Sungailiat (Antara Babel) - Calon Legisltaif (caleg) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, dari PDI Perjuangan, Yuni Herwita meminta kelompok perempuan
untuk maksimal terlibat dalam politik karena saat ini dirasakan masih
kurang.
"Saya melihat kelompok perempuan secara umum belum maksimal dalam keterlibatan dalam politik meskipun mempunyai hak sama dengan kelompok laki-laki," katanya di Sungailiat, Jumat.
Ia mengatakan, hal tersebut lebih dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, kecenderungan mengedepankan perasaan termasuk ada ketakutan karena ada anggapan bahwa berpolitik itu kejam. Anggapan inilah yang membuat perempuan belum begitu maksimal masuk dunia politik.
"Padahal dari kemampuan saya yakin, perempuan juga ada yang lebih pintar dalam hal segala bidang dibandingkan laki-laki," katanya.
Menurut dia, dalam Undang-Undang 1945 semua warga negara memiliki hak yang sama. Hal itu diimplementasikan pada kuota 30 persen caleg perempuan di partai politik peserta pemilu yang harus dijadikan peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam suatu proses pembangunan. Meskipun kuota tersebut seharusnya ditiadakan.
"Penafsiran lain dari kuota 30 persen seakan hanya pemanis kelompok perempuan di partai politik," katanya.
Dia mengatakan, untuk merubah anggapan psikologi kelompok itu diperlukan suatu pendidikan politik secara menyeluruh pada tingkat siswa di sekolah.
"Saya kerap menyampaikan secara informal pada sebagian siswa di sekolah dimana generasi muda Indonesia mempunyai hak yang dengan laki-laki dalam turut serta membangun daerah melalui dunia politik," jelasnya.
Dengan penanaman pendidikan politik yang dimulai sejak sekolah kata dia, nantinya dapat merubah sikap kaum wanita untuk berani tampil setara dengan laki-laki pada perpolitikan baik tingkat nasional maupun pada tingkat daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Saya melihat kelompok perempuan secara umum belum maksimal dalam keterlibatan dalam politik meskipun mempunyai hak sama dengan kelompok laki-laki," katanya di Sungailiat, Jumat.
Ia mengatakan, hal tersebut lebih dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, kecenderungan mengedepankan perasaan termasuk ada ketakutan karena ada anggapan bahwa berpolitik itu kejam. Anggapan inilah yang membuat perempuan belum begitu maksimal masuk dunia politik.
"Padahal dari kemampuan saya yakin, perempuan juga ada yang lebih pintar dalam hal segala bidang dibandingkan laki-laki," katanya.
Menurut dia, dalam Undang-Undang 1945 semua warga negara memiliki hak yang sama. Hal itu diimplementasikan pada kuota 30 persen caleg perempuan di partai politik peserta pemilu yang harus dijadikan peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam suatu proses pembangunan. Meskipun kuota tersebut seharusnya ditiadakan.
"Penafsiran lain dari kuota 30 persen seakan hanya pemanis kelompok perempuan di partai politik," katanya.
Dia mengatakan, untuk merubah anggapan psikologi kelompok itu diperlukan suatu pendidikan politik secara menyeluruh pada tingkat siswa di sekolah.
"Saya kerap menyampaikan secara informal pada sebagian siswa di sekolah dimana generasi muda Indonesia mempunyai hak yang dengan laki-laki dalam turut serta membangun daerah melalui dunia politik," jelasnya.
Dengan penanaman pendidikan politik yang dimulai sejak sekolah kata dia, nantinya dapat merubah sikap kaum wanita untuk berani tampil setara dengan laki-laki pada perpolitikan baik tingkat nasional maupun pada tingkat daerah.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014