Jakarta (Antaranews Babel) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa guna membahas diskriminasi produk turunan kelapa sawit di kawasan tersebut.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, Luhut menegaskan Indonesia ingin membangun dialog kemitraan dalam menghadapi masalah kelapa sawit.
"Kami tidak datang untuk mengemis, untuk didikte, tetapi untuk berdialog dengan mitra. Kami dalam posisi yang setara, kami ingin membangun 'partnership'. Kami bukan negara miskin. Kami negara kaya dengan banyak pengalaman," ujarnya.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Luhut menggelar pertemuan dengan Komisioner Perdagangan Uji Eropa Cecilia Malmström di Brussels, Belgia, Senin (23/4), guna membahas sejumlah isu, termasuk kelapa sawit, masalah lingkungan, serta perdagangan.
Perundingan dengan Uni Eropa terkait dengan masalah produk turunan kelapa sawit dilakukan dalam perannya sebagai Ketua Tim Negosiasi RI untuk perundingan pembatasan penggunaan produk turunan kelapa sawit di Uni Eropa.
Mantan Menko Polhukam itu, juga menjelaskan bahwa kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang berdasarkan riset Universitas Stamford.
Di Indonesia, 51 persen lahan kelapa sawit dikuasai petani, di mana lebih dari 16 juta orang bergantung pada sektor tersebut.
"Hampir semua sawit yang dikirim dari Indonesia telah mendapat sertifikasi internasional. Dari segi kesehatan kami sudah melakukan penelitian dan juga meminta konsultan independen tetang dampak sawit pada kesehatan, tidak ada yang salah dengan sawit," katanya.
Ia menekankan diskriminasi janggal diberikan parlemen Uni Eropa soal sawit.
Luhut kepada Komisioner Malmstrom menyampaikan komitmen Indonesia untuk mempercepat proses Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang perundingannya masih berlangsung karena produk Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa bukan hanya sawit.
Sama seperti harapannya, Komisioner Malmstrom berharap keputusan yang diambil nantinya bisa memuaskan semua pihalk.
"Kepada Komisioner Malmstrom, saya sampaikan kelapa sawit membantu meningkatkan kehidupan para petani di negara-negara berkembang lainnya, bukan hanya di Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan Indonesia tidak berencana untuk melakukan tindakan balasan atas diskriminasi tersebut.
"Saya datang demi kepastian nasib petani sawit, keluarganya dan orang-orang yang bergantung pada bisnis ini, yang jumlahnya melebihi 16 juta orang. Tidak ada rencana kami untuk melakukan tindakan balasan," tuturnya.
Ia optimistis pihak Uni Eropa akan memberikan pertimbangan lebih lanjut mengenai masalah tersebut.
Luhut juga mengundang anggota Parlemen Uni Eropa untuk berkunjung ke Indonesia agar bisa melihat langsung kondisi Tanah Air yang telah maju. Masalah hak asasi manusia ditegaskannya merupakan masa lalu.
"Saya pikir mungkin ada di antara anggota parlemen yang berpikir bahwa situasi Indonesia masih jauh tertinggal, masih memiliki isu HAM, Indonesia sudah sangat terbuka. Kami memang pernah memiliki masalah dengan HAM, tetapi sekarang sudah berubah. Situasi HAM kami tidak jauh dengan yang anda miliki di UE. Malah untuk kebebasan berbicara, di negara kami lebih bebas," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, Luhut menegaskan Indonesia ingin membangun dialog kemitraan dalam menghadapi masalah kelapa sawit.
"Kami tidak datang untuk mengemis, untuk didikte, tetapi untuk berdialog dengan mitra. Kami dalam posisi yang setara, kami ingin membangun 'partnership'. Kami bukan negara miskin. Kami negara kaya dengan banyak pengalaman," ujarnya.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Luhut menggelar pertemuan dengan Komisioner Perdagangan Uji Eropa Cecilia Malmström di Brussels, Belgia, Senin (23/4), guna membahas sejumlah isu, termasuk kelapa sawit, masalah lingkungan, serta perdagangan.
Perundingan dengan Uni Eropa terkait dengan masalah produk turunan kelapa sawit dilakukan dalam perannya sebagai Ketua Tim Negosiasi RI untuk perundingan pembatasan penggunaan produk turunan kelapa sawit di Uni Eropa.
Mantan Menko Polhukam itu, juga menjelaskan bahwa kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang berdasarkan riset Universitas Stamford.
Di Indonesia, 51 persen lahan kelapa sawit dikuasai petani, di mana lebih dari 16 juta orang bergantung pada sektor tersebut.
"Hampir semua sawit yang dikirim dari Indonesia telah mendapat sertifikasi internasional. Dari segi kesehatan kami sudah melakukan penelitian dan juga meminta konsultan independen tetang dampak sawit pada kesehatan, tidak ada yang salah dengan sawit," katanya.
Ia menekankan diskriminasi janggal diberikan parlemen Uni Eropa soal sawit.
Luhut kepada Komisioner Malmstrom menyampaikan komitmen Indonesia untuk mempercepat proses Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang perundingannya masih berlangsung karena produk Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa bukan hanya sawit.
Sama seperti harapannya, Komisioner Malmstrom berharap keputusan yang diambil nantinya bisa memuaskan semua pihalk.
"Kepada Komisioner Malmstrom, saya sampaikan kelapa sawit membantu meningkatkan kehidupan para petani di negara-negara berkembang lainnya, bukan hanya di Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan Indonesia tidak berencana untuk melakukan tindakan balasan atas diskriminasi tersebut.
"Saya datang demi kepastian nasib petani sawit, keluarganya dan orang-orang yang bergantung pada bisnis ini, yang jumlahnya melebihi 16 juta orang. Tidak ada rencana kami untuk melakukan tindakan balasan," tuturnya.
Ia optimistis pihak Uni Eropa akan memberikan pertimbangan lebih lanjut mengenai masalah tersebut.
Luhut juga mengundang anggota Parlemen Uni Eropa untuk berkunjung ke Indonesia agar bisa melihat langsung kondisi Tanah Air yang telah maju. Masalah hak asasi manusia ditegaskannya merupakan masa lalu.
"Saya pikir mungkin ada di antara anggota parlemen yang berpikir bahwa situasi Indonesia masih jauh tertinggal, masih memiliki isu HAM, Indonesia sudah sangat terbuka. Kami memang pernah memiliki masalah dengan HAM, tetapi sekarang sudah berubah. Situasi HAM kami tidak jauh dengan yang anda miliki di UE. Malah untuk kebebasan berbicara, di negara kami lebih bebas," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018