Muntok, Babel (Antaranews Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima anugerah Pandu Negeri 2018 kategori pemerintah daerah dengan kinerja dan tata kelola baik.
"Penghargaan Indonesian Institute For Public Governance (IIPG) itu diterima pemkab yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat Yunan Helmi, pada Jumat (26/10) di Jakarta," kata Kepala Bagian Komunikasi, Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Henry Firsanto di Muntok, Rabu.
Penghargaan itu diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tata kelola baik, serta pemimpin inovatif dan berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosial ekonomi melalui reformasi tata kelola yang baik.
Menurut dia, adanya penghargaan itu merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah pusat untuk memotivasi pemerintah daerah dalam berbagai hal positif.
"Penghargaan tersebut juga bertujuan untuk menginspirasi pemerintah daerah agar dapat berinovasi lebih baik, memberikan semangat dan lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik sehingga seluruh pemerintah daerah agar dapat berdiri tegak jadi pandu Pertiwi," katanya.
Penilaian oleh panitia dilakukan terhadap 548 pemerintah daerah dari 416 kabupaten, 98 kota dan 34 provinsi se-Indonesia, dan yang masuk kategori penilaian sebanyak 62 kabupaten/kota dan provinsi se Indonesia.
Penilaian berdasarkan beberapa kategori, antara lain pemerintah daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang istimewa selama dua tahun terakhir, kepala daerah dan wakilnya tidak tersangkut kasus korupsi, memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama tiga tahun terakhir, memiliki kinerja pembangunan manusia yang bagus yang diukur dari nilai rata-rata IPM 2015-2017, memiliki tata kelola pemerintah yang baik diukur dari nilai rata-rata AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) periode 2015-2017, dan memiliki pencapaian program terobosan inovatif untuk mencapai visi dan misi di beberapa bidang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Yunan Helmi menyampaikan rasa syukur dan mengapresiasi seluruh pihak atas pencapaian tersebut dari Indonesian Institute For Public Governance (IIPG).
"Ini merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tata kelola administrasi yang bersih kemudian laporan keuangan baik dan terpercaya," katanya.
Penghargaan dari IIPG yang diserahkan Dewan Pembina IIPG sekaligus Wakil Presiden periode 2009-2014, Prof. H Boediono diterima Sekda Yunan Helmi di Jakarta.
Yunan berharap pada tahun berikutnya pemkab mampu mempertahankan prestasi itu dan meningkatkan pelayanan serta terus berinovasi dengan cara tetap melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan itu harus dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat.
"Kami akan terus berupaya berbenah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Bangka Barat agar pelayanan semakin memuaskan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Penghargaan Indonesian Institute For Public Governance (IIPG) itu diterima pemkab yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat Yunan Helmi, pada Jumat (26/10) di Jakarta," kata Kepala Bagian Komunikasi, Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Henry Firsanto di Muntok, Rabu.
Penghargaan itu diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tata kelola baik, serta pemimpin inovatif dan berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosial ekonomi melalui reformasi tata kelola yang baik.
Menurut dia, adanya penghargaan itu merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah pusat untuk memotivasi pemerintah daerah dalam berbagai hal positif.
"Penghargaan tersebut juga bertujuan untuk menginspirasi pemerintah daerah agar dapat berinovasi lebih baik, memberikan semangat dan lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik sehingga seluruh pemerintah daerah agar dapat berdiri tegak jadi pandu Pertiwi," katanya.
Penilaian oleh panitia dilakukan terhadap 548 pemerintah daerah dari 416 kabupaten, 98 kota dan 34 provinsi se-Indonesia, dan yang masuk kategori penilaian sebanyak 62 kabupaten/kota dan provinsi se Indonesia.
Penilaian berdasarkan beberapa kategori, antara lain pemerintah daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang istimewa selama dua tahun terakhir, kepala daerah dan wakilnya tidak tersangkut kasus korupsi, memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama tiga tahun terakhir, memiliki kinerja pembangunan manusia yang bagus yang diukur dari nilai rata-rata IPM 2015-2017, memiliki tata kelola pemerintah yang baik diukur dari nilai rata-rata AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) periode 2015-2017, dan memiliki pencapaian program terobosan inovatif untuk mencapai visi dan misi di beberapa bidang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Yunan Helmi menyampaikan rasa syukur dan mengapresiasi seluruh pihak atas pencapaian tersebut dari Indonesian Institute For Public Governance (IIPG).
"Ini merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tata kelola administrasi yang bersih kemudian laporan keuangan baik dan terpercaya," katanya.
Penghargaan dari IIPG yang diserahkan Dewan Pembina IIPG sekaligus Wakil Presiden periode 2009-2014, Prof. H Boediono diterima Sekda Yunan Helmi di Jakarta.
Yunan berharap pada tahun berikutnya pemkab mampu mempertahankan prestasi itu dan meningkatkan pelayanan serta terus berinovasi dengan cara tetap melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan itu harus dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat.
"Kami akan terus berupaya berbenah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Bangka Barat agar pelayanan semakin memuaskan," katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018