Jakarta (Antaranews Babel) - Pemerintah tengah fokus mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dibanding mobil bermesin bakar konvensional.
Pada 2020, kendaraan emisi karbon rendah (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV) diharapkan berkontribusi sebanyak 10 persen terhadap produksi dalam negeri.
Selanjutnya 2025 naik menjadi 20 persen atau 400ribu dari populasi market domestik yang diproduksi sebanyak 2juta unit, sebelum mencapai 35 persen pada 2035.
Langkah tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada 2030, sekaligus menjaga energi khususnya di sektor transportasi darat. Apalagi industri otomotif berkontribusi cukup signifikan bagi perekonomian nasional selama ini.
Untuk mendorong industri otomotif di Indonesia agar berinvestasi memproduksi kendaraan listrik, pemerintah pun menjanjikan pemberian insentif lewat regulasi baru.
Kemenperin telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai pemberian insentif terhadap pengembangan program LCEV, yang di dalamnya termasuk kendaraan listrik.
Toyota Indonesia melalui PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) berkomitmen mendukung pemerintah untuk membangun industri mobil listrik dalam negeri.
Toyota merupakan salah satu perusahaan Jepang yang paling lama menanamkan investasinya di Indonesia, yakni mulai tahun 1971.
Dalam sebuah wawancara khusus dengan Antara dan sejumlah media Indonesia di Tokyo, Sabtu (28/7) lalu, Presiden TMMIN Warih Andang Tjahjono berbicara banyak mengenai peran perusahaan dalam kontribusinya untuk membangun industri Indonesia termasuk dalam hal kendaraan listrik.
"Ke depan, kendaraan listrik itu keharusan. No choice. Pasti ke situ," kata Warih.
Bahan bakar fosil, lanjutnya, akan habis. "Pasti nantinya energi terbarukan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mempersiapkan itu sebaik-baiknya."
Ia menekankan, Indonesia harus membangun industri mobil listrik di dalam negeri, bukan mengimpor berbagai komponen pendukungnya.
"Kita harus menyiapkan tenaga kerja kita. Untuk memiliki daya tawar kuncinya ada pada sumber daya manusia, people, people, people," ujarnya.
Empat pilar penting
Menurut Warih, ada empat pilar utama yang harus dipersiapkan agar sukses menuju era kendaraan listrik, antara lain supply chain (rantai pasok meliputi semua aktivitas penyaluran barang produksi hingga ke konsumen), infrastruktur, regulasi pemerintah, dan konsumen.
"Keempat pilar tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan lebih dahulu. Semua harus barengan siapnya," kata Warih.
Kendaraan listrik murni serta hibrida menggunakan tiga komponen utama, yakni motor penggerak, baterai, dan inverter. Hal itu menyebabkan perubahan kebutuhan komponen, di saat kebanyakan industri komponen tier 3 dan tier 2 adalah pengusaha dengan modal terbatas.
"Supply chain ini kita persiapkan karena sebenarnya komponen kita (Toyota) itu 70 persen dari supply chain. Kita hanya mengelola (in house) 30 persen. Kita harus mempersiapkan mereka agar siap dengan perubahan yang terjadi, karena komponen berubah," ungkap Warih.
"Jadi akan ada perubahan supply chain itu, kalau hitung-hitungan teori 30 persen. Sekarang bagaimana menyiapkan supplier-supplier itu untuk mengubah bisnisnya. Tadinya buat apa, sekarang buat apa. Harus mikir bareng-bareng karena menyangkut ketenagakerjaan juga," tambahnya.
Warih menegaskan, saat era kendaraan listrik para pengusaha rantai pasok tetap bisa terlibat. Berdasarkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), mobil konvensional secara rata-rata menggunakan 3.000 komponen, sedangkan kendaraan listrik hanya membutuhkan 200 suku cadang.
"Maka TMMIN dan pabrik-pabrik lain sedang engage sama supplier-supplier ini. Bagaimana supaya kedepan kita sama-sama hidup," ujar Warih.
Ia melanjutkan, hal lain yang harus dipersiapkan adalah isu sumber daya manusia, teknologi, dan produktivitas.
"Supaya industri komponen kuat, bukan hanya perakitan. Kalau industri komponen tidak kuat, nanti impor, impor, impor. Nanti depresiasi rupiah teriak lagi," ujarnya.
Tidak seperti mobil konvensional, kendaraan listrik menggunakan baterai sebagai tenaga penggerak.
Warih mengatakan bahwa industri komponen dalam negeri harus didorong untuk memproduksi baterai yang nantinya akan digunakan sebagai sumber energi kendaraan listrik.
Menurut Warih, Indonesia memiliki sumber bahan baku untuk pembuatan komponen baterai, seperti nikel murni di Morowali dan Halmahera serta kobalt di Bangka.
"Kita harus memanfaatkan natural resources itu untuk menjadi industri komponen baterai. Baterai itu kan ada ratusan part, nah bagaimana menghubungkan ratusan part itu dengan natural resources kita. Kita harus mendorong supaya industri ini ada di Indonesia, secara teori pasti kompetitif, kalau kita kompetitif pasti bisa supply chain secara global," jelas Warih.
Dukungan regulasi
Agar teknologi baterai untuk mobil listrik bisa didorong di dalam negeri, lanjut Warih, pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang mempermudah penanaman investasi guna menarik investor.
"Orang yang bisa bikin ini kan negara-negara maju, kalau kita disuruh mikirin teknologinya dari nol, selesainya kapan. Suruh investor masuk. Caranya? dengan regulasi yang kompetitif dibanding negara-negara lain," kata Warih.
Kemudahan yang bisa diberikan pemerintah, yakni tax allowace, tax holiday, fasilitas tarif bea masuk, dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
Perusahaan patungan atau joint venture, menurut Warih, menjadi jalan keluar yang paling realistis.
"Karena sebenarnya orang 'merebut' teknologi dengan joint venture, kalau kita involved pasti tahu lebih banyak," ujarnya.
Warih mengatakan, apabila kita tidak cepat-cepat mempersiapkan industri komponen baterai di dalam negeri, maka akan didahului negara-negara tetangga yang juga bersaing sebagai sumber bahan baku komponen baterai seperti Thailand, Vietnam, Burma, Malaysia, India, dan Taiwan.
Jika baterai yang menjadi komponen penting dalam pengembangan kendaraan listrik dikuasai, maka Indonesia akan gigit jari jika hanya menjadi pasar bagi negara lain.
"Industri harus di Indonesia, tidak boleh natural resources kita diambil tapi tidak diproduksi di sini," tegas Warih.
Tantangan lain
Baterai sebagai sumber energi kendaraan listrik dapat diisi ulang melalui sistem kerja mesin bensin serta disambungkan ke sumber daya (plug-in).
Teknologi tersebut membutuhkan infrastruktur seperti stasiun pengisian listrik umum (charging station). Menurut Warih hal itu penting guna memastikan masyarakat dapat memakai kendaraan listrik dengan mudah dan nyaman.
"Kalau teknologi sekarang sudah berkembang, misal charging time dulu menghabiskan waktu tiga jam, tapi kalau tiga jam kelamaan lah. Bagaimana supaya cepat? Itu harus ada perubahan teknologi. Sekarang ada negara yang mengisi baterai mobil listrik-nya sudah cepat, misal di Jerman, bisa charge 30 menit untuk menempuh jarak 70 km," jelas Warih.
Selain itu, mobil listrik biasanya menggunakan baterai Lithium Ion yang memiliki limbah yang berbahaya bila sudah digunakan atau tidak terpakai.
Maka Indonesia juga harus siap untuk menerapkan teknologi daur ulang untuk baterai jenis tersebut.
"Tantangan lainnya mengolah teknologi-teknologi baru ini setelah rusak, mengelola limbah baterai," kata Warih.
Ia memberi contoh, jika pada tahun 2025 ada sekitar 400 ribu kendaraan listrik, maka ada ratusan ribu mobil listrik yang harus dikelola.
"Servis-nya kalau biasanya kita servis mobil sekitar dua jam terus kalau servis mobil listrik lebih dari dua jam ya kita males beli lah. Terus penampungan limbah baterainya bagaimana. Ukuran baterainya juga harus dipikirkan jangan terlalu besar dan berat, mobil kalau terlalu berat kan tidak enak. Itu juga tantangan-tantangannya," papar Warih.
Sosialisasi
Sebelumnya, Toyota Indonesia menyerahkan enam unit Toyota Prius, enam unit Prius Prime (Plug-in Hybrid), serta enam unit Corolla Altis kepada Kementerian Perindustrian kemudian diserahkan ke enam universitas untuk diriset guna mengetahui seberapa besar peluang memasarkan kendaraan listrik.
"Tujuan utama studi ini adalah konsumennya. Bagaimana memperkenalkan kendaraan listrik ke konsumen. Supaya ada pikiran di konsumen bahwa kendaraan listrik itu enak juga meningkatkan penerimaan dari konsumen. Karena sebenarnya yang paling penting dari kendaraan listrik itu adalah marketnya ada," kata Warih.
Masih banyak masyarakat yang asing terhadap kendaraan listrik dan rabu-ragu karena hanya dapat menempuh jarak tertentu sekali untuk sekali mengisi baterai.
Menurut Warih, hal tersebut wajar terjadi sama halnya saat kendaraan dengan transmisi otomatis masuk ke Indonesia.
Oleh sebab itu, terkait kendaraan listrik ini, masyarakat harus diyakinkan dalam segala aspek, mulai dari pengenalan kendaraan listrik, pos pengisian baterai, servis mobil hingga bengkel dan perawatan.
"Dulu kan pemikirannya kalau beli mobil automatic perawatannya susah, mahal, kalau aki habis tidak bisa didorong dan sebagainya. Sekarang yang beli mobil automatic lebih banyak dibanding mobil manual. Itu lah pentingnya edukasi ke konsumen," tutur Warih.
"Kalau konsumen tidak tahu, tidak akan beli. Kalau tidak ada yang beli, tidak ada market di Indonesia. Kalau di Indonesia tidak ada market, maka tidak ada industri. Analogi itu lah yang membuat kita ngomong bahwa konsumen adalah pilar yang penting, yang harus pertama kita pikirkan," tambah Warih.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
Pada 2020, kendaraan emisi karbon rendah (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV) diharapkan berkontribusi sebanyak 10 persen terhadap produksi dalam negeri.
Selanjutnya 2025 naik menjadi 20 persen atau 400ribu dari populasi market domestik yang diproduksi sebanyak 2juta unit, sebelum mencapai 35 persen pada 2035.
Langkah tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada 2030, sekaligus menjaga energi khususnya di sektor transportasi darat. Apalagi industri otomotif berkontribusi cukup signifikan bagi perekonomian nasional selama ini.
Untuk mendorong industri otomotif di Indonesia agar berinvestasi memproduksi kendaraan listrik, pemerintah pun menjanjikan pemberian insentif lewat regulasi baru.
Kemenperin telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai pemberian insentif terhadap pengembangan program LCEV, yang di dalamnya termasuk kendaraan listrik.
Toyota Indonesia melalui PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) berkomitmen mendukung pemerintah untuk membangun industri mobil listrik dalam negeri.
Toyota merupakan salah satu perusahaan Jepang yang paling lama menanamkan investasinya di Indonesia, yakni mulai tahun 1971.
Dalam sebuah wawancara khusus dengan Antara dan sejumlah media Indonesia di Tokyo, Sabtu (28/7) lalu, Presiden TMMIN Warih Andang Tjahjono berbicara banyak mengenai peran perusahaan dalam kontribusinya untuk membangun industri Indonesia termasuk dalam hal kendaraan listrik.
"Ke depan, kendaraan listrik itu keharusan. No choice. Pasti ke situ," kata Warih.
Bahan bakar fosil, lanjutnya, akan habis. "Pasti nantinya energi terbarukan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mempersiapkan itu sebaik-baiknya."
Ia menekankan, Indonesia harus membangun industri mobil listrik di dalam negeri, bukan mengimpor berbagai komponen pendukungnya.
"Kita harus menyiapkan tenaga kerja kita. Untuk memiliki daya tawar kuncinya ada pada sumber daya manusia, people, people, people," ujarnya.
Empat pilar penting
Menurut Warih, ada empat pilar utama yang harus dipersiapkan agar sukses menuju era kendaraan listrik, antara lain supply chain (rantai pasok meliputi semua aktivitas penyaluran barang produksi hingga ke konsumen), infrastruktur, regulasi pemerintah, dan konsumen.
"Keempat pilar tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan lebih dahulu. Semua harus barengan siapnya," kata Warih.
Kendaraan listrik murni serta hibrida menggunakan tiga komponen utama, yakni motor penggerak, baterai, dan inverter. Hal itu menyebabkan perubahan kebutuhan komponen, di saat kebanyakan industri komponen tier 3 dan tier 2 adalah pengusaha dengan modal terbatas.
"Supply chain ini kita persiapkan karena sebenarnya komponen kita (Toyota) itu 70 persen dari supply chain. Kita hanya mengelola (in house) 30 persen. Kita harus mempersiapkan mereka agar siap dengan perubahan yang terjadi, karena komponen berubah," ungkap Warih.
"Jadi akan ada perubahan supply chain itu, kalau hitung-hitungan teori 30 persen. Sekarang bagaimana menyiapkan supplier-supplier itu untuk mengubah bisnisnya. Tadinya buat apa, sekarang buat apa. Harus mikir bareng-bareng karena menyangkut ketenagakerjaan juga," tambahnya.
Warih menegaskan, saat era kendaraan listrik para pengusaha rantai pasok tetap bisa terlibat. Berdasarkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), mobil konvensional secara rata-rata menggunakan 3.000 komponen, sedangkan kendaraan listrik hanya membutuhkan 200 suku cadang.
"Maka TMMIN dan pabrik-pabrik lain sedang engage sama supplier-supplier ini. Bagaimana supaya kedepan kita sama-sama hidup," ujar Warih.
Ia melanjutkan, hal lain yang harus dipersiapkan adalah isu sumber daya manusia, teknologi, dan produktivitas.
"Supaya industri komponen kuat, bukan hanya perakitan. Kalau industri komponen tidak kuat, nanti impor, impor, impor. Nanti depresiasi rupiah teriak lagi," ujarnya.
Tidak seperti mobil konvensional, kendaraan listrik menggunakan baterai sebagai tenaga penggerak.
Warih mengatakan bahwa industri komponen dalam negeri harus didorong untuk memproduksi baterai yang nantinya akan digunakan sebagai sumber energi kendaraan listrik.
Menurut Warih, Indonesia memiliki sumber bahan baku untuk pembuatan komponen baterai, seperti nikel murni di Morowali dan Halmahera serta kobalt di Bangka.
"Kita harus memanfaatkan natural resources itu untuk menjadi industri komponen baterai. Baterai itu kan ada ratusan part, nah bagaimana menghubungkan ratusan part itu dengan natural resources kita. Kita harus mendorong supaya industri ini ada di Indonesia, secara teori pasti kompetitif, kalau kita kompetitif pasti bisa supply chain secara global," jelas Warih.
Dukungan regulasi
Agar teknologi baterai untuk mobil listrik bisa didorong di dalam negeri, lanjut Warih, pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang mempermudah penanaman investasi guna menarik investor.
"Orang yang bisa bikin ini kan negara-negara maju, kalau kita disuruh mikirin teknologinya dari nol, selesainya kapan. Suruh investor masuk. Caranya? dengan regulasi yang kompetitif dibanding negara-negara lain," kata Warih.
Kemudahan yang bisa diberikan pemerintah, yakni tax allowace, tax holiday, fasilitas tarif bea masuk, dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
Perusahaan patungan atau joint venture, menurut Warih, menjadi jalan keluar yang paling realistis.
"Karena sebenarnya orang 'merebut' teknologi dengan joint venture, kalau kita involved pasti tahu lebih banyak," ujarnya.
Warih mengatakan, apabila kita tidak cepat-cepat mempersiapkan industri komponen baterai di dalam negeri, maka akan didahului negara-negara tetangga yang juga bersaing sebagai sumber bahan baku komponen baterai seperti Thailand, Vietnam, Burma, Malaysia, India, dan Taiwan.
Jika baterai yang menjadi komponen penting dalam pengembangan kendaraan listrik dikuasai, maka Indonesia akan gigit jari jika hanya menjadi pasar bagi negara lain.
"Industri harus di Indonesia, tidak boleh natural resources kita diambil tapi tidak diproduksi di sini," tegas Warih.
Tantangan lain
Baterai sebagai sumber energi kendaraan listrik dapat diisi ulang melalui sistem kerja mesin bensin serta disambungkan ke sumber daya (plug-in).
Teknologi tersebut membutuhkan infrastruktur seperti stasiun pengisian listrik umum (charging station). Menurut Warih hal itu penting guna memastikan masyarakat dapat memakai kendaraan listrik dengan mudah dan nyaman.
"Kalau teknologi sekarang sudah berkembang, misal charging time dulu menghabiskan waktu tiga jam, tapi kalau tiga jam kelamaan lah. Bagaimana supaya cepat? Itu harus ada perubahan teknologi. Sekarang ada negara yang mengisi baterai mobil listrik-nya sudah cepat, misal di Jerman, bisa charge 30 menit untuk menempuh jarak 70 km," jelas Warih.
Selain itu, mobil listrik biasanya menggunakan baterai Lithium Ion yang memiliki limbah yang berbahaya bila sudah digunakan atau tidak terpakai.
Maka Indonesia juga harus siap untuk menerapkan teknologi daur ulang untuk baterai jenis tersebut.
"Tantangan lainnya mengolah teknologi-teknologi baru ini setelah rusak, mengelola limbah baterai," kata Warih.
Ia memberi contoh, jika pada tahun 2025 ada sekitar 400 ribu kendaraan listrik, maka ada ratusan ribu mobil listrik yang harus dikelola.
"Servis-nya kalau biasanya kita servis mobil sekitar dua jam terus kalau servis mobil listrik lebih dari dua jam ya kita males beli lah. Terus penampungan limbah baterainya bagaimana. Ukuran baterainya juga harus dipikirkan jangan terlalu besar dan berat, mobil kalau terlalu berat kan tidak enak. Itu juga tantangan-tantangannya," papar Warih.
Sosialisasi
Sebelumnya, Toyota Indonesia menyerahkan enam unit Toyota Prius, enam unit Prius Prime (Plug-in Hybrid), serta enam unit Corolla Altis kepada Kementerian Perindustrian kemudian diserahkan ke enam universitas untuk diriset guna mengetahui seberapa besar peluang memasarkan kendaraan listrik.
"Tujuan utama studi ini adalah konsumennya. Bagaimana memperkenalkan kendaraan listrik ke konsumen. Supaya ada pikiran di konsumen bahwa kendaraan listrik itu enak juga meningkatkan penerimaan dari konsumen. Karena sebenarnya yang paling penting dari kendaraan listrik itu adalah marketnya ada," kata Warih.
Masih banyak masyarakat yang asing terhadap kendaraan listrik dan rabu-ragu karena hanya dapat menempuh jarak tertentu sekali untuk sekali mengisi baterai.
Menurut Warih, hal tersebut wajar terjadi sama halnya saat kendaraan dengan transmisi otomatis masuk ke Indonesia.
Oleh sebab itu, terkait kendaraan listrik ini, masyarakat harus diyakinkan dalam segala aspek, mulai dari pengenalan kendaraan listrik, pos pengisian baterai, servis mobil hingga bengkel dan perawatan.
"Dulu kan pemikirannya kalau beli mobil automatic perawatannya susah, mahal, kalau aki habis tidak bisa didorong dan sebagainya. Sekarang yang beli mobil automatic lebih banyak dibanding mobil manual. Itu lah pentingnya edukasi ke konsumen," tutur Warih.
"Kalau konsumen tidak tahu, tidak akan beli. Kalau tidak ada yang beli, tidak ada market di Indonesia. Kalau di Indonesia tidak ada market, maka tidak ada industri. Analogi itu lah yang membuat kita ngomong bahwa konsumen adalah pilar yang penting, yang harus pertama kita pikirkan," tambah Warih.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018