Jakarta (Antaranews Babel) - Pemerintah Indonesia berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang upaya pengembangan infrastruktur dengan Afghanistan, menurut keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Senin.
Upaya berbagi pengalaman itu dilakukan dalam kegiatan "International Workshop on Infrastructure Development for Afghanistan: Sharing Best Practices to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)" yang berlangsung pada 26 Agustus - 1 September 2018 di Tangerang Selatan, Banten.
Kegiatan itu diadakan atas kerja sama Direktorat Kerja Sama Teknik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pusdiklat JP3IW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
"Pembangunan infrastruktur sangat penting dalam mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Direktur Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri RI, Mohammad Syarif Alatas.
Menurut Syarif, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung perdamaian dan proses pembangunan di Afghanistan melalui berbagai kerja sama bilateral di masa yang akan datang, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden RI Joko Widodo saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Afghanistan pada Januari 2018.
"Diharapkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh para pejabat Afghanistan yang mengikuti lokakarya bagi kemajuan infrastruktur di Afghanistan," ujar Syarif.
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR, Thomas S. Aden menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pembangunan jaringan transportasi darat nasional dan penerapan teknologi konstruksi jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional, peluang kerja, dan peningkatan pendapatan negara.
Dalam lokakarya itu, para peserta dari Afghanistan yang sebagian besar adalah pengambil kebijakan akan memperoleh materi yang meliputi pengembangan kebijakan infrastruktur, studi kelayakan jalan tol, investasi dan operasi, siklus proyek dan manajemen konstruksi, dan teknologi konstruksi jalan.
Selain itu, para peserta juga diberikan kesempatan dalam lokakarya itu untuk mengembangkan kerja sama di bidang infrastruktur dan meningkatkan jejaring kerja (network) antarkedua negara.
Pelaksanaan program pelatihan itu juga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Indonesia dan sektor swasta untuk mengambil manfaat positif dalam proses pembangunan infrastruktur Afghanistan.
Lokakarya internasional di bidang infrastruktur bagi Afghanistan itu merupakan bentuk pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia terkait pemberian bantuan teknik di dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan (KSS).
Selain itu, program itu juga merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk ikut berkontribusi pada pencapaian SDGs, khususnya tentang sasaran industri, inovasi dan infrastruktur.
Selama periode 2006-2017, tercatat Indonesia telah memberikan sebanyak 50 pelatihan yang diikuti oleh 419 peserta dari Afghanistan. Untuk 2018, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas di bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta industri kecil yang diikuti oleh lima orang peserta asal Afghanistan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
Upaya berbagi pengalaman itu dilakukan dalam kegiatan "International Workshop on Infrastructure Development for Afghanistan: Sharing Best Practices to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)" yang berlangsung pada 26 Agustus - 1 September 2018 di Tangerang Selatan, Banten.
Kegiatan itu diadakan atas kerja sama Direktorat Kerja Sama Teknik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pusdiklat JP3IW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
"Pembangunan infrastruktur sangat penting dalam mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Direktur Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri RI, Mohammad Syarif Alatas.
Menurut Syarif, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung perdamaian dan proses pembangunan di Afghanistan melalui berbagai kerja sama bilateral di masa yang akan datang, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden RI Joko Widodo saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Afghanistan pada Januari 2018.
"Diharapkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh para pejabat Afghanistan yang mengikuti lokakarya bagi kemajuan infrastruktur di Afghanistan," ujar Syarif.
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR, Thomas S. Aden menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pembangunan jaringan transportasi darat nasional dan penerapan teknologi konstruksi jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional, peluang kerja, dan peningkatan pendapatan negara.
Dalam lokakarya itu, para peserta dari Afghanistan yang sebagian besar adalah pengambil kebijakan akan memperoleh materi yang meliputi pengembangan kebijakan infrastruktur, studi kelayakan jalan tol, investasi dan operasi, siklus proyek dan manajemen konstruksi, dan teknologi konstruksi jalan.
Selain itu, para peserta juga diberikan kesempatan dalam lokakarya itu untuk mengembangkan kerja sama di bidang infrastruktur dan meningkatkan jejaring kerja (network) antarkedua negara.
Pelaksanaan program pelatihan itu juga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Indonesia dan sektor swasta untuk mengambil manfaat positif dalam proses pembangunan infrastruktur Afghanistan.
Lokakarya internasional di bidang infrastruktur bagi Afghanistan itu merupakan bentuk pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia terkait pemberian bantuan teknik di dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan (KSS).
Selain itu, program itu juga merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk ikut berkontribusi pada pencapaian SDGs, khususnya tentang sasaran industri, inovasi dan infrastruktur.
Selama periode 2006-2017, tercatat Indonesia telah memberikan sebanyak 50 pelatihan yang diikuti oleh 419 peserta dari Afghanistan. Untuk 2018, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas di bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta industri kecil yang diikuti oleh lima orang peserta asal Afghanistan.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018