Paser, Kalimantan Timur (Antaranews Babel) - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolingi mengatakan RUU Masyarakat Adat yang sedang diajukan ke Sekretariat Negara dapat menyinkronkan potongan regulasi lain yang berkenaan dengan masyarakat adat yang tersebar ke dalam berbagai produk hukum.
"Memang sudah ada pasal-pasal yang mengatur tentang masyarakat adat tetapi hanya sepotong-sepotong dan saling bertentangan, untuk itu perlu adanya UU Masyarakat Adat agar semuanya sinkron," kata Rukka di Paser, Kalimantan Timur, Sabtu.
Rukka mengatakan regulasi yang selama ini hanya mengatur objek hak masyarakat adat tanpa mengakui masyarakat ada sebagai subjek hak, berbeda dengan RUU Masyarakat Adat yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek dan objek haknya.
Rukka menilai selama ini proses pengakuan masyarakat adat, sebagai syarat untuk mendapatkan hak sebagaimana tertuang dalam UU Kehutanan, sulit dan berbelit-belit sebab harus melalui penerbitan Peraturan Daerah.
"Proses mendapatkan pengakuan dari perda inilah yang memperlambat pengakuan tersebut," kata Rukka.
"Jika masyarakat adat diakui sebagai subjek hak maka pengaturan tentang hak lainnya sudah dapat menggunakan instrumen peraturan lain. Hal tersebut juga dapat memangkas proses yang berbelit-belit dalam Pengakuan masyarakat adat," ujarnya menambahkan.
UU Masyarakat Adat juga harus memastikan proses yang sederhana, maka itu diusulkan mekanisme identifikasi dan verifikasi pengakuan masyarakat adat melalui komisi nasional masyarakat adat.
Dengan adanya UU Masyarakat Adat maka proses tersebut akan lebih ringkas dan memudahkan pemerintah dalam permasalahan masyarakat adat.
Rukka mengatakan selama 73 tahun Indonesia merdeka sudah banyak sekali ketidakadilan terjadi pada masyarakat adat, bahkan ada masyarakat adat yang terancam punah .
Untuk kondisi seperti ini maka harus ada pemulihan yang diperintahkan oleh undang-undang, dia pun berharap RUU tersebut dapat disahkan tahun ini.
"Jika tidak mereka akan punah. Undang-undang yang lahir juga harus dipastikan untuk melindungi mereka, jangan asal lahir," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Memang sudah ada pasal-pasal yang mengatur tentang masyarakat adat tetapi hanya sepotong-sepotong dan saling bertentangan, untuk itu perlu adanya UU Masyarakat Adat agar semuanya sinkron," kata Rukka di Paser, Kalimantan Timur, Sabtu.
Rukka mengatakan regulasi yang selama ini hanya mengatur objek hak masyarakat adat tanpa mengakui masyarakat ada sebagai subjek hak, berbeda dengan RUU Masyarakat Adat yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek dan objek haknya.
Rukka menilai selama ini proses pengakuan masyarakat adat, sebagai syarat untuk mendapatkan hak sebagaimana tertuang dalam UU Kehutanan, sulit dan berbelit-belit sebab harus melalui penerbitan Peraturan Daerah.
"Proses mendapatkan pengakuan dari perda inilah yang memperlambat pengakuan tersebut," kata Rukka.
"Jika masyarakat adat diakui sebagai subjek hak maka pengaturan tentang hak lainnya sudah dapat menggunakan instrumen peraturan lain. Hal tersebut juga dapat memangkas proses yang berbelit-belit dalam Pengakuan masyarakat adat," ujarnya menambahkan.
UU Masyarakat Adat juga harus memastikan proses yang sederhana, maka itu diusulkan mekanisme identifikasi dan verifikasi pengakuan masyarakat adat melalui komisi nasional masyarakat adat.
Dengan adanya UU Masyarakat Adat maka proses tersebut akan lebih ringkas dan memudahkan pemerintah dalam permasalahan masyarakat adat.
Rukka mengatakan selama 73 tahun Indonesia merdeka sudah banyak sekali ketidakadilan terjadi pada masyarakat adat, bahkan ada masyarakat adat yang terancam punah .
Untuk kondisi seperti ini maka harus ada pemulihan yang diperintahkan oleh undang-undang, dia pun berharap RUU tersebut dapat disahkan tahun ini.
"Jika tidak mereka akan punah. Undang-undang yang lahir juga harus dipastikan untuk melindungi mereka, jangan asal lahir," kata dia.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018