Batas pemakaian untuk Sesditjen adalah Rp1 miliar, tetapi untuk Bendahara Rp350 juta.
Dalam kesempatan sama, Direktur Kelembagaan Bank Mandiri Kartini Sally mengatakan penerbitan kartu kredit dinasi merupakan tindak lanjut atas keputusan Dirjen Perbendaharaan kemenkeu pada 29 September 2017 Nomor Kep: 494/PB/2017 mengenai Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.
Melalui kerja sama tersebut, Kemenhub dapat menggunakan kartu Mandiri "Corporate Card" sebagai alat pembayaran yang berkaitan dengan kebutuhan satuan kerja, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dinas.
Kementerian Perhubungan merupakan lembaga pemerintahan keempat yang mendapatkan layanan "Mandiri Corporate Card".
"Dengan adanya kerja sama ini, kami mendukung gerakan nasional nontunai dalam menata perhubungan yang mampu mendorong perekonomian Indonesia jauh lebih baik," katanya.
Hingga akhir 2017, Bank Mandiri telah menerbitkan lebih dari 26.000 "corporate card" untuk 500 perusahaan, baik perusahaan multinasional, perusahaan nasional serta satuan kerja di Kementerian dan Lembaga Pemerintahan.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018