Semarang (Antaranews Babel) - Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said mengungkapkan provinsi ini pernah mengalami penurunan angka kemiskinan yang cukup tajam di zaman kepemimpinan Gubernur Bibit Waluyo.
"Zaman Pak Bibit bisa turun 5,87 persen," kata Sudirman Said di Semarang, Sabtu.
Namun, lanjut dia, pada lima tahun terakhir ini penurunannya stagnan di angka 2,21 persen.
Mantan Menteri ESDM ini sendiri yakin jika mendapat amanah untuk memimpin Jawa Tengah nantinya meyakini bisa memangkas kemiskinan hingga 6 persen.
"Target tinggi merupakan keharusan, konsekuensinya harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, salah satu upaya untuk menekan kemiskinan yakni dengan memberi pekerjaan layak dengan penghasilan yang lebih baik.
Dalam lima tahun, kata dia, harus tercipta 5 juta lapangan pekerjaan. Ia menilai hal tersebut bukan hal yang sulit.
"Kalau dihitung, tiap desa minimal hanya butuh tercipta 100 lapangan usaha baru tiap tahun," katanya.
Menurut dia, target tersebut tidak sulit jika melihat potensi ekonomi yang mencapai Rp350 triliun per tahun yang bisa dikelola oleh gubernur.
Potensi ekonomi sebesar itu tidak hanya berasal dari APBD provinsi, namun juga berbagai proyek yang dibiayai oleh APBN, APBD kabupaten/kota, hingga investasi serta pembiayaan dari sektor swasta.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Zaman Pak Bibit bisa turun 5,87 persen," kata Sudirman Said di Semarang, Sabtu.
Namun, lanjut dia, pada lima tahun terakhir ini penurunannya stagnan di angka 2,21 persen.
Mantan Menteri ESDM ini sendiri yakin jika mendapat amanah untuk memimpin Jawa Tengah nantinya meyakini bisa memangkas kemiskinan hingga 6 persen.
"Target tinggi merupakan keharusan, konsekuensinya harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, salah satu upaya untuk menekan kemiskinan yakni dengan memberi pekerjaan layak dengan penghasilan yang lebih baik.
Dalam lima tahun, kata dia, harus tercipta 5 juta lapangan pekerjaan. Ia menilai hal tersebut bukan hal yang sulit.
"Kalau dihitung, tiap desa minimal hanya butuh tercipta 100 lapangan usaha baru tiap tahun," katanya.
Menurut dia, target tersebut tidak sulit jika melihat potensi ekonomi yang mencapai Rp350 triliun per tahun yang bisa dikelola oleh gubernur.
Potensi ekonomi sebesar itu tidak hanya berasal dari APBD provinsi, namun juga berbagai proyek yang dibiayai oleh APBN, APBD kabupaten/kota, hingga investasi serta pembiayaan dari sektor swasta.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018