Jakarta (Antaranews Babel) - Pemerintah sedang menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan mendorong kinerja sektor pariwisata yang saat ini terus berkembang.
"Itu sudah sepakat semua, Pak Menko, OJK, BI dan perbankan, nanti akan ada KUR khusus pariwisata," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya saat ditemui setelah rakor pengembangan investasi sektor pariwisata di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat.
Arief mengatakan industri pariwisata saat ini tidak mendapatkan bantuan kredit secara langsung untuk mengembangkan usaha dan porsinya masih sangat kecil dibandingkan penyaluran kredit ke industri lainnya.
"Total kredit, tidak harus KUR, yang disalurkan ke pariwisata, hanya sebanyak tiga persen dari total kredit. Itu saya minta ditambahkan," ujarnya.
Saat ini, menurut Arief, sedang dilakukan standarisasi nomenklatur dalam penyaluran KUR agar sektor pariwisata bisa memperoleh kemudahan dalam mendorong usaha dan meningkatkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
"Kita sepakat nomenklaturnya, kita standarisasi, karena di pariwisata ini ada beberapa subsektor, seperti hotel, restoran, cafe, lalu kita buat untuk homestay," ujarnya.
Arief mengharapkan rencana penyaluran KUR untuk sektor pariwisata ini bisa segera melalui tahapan finalisasi sehingga bisa mulai diberikan pada Juli 2018, setelah adanya penerbitan aturan pelaksanaan untuk penyaluran KUR industri pariwisata.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menambahkan pembiayaan di sektor pariwisata saat ini masih belum memadai, padahal sektor pariwisata sedang berkembang dengan adanya 10 destinasi unggulan.
"Pariwisata bisa menghasilkan pendapatan dari dolar. Selama ini pembiayaannya masih tersebar, tidak terkoordinasi dengan baik, padahal ke depan ada 10 destinasi pariwisata menjadi prioritas," ujarnya.
Wimboh mengharapkan penyaluran KUR di sektor pariwisata ini bisa mendorong kegiatan ekonomi terutama bagi pelaku usaha kecil, apalagi penyaluran kredit untuk industri ini tidak menimbulkan risiko yang besar.
"Kalau ada turis masuk, berarti risikonya kecil. Cuma agar turis masuk dan menarik, harus ada yang dibenahi satu-satu, seperti pembenahan destinasi, transportasi, keamanan dan lingkungan yang menyenangkan," ujarnya.
Kementerian Pariwisata mengharapkan dengan adanya penyaluran KUR ini maka industri pariwisata bisa makin berkembang dan jumlah kedatangan turis makin meningkat untuk mendorong pendapatan devisa.
Jumlah devisa yang ditargetkan dari kedatangan wisatawan mancanegara pada 2019 adalah 20 miliar dolar AS, dari 20 juta turis yang melakukan kunjungan ke Indonesia, atau melebihi devisa yang diperoleh dari industri CPO.
Sementara itu, realisasi penyaluran KUR hingga akhir Mei 2018 telah mencapai Rp57,6 triliun atau sekitar 48 persen dari target penyaluran sebesar Rp120 triliun, kepada 2.201.005 debitur.
Sebagian besar sektor yang memperoleh KUR adalah industri yang berkinerja positif kepada sektor produksi seperti pertanian, perburuan dan kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan jasa-jasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Itu sudah sepakat semua, Pak Menko, OJK, BI dan perbankan, nanti akan ada KUR khusus pariwisata," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya saat ditemui setelah rakor pengembangan investasi sektor pariwisata di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat.
Arief mengatakan industri pariwisata saat ini tidak mendapatkan bantuan kredit secara langsung untuk mengembangkan usaha dan porsinya masih sangat kecil dibandingkan penyaluran kredit ke industri lainnya.
"Total kredit, tidak harus KUR, yang disalurkan ke pariwisata, hanya sebanyak tiga persen dari total kredit. Itu saya minta ditambahkan," ujarnya.
Saat ini, menurut Arief, sedang dilakukan standarisasi nomenklatur dalam penyaluran KUR agar sektor pariwisata bisa memperoleh kemudahan dalam mendorong usaha dan meningkatkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
"Kita sepakat nomenklaturnya, kita standarisasi, karena di pariwisata ini ada beberapa subsektor, seperti hotel, restoran, cafe, lalu kita buat untuk homestay," ujarnya.
Arief mengharapkan rencana penyaluran KUR untuk sektor pariwisata ini bisa segera melalui tahapan finalisasi sehingga bisa mulai diberikan pada Juli 2018, setelah adanya penerbitan aturan pelaksanaan untuk penyaluran KUR industri pariwisata.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menambahkan pembiayaan di sektor pariwisata saat ini masih belum memadai, padahal sektor pariwisata sedang berkembang dengan adanya 10 destinasi unggulan.
"Pariwisata bisa menghasilkan pendapatan dari dolar. Selama ini pembiayaannya masih tersebar, tidak terkoordinasi dengan baik, padahal ke depan ada 10 destinasi pariwisata menjadi prioritas," ujarnya.
Wimboh mengharapkan penyaluran KUR di sektor pariwisata ini bisa mendorong kegiatan ekonomi terutama bagi pelaku usaha kecil, apalagi penyaluran kredit untuk industri ini tidak menimbulkan risiko yang besar.
"Kalau ada turis masuk, berarti risikonya kecil. Cuma agar turis masuk dan menarik, harus ada yang dibenahi satu-satu, seperti pembenahan destinasi, transportasi, keamanan dan lingkungan yang menyenangkan," ujarnya.
Kementerian Pariwisata mengharapkan dengan adanya penyaluran KUR ini maka industri pariwisata bisa makin berkembang dan jumlah kedatangan turis makin meningkat untuk mendorong pendapatan devisa.
Jumlah devisa yang ditargetkan dari kedatangan wisatawan mancanegara pada 2019 adalah 20 miliar dolar AS, dari 20 juta turis yang melakukan kunjungan ke Indonesia, atau melebihi devisa yang diperoleh dari industri CPO.
Sementara itu, realisasi penyaluran KUR hingga akhir Mei 2018 telah mencapai Rp57,6 triliun atau sekitar 48 persen dari target penyaluran sebesar Rp120 triliun, kepada 2.201.005 debitur.
Sebagian besar sektor yang memperoleh KUR adalah industri yang berkinerja positif kepada sektor produksi seperti pertanian, perburuan dan kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan jasa-jasa.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018