Jakarta (Antaranews Babel) - Komisi Pemberantadan Korupsi (KPK) membenarkan telah mengamankan Wali Kota Pasuruan Setiyono bersama lima orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Pasuruan, Jawa Timur.
"Kami konfirmasi ada kegiatan tim penindakan di daerah Jawa Timur, khususnya Pasuruan. Ini tindak lanjut dari informasi yang kami terima sebelumnya bahwa akan ada transaksi yang melibatkan penyelenggara negara dan pihak swasta di sana," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.
Setelah KPK lakukan pengecekan di lapangan, ucap Febri, diduga telah terjadi transaksi pemberian pada penyelenggara negara di sana sehingga diamankan sekitar enam orang, sejumlah uang dan barang bukti perbankan.
Berdasarkan informasi dari tim, kata Febri, jumlah uang sedang dihitung dan pemberian tersebut diindikasikan terkait dengan proyek yang dianggarkan tahun 2018 ini.
Saat ini, lanjut Febri, proses pemeriksaan masih berjalan di kantor kepolisian terdekat.
"Ada kepala daerah, pejabat setempat dan pihak swasta yang sedang dimintakan keterangan lebih lanjut. Berikutnya akan dipertimbangkan untuk membawa pihak-pihak yang relevan dan dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ke kantor KPK di Jakarta," ungkap Febri.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Kami konfirmasi ada kegiatan tim penindakan di daerah Jawa Timur, khususnya Pasuruan. Ini tindak lanjut dari informasi yang kami terima sebelumnya bahwa akan ada transaksi yang melibatkan penyelenggara negara dan pihak swasta di sana," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.
Setelah KPK lakukan pengecekan di lapangan, ucap Febri, diduga telah terjadi transaksi pemberian pada penyelenggara negara di sana sehingga diamankan sekitar enam orang, sejumlah uang dan barang bukti perbankan.
Berdasarkan informasi dari tim, kata Febri, jumlah uang sedang dihitung dan pemberian tersebut diindikasikan terkait dengan proyek yang dianggarkan tahun 2018 ini.
Saat ini, lanjut Febri, proses pemeriksaan masih berjalan di kantor kepolisian terdekat.
"Ada kepala daerah, pejabat setempat dan pihak swasta yang sedang dimintakan keterangan lebih lanjut. Berikutnya akan dipertimbangkan untuk membawa pihak-pihak yang relevan dan dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ke kantor KPK di Jakarta," ungkap Febri.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018