Muntok (Antara Babel) - Empat pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat, Kepualuan Bangka Belitung, pada 2014 ditargetkan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) agar kualitas pelayanannya semakin meningkat.
"Kami sedang menyiapkannya, minimal empat dari delapan puskesmas untuk dijadikan BLUD pada tahun ini, yang sudah siap yaitu Puskesmas Muntok dan Sekarbiru, sementara dua lainnya masih dalam pertimbangan antara Puskesmas Kelapa, Jebus, Simpang Teritip atau Tempilang," ujar Kepala Bidang Pembinaan dan Promosi Kesehatan Dinkes Kabupaten Bangka Barat Rudi Faizul Badri di Muntok, Jumat.
Ia mengatakan, puskesmas yang menjadi BLUD memiliki keuntungan karena unit pelayanan kesehatan yang berada di tingkat kecamatan itu bisa memanfaatkan langsung anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang nilai cukup besar.
Selama belum menjadi BLUD, kata dia, biaya klaim pasien peserta BPJS akan disetor langsung ke kas daerah sesuai dengan jumlah peserta jaminan yang dilayani di unit pelayanan kesehatan di daerah itu.
"Nilai dana yang disetor ke kas daera itu dikelola dulu oleh daerah, baru diserahkan ke puskesmas dengan nilai lebih kecil dari setoran BPJS karena puskesmas hanya berhak menerima jasa medis," kata dia.
Menurutnya, nilai dana tersebut akan berbeda jika puskesmas sudah menjadi BLUD karena BPJS tidak lagi menyetor ke kas daerah, namun langsung membayar klaim ke puskesmas bersangkutan yang menangani pasien peserta jaminan kesehatan tersebut dan puskesmas bisa mengelola sendiri anggaran tersebut," katanya.
Pengelolaan sendiri anggaran yang cukup besar itu, kata dia, akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas karena secara otomatis anggaran itu juga akan bisa dirasakan oleh petugas puskesmas, selain meningkatkan fasilitas dan alat kesehatannya.
"Namun ini tentunya tidak mudah, karena untuk menjadi BLUD harus memiliki tenaga pengelola keuangan yang sesuai tupoksinya karena seluruh laporan keuangan akan diperiksa langsung oleh BPK," kata dia.
Sebagai langkah awal perbaikan kualitas tersebut, kata dia, pada awal 2014 Dinkes sudah membuat nota mengirim tenaga keuangan untuk belajar dan pelatihan sistem manajemen tersebut ke konsultan yang sudah ditunjuk pemerintah pusat.
Pada masa percobaan nanti, kata dia, petugas puskesmas juga akan mendapatkan pendampingan dari konsultan keuangan untuk membina petugas di puskesmas.
"Ke depan, puskesmas akan memiliki kepala sub bagian perencanaan dan keuangan untuk mengurus bidang tersebut, kami yakin jika sudah menjadi BLUD, puskesmas tersebut akan semakin maju dan anggaran yang digelontorkan BPJS juga akan mampu memotivasi dan menyejahterakan petugas puskesmas," kata dia.
Konsekuensi dari peningkatan status tersebut, kata dia, puskesmas harus siap melayani pasien 24 jam penuh, seperti RSUD Sejiran Setason yang sudah lebih dahulu menjadi BLUD.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Kami sedang menyiapkannya, minimal empat dari delapan puskesmas untuk dijadikan BLUD pada tahun ini, yang sudah siap yaitu Puskesmas Muntok dan Sekarbiru, sementara dua lainnya masih dalam pertimbangan antara Puskesmas Kelapa, Jebus, Simpang Teritip atau Tempilang," ujar Kepala Bidang Pembinaan dan Promosi Kesehatan Dinkes Kabupaten Bangka Barat Rudi Faizul Badri di Muntok, Jumat.
Ia mengatakan, puskesmas yang menjadi BLUD memiliki keuntungan karena unit pelayanan kesehatan yang berada di tingkat kecamatan itu bisa memanfaatkan langsung anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang nilai cukup besar.
Selama belum menjadi BLUD, kata dia, biaya klaim pasien peserta BPJS akan disetor langsung ke kas daerah sesuai dengan jumlah peserta jaminan yang dilayani di unit pelayanan kesehatan di daerah itu.
"Nilai dana yang disetor ke kas daera itu dikelola dulu oleh daerah, baru diserahkan ke puskesmas dengan nilai lebih kecil dari setoran BPJS karena puskesmas hanya berhak menerima jasa medis," kata dia.
Menurutnya, nilai dana tersebut akan berbeda jika puskesmas sudah menjadi BLUD karena BPJS tidak lagi menyetor ke kas daerah, namun langsung membayar klaim ke puskesmas bersangkutan yang menangani pasien peserta jaminan kesehatan tersebut dan puskesmas bisa mengelola sendiri anggaran tersebut," katanya.
Pengelolaan sendiri anggaran yang cukup besar itu, kata dia, akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas karena secara otomatis anggaran itu juga akan bisa dirasakan oleh petugas puskesmas, selain meningkatkan fasilitas dan alat kesehatannya.
"Namun ini tentunya tidak mudah, karena untuk menjadi BLUD harus memiliki tenaga pengelola keuangan yang sesuai tupoksinya karena seluruh laporan keuangan akan diperiksa langsung oleh BPK," kata dia.
Sebagai langkah awal perbaikan kualitas tersebut, kata dia, pada awal 2014 Dinkes sudah membuat nota mengirim tenaga keuangan untuk belajar dan pelatihan sistem manajemen tersebut ke konsultan yang sudah ditunjuk pemerintah pusat.
Pada masa percobaan nanti, kata dia, petugas puskesmas juga akan mendapatkan pendampingan dari konsultan keuangan untuk membina petugas di puskesmas.
"Ke depan, puskesmas akan memiliki kepala sub bagian perencanaan dan keuangan untuk mengurus bidang tersebut, kami yakin jika sudah menjadi BLUD, puskesmas tersebut akan semakin maju dan anggaran yang digelontorkan BPJS juga akan mampu memotivasi dan menyejahterakan petugas puskesmas," kata dia.
Konsekuensi dari peningkatan status tersebut, kata dia, puskesmas harus siap melayani pasien 24 jam penuh, seperti RSUD Sejiran Setason yang sudah lebih dahulu menjadi BLUD.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014