Sungailiat, 23/7 (Antara) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengintensifkan pembinaan kepada nelayan di daerah itu.
"Pembinaan secara intensif dan berkelanjutan kepada nelayan saya anggap penting mengingat ada beberapa hal yang belum semuanya dipahami oleh nelayan," kata Ketua HNSI Kabupaten Bangka, Ridwan di Sungailiat, Senin.
Seperti masalah kelengkapan dokumen administrasi alat tangkap kapal termasuk kartu nelayan yang harus dimiliki masing-masing nelayan. Juga pembinaan dalam penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan termasuk zona penangkapan yang harus diketahui oleh seluruh nelayan.
"Kelengkapan dokumen administrasi baik kapal nelayan yang didukung dengan kepemilikan kartu nelayan memberikan dampak positif karena masuk dalam data base dokumen pemerintah," katanya.
Penggunaan alat tangkap ikan, kata dia, perlu mendapat perhatian serius nelayan sehingga mereka tidak melanggar ketentuan aturan perundang-undangan yang ada seperti larangan penggunaan bom ikan, trawl atau pukat harimau, racun serta alat tangkap yang merusak lingkungan laut.
Sebagai organisasi nelayan ia mengakui pihaknya mempunyai tanggung jawab moral atas nelayan di seluruh wilayahnya yang mencapai lebih kurang 5.000 orang.
"Selain pembinaan nelayan, kami juga melakukan koordinasi dengan lembaga perikanan berwenang dan instansi terkait lainnya guna meningkatkan komunikasi pembangunan di sektor perikanan tangkap," jelasnya.
Menurut dia, pembangunan sektor perikanan tangkap harus dikeloka dan dibangun secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang ada.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Pembinaan secara intensif dan berkelanjutan kepada nelayan saya anggap penting mengingat ada beberapa hal yang belum semuanya dipahami oleh nelayan," kata Ketua HNSI Kabupaten Bangka, Ridwan di Sungailiat, Senin.
Seperti masalah kelengkapan dokumen administrasi alat tangkap kapal termasuk kartu nelayan yang harus dimiliki masing-masing nelayan. Juga pembinaan dalam penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan termasuk zona penangkapan yang harus diketahui oleh seluruh nelayan.
"Kelengkapan dokumen administrasi baik kapal nelayan yang didukung dengan kepemilikan kartu nelayan memberikan dampak positif karena masuk dalam data base dokumen pemerintah," katanya.
Penggunaan alat tangkap ikan, kata dia, perlu mendapat perhatian serius nelayan sehingga mereka tidak melanggar ketentuan aturan perundang-undangan yang ada seperti larangan penggunaan bom ikan, trawl atau pukat harimau, racun serta alat tangkap yang merusak lingkungan laut.
Sebagai organisasi nelayan ia mengakui pihaknya mempunyai tanggung jawab moral atas nelayan di seluruh wilayahnya yang mencapai lebih kurang 5.000 orang.
"Selain pembinaan nelayan, kami juga melakukan koordinasi dengan lembaga perikanan berwenang dan instansi terkait lainnya guna meningkatkan komunikasi pembangunan di sektor perikanan tangkap," jelasnya.
Menurut dia, pembangunan sektor perikanan tangkap harus dikeloka dan dibangun secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang ada.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018