Sungailiat (Antara Babel) - Calon Legislatif (caleg) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari PDI Perjuangan, Yuni Herwita meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bangka untuk lebih adil dalam penanganan dunia pendidikan di masyarakat.
"Kebijakan pemerataan pendidikan oleh pemerintah Kabupaten Bangka terutama bagi masyarakat pedesaan sangat dibutuhkan," katanya di Sungailiat, Jumat.
"Saya pernah berkunjung ke salah satu desa di Kecamatan Mendo Barat, ternyata masih terdapat sekitar 60 anak pulang pergi harus berjalan kaki selama satu jam melewati perkebunan masyarakat," katanya.
Pemerintah kata dia, seharusnya dapat membantu mencarikan jalan keluarnya terhadap semangat anak didik di desa itu untuk membantu kendaraan operasional siswa sehingga memperlancar anak anak itu menuntut ilmu.
"Pemerintah Kabupaten Bangka sebenarnya dapat menghibahkan salah satu kendaraan untuk operasional para siswa itu dengan melibatkan masyarakat setempat untuk sopirnya," jelasnya.
Dia mengatakan, seakan tidak adil jika pemerintah pusat melalui Kementerian terkait memaksimalkan anggaran cukup besar melalui program pendidikan sementara masih terdapat sejumlah anak didik di pelosok desa yang harus dengan susah payah berjalan kaki.
"Dana APBN maupun APBD cukup terbilang besar yang digelontorkan pemerintah namun sepertinya belum maksimal menjangkau pada pemerataan sarana penunjang pendidikan pada tingkat masyarakat pedesaan," jelasnya.
Hal lainnya kata dia, pemerintah Kabupaten Bangka terkesan melakukan pembiaran terhadap anak-anak putus sekolah, sedangkan sisi lainnya sejumlah sarana gedung yang bangunnya tidak maksimal dimanfaatkan.
"Kalau jeli menyikapi terhadap anak putus sekolah, pemerintah dapat memanfaatkan sejumlah gedung untuk sarana belajar anak anak tersebut sesuai dengan kemampuannya seperti, musik, seni dan lainnya," katanya.
Menurutnya, pemerataan kebijakan pendidikan pada akhirnya akan mampu membantu meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat pada tingkat pedesaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Kebijakan pemerataan pendidikan oleh pemerintah Kabupaten Bangka terutama bagi masyarakat pedesaan sangat dibutuhkan," katanya di Sungailiat, Jumat.
"Saya pernah berkunjung ke salah satu desa di Kecamatan Mendo Barat, ternyata masih terdapat sekitar 60 anak pulang pergi harus berjalan kaki selama satu jam melewati perkebunan masyarakat," katanya.
Pemerintah kata dia, seharusnya dapat membantu mencarikan jalan keluarnya terhadap semangat anak didik di desa itu untuk membantu kendaraan operasional siswa sehingga memperlancar anak anak itu menuntut ilmu.
"Pemerintah Kabupaten Bangka sebenarnya dapat menghibahkan salah satu kendaraan untuk operasional para siswa itu dengan melibatkan masyarakat setempat untuk sopirnya," jelasnya.
Dia mengatakan, seakan tidak adil jika pemerintah pusat melalui Kementerian terkait memaksimalkan anggaran cukup besar melalui program pendidikan sementara masih terdapat sejumlah anak didik di pelosok desa yang harus dengan susah payah berjalan kaki.
"Dana APBN maupun APBD cukup terbilang besar yang digelontorkan pemerintah namun sepertinya belum maksimal menjangkau pada pemerataan sarana penunjang pendidikan pada tingkat masyarakat pedesaan," jelasnya.
Hal lainnya kata dia, pemerintah Kabupaten Bangka terkesan melakukan pembiaran terhadap anak-anak putus sekolah, sedangkan sisi lainnya sejumlah sarana gedung yang bangunnya tidak maksimal dimanfaatkan.
"Kalau jeli menyikapi terhadap anak putus sekolah, pemerintah dapat memanfaatkan sejumlah gedung untuk sarana belajar anak anak tersebut sesuai dengan kemampuannya seperti, musik, seni dan lainnya," katanya.
Menurutnya, pemerataan kebijakan pendidikan pada akhirnya akan mampu membantu meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat pada tingkat pedesaan.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014