Jakarta (ANTARA) - Sebuah unggahan di Facebook menarasikan pendaftaran guru untuk Sekolah Rakyat 2025 yang diinsiasi oleh pemerintah resmi dibuka.
Dalam unggahan tersebut, terdapat tautan yang dinarasikan untuk pendaftaran guru Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang berada di bawah naungan Kemensos, bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya miskin ekstrem.
Seluruh biaya pendidikan, termasuk seragam, makan, asrama, dan perlengkapan sekolah, ditanggung sepenuhnya oleh negara. Program tersebut bertujuan memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025 Resmi Dibuka!
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Sekolah untuk Rakyat, sebuah program pendidikan khusus yang tidak hanya bertujuan memberikan akses belajar yang lebih luas tetapi juga mengajak masyarakat, khususnya para pendidik, untuk berperan aktif.
proses rekrutmen untuk tenaga pengajar Guru Sekolah Rakyat resmi dibuka, memberikan kesempatan bagi para guru berdedikasi untuk mengabdikan diri dan membawa perubahan positif.”
Namun, benarkah tautan pendaftaran guru untuk Sekolah Rakyat tersebut?
Penjelasan:
Berdasarkan penelusuran ANTARA, tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah, melainkan diminta untuk mengisi data diri seperti nama lengkap dan nomor telepon aktif yang terhubung dengan Telegram.
Unggahan tersebut berpotensi sebagai phising, yang merupakan jenis kejahatan siber yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti data pribadi, akun, atau informasi keuangan, dengan cara menipu dan memanipulasi korban.
Dilansir dari laman Kemensos, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menyatakan bahwa perekrutan tenaga pendidik akan dilakukan dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan distribusi guru agar penempatan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asal masing-masing. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa guru di Sekolah Rakyat akan direkrut melalui skema kontrak kerja individu dan tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN). Meskipun demikian, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu lulusan PPG, bersedia mengajar penuh waktu, serta mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran.
