Yogyakarta (Antaranews Babel) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, segera diselesaikan.
"Harus dibetulkan, diselesaikan sampai selesai dan operasional. Itu sangat penting," kata Menteri Susi dalam Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan DIY Triwulan II/2018 di Yogyakarta, Rabu.
Susi mengatakan untuk segera menuntaskan pembangunan pelabuhan yang sudah dimulai sejak 2004 tersebut diperlukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Pak Sultan (Gubernur DIY) harus minta rapat koordinasi khusus Menhub, KKP, dan kami. Tentukan ini mau diapakan karena sudah saatnya kita sekarang punya pelabuhan di selatan Jawa," kata dia.
Menurut Susi, hingga saat ini operasional pelabuhan perikanan berskala besar di selatan Jawa masih kurang karena banyak yang tahap pembangunannya belum rampung.
"Sebetulnya sedih melihat pelabuhan di Yogyakarta ini belum selesai-selesai," kata dia.
Padahal keberadaan pelabuhan sangat dibutuhkan, mengingat potensi perikanan tangkap di laut selatan Jawa cukup besar.
"Sangat besar potensi perikanannya seperti tuna, kakap merah banyak di Samudera Hindia di Selatan Jawa," kata Susi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY Bayu Mukti Sasongko mengatakan Pelabuhan Tanjung Adikarto sampai sekarang belum bisa dioperasikan karena pembangunan perpanjangan "break water" atau pemecah ombaknya belum selesai. Sedangkan untuk keseluruhan bangunan fisik darat pelabuhan itu sudah mencapai 90 persen.
"Tanpa (perpanjangan) pemecah ombak maka terjadi sedimentasi terus (di sepanjang alur pelabuhan) sehingga kapal besar tidak bisa masuk," kata dia.
Bayu mengakui pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto pada dasarnya membutuhkan anggaran linas kementerian. Untuk pembangunan pemecah ombak dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWSO) Kementerian PUPR, sedangkan pembangunan fasilitas darat seperti dermaga, hingga tempat pelelangan ikan (TPI) dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.
Pembangunan pelabuhan perikanan itu terhenti karena mengalami perubahan desain, khususnya untuk pembangunan pemecah ombak.
Untuk pemecah ombak sisi sebelah timur yang telah terealisasi 220 meter, akan diperpanjang menjadi 390 meter, sedangkan untuk sebelah barat, yang sebelumnya terealisasi 225 meter akan diperpanjang hingga 350 meter. "Estimasi anggaran untuk `break water" mencapai Rp400 miliar," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Harus dibetulkan, diselesaikan sampai selesai dan operasional. Itu sangat penting," kata Menteri Susi dalam Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan DIY Triwulan II/2018 di Yogyakarta, Rabu.
Susi mengatakan untuk segera menuntaskan pembangunan pelabuhan yang sudah dimulai sejak 2004 tersebut diperlukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Pak Sultan (Gubernur DIY) harus minta rapat koordinasi khusus Menhub, KKP, dan kami. Tentukan ini mau diapakan karena sudah saatnya kita sekarang punya pelabuhan di selatan Jawa," kata dia.
Menurut Susi, hingga saat ini operasional pelabuhan perikanan berskala besar di selatan Jawa masih kurang karena banyak yang tahap pembangunannya belum rampung.
"Sebetulnya sedih melihat pelabuhan di Yogyakarta ini belum selesai-selesai," kata dia.
Padahal keberadaan pelabuhan sangat dibutuhkan, mengingat potensi perikanan tangkap di laut selatan Jawa cukup besar.
"Sangat besar potensi perikanannya seperti tuna, kakap merah banyak di Samudera Hindia di Selatan Jawa," kata Susi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY Bayu Mukti Sasongko mengatakan Pelabuhan Tanjung Adikarto sampai sekarang belum bisa dioperasikan karena pembangunan perpanjangan "break water" atau pemecah ombaknya belum selesai. Sedangkan untuk keseluruhan bangunan fisik darat pelabuhan itu sudah mencapai 90 persen.
"Tanpa (perpanjangan) pemecah ombak maka terjadi sedimentasi terus (di sepanjang alur pelabuhan) sehingga kapal besar tidak bisa masuk," kata dia.
Bayu mengakui pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto pada dasarnya membutuhkan anggaran linas kementerian. Untuk pembangunan pemecah ombak dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWSO) Kementerian PUPR, sedangkan pembangunan fasilitas darat seperti dermaga, hingga tempat pelelangan ikan (TPI) dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.
Pembangunan pelabuhan perikanan itu terhenti karena mengalami perubahan desain, khususnya untuk pembangunan pemecah ombak.
Untuk pemecah ombak sisi sebelah timur yang telah terealisasi 220 meter, akan diperpanjang menjadi 390 meter, sedangkan untuk sebelah barat, yang sebelumnya terealisasi 225 meter akan diperpanjang hingga 350 meter. "Estimasi anggaran untuk `break water" mencapai Rp400 miliar," kata dia.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018