Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan cabang Pangkalpinang, Yulisdina Natalia mengatakan total pembiayaan kesehatan yang telah dikeluarkan hingga September 2018 sudah mencapai Rp261.576.291.082.
"Pembiayaan kesehatan sebesar Rp261.576.291.082 ini terbagi dalam lima item, dimana biaya yang paling besar dikeluarkan untuk Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) yaitu sebesar Rp127.869.268.220 miliar," katanya di Pangkalpinang, Rabu.
Sementara untuk penerimaan iuran hingga September 2018 baru mencapai Rp208.449.217.061, dimana masih ada yang tertunggak dari peserta mandiri sekitar Rp44 miliar.
"Untuk peserta mandiri yang paling banyak menunggak terdapat di Kabupaten Bangka yaitu sebesar Rp13 miliar dari total seluruh tunggakan Rp44 miliar," katanya.
Untuk menagih tunggakan iuran BPJS kesehatan ini, pihaknya sudah melakukan telekolekting, yaitu dengan menelpon langsung para peserta agar segera melunasi tunggakan iuran.
"Selain itu kami juga ada kader JKN yang diambil dari tokoh masyarakat yang ada di daerah itu untuk melakukan telekolekting. Mereka ada pelatihan dari kami agar dapat membangun kesadaran masyarakat untuk dapat membayar iuran JKN," katanya.
Ia mengatakan, bagi masyarakat yang menunggak pembayaran ini, direkomendasikan ke pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial dan dinas kesehatan untuk dialihkan ke peserta bantuan iuran (PBI).
"Sebelum Perpres nomor 82 keluar, peserta wajib membayar tunggakan maksimal satu tahun meskipun dia menunggak dari 2014. Namun dengan adanya regulasi terbaru ini, para pserta yang menunggak wajib melunasi sebanyak dua tahun. UNtuk masalah ini saya sudah sosialisasikan dan informasikan kepada para pserta," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Pembiayaan kesehatan sebesar Rp261.576.291.082 ini terbagi dalam lima item, dimana biaya yang paling besar dikeluarkan untuk Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) yaitu sebesar Rp127.869.268.220 miliar," katanya di Pangkalpinang, Rabu.
Sementara untuk penerimaan iuran hingga September 2018 baru mencapai Rp208.449.217.061, dimana masih ada yang tertunggak dari peserta mandiri sekitar Rp44 miliar.
"Untuk peserta mandiri yang paling banyak menunggak terdapat di Kabupaten Bangka yaitu sebesar Rp13 miliar dari total seluruh tunggakan Rp44 miliar," katanya.
Untuk menagih tunggakan iuran BPJS kesehatan ini, pihaknya sudah melakukan telekolekting, yaitu dengan menelpon langsung para peserta agar segera melunasi tunggakan iuran.
"Selain itu kami juga ada kader JKN yang diambil dari tokoh masyarakat yang ada di daerah itu untuk melakukan telekolekting. Mereka ada pelatihan dari kami agar dapat membangun kesadaran masyarakat untuk dapat membayar iuran JKN," katanya.
Ia mengatakan, bagi masyarakat yang menunggak pembayaran ini, direkomendasikan ke pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial dan dinas kesehatan untuk dialihkan ke peserta bantuan iuran (PBI).
"Sebelum Perpres nomor 82 keluar, peserta wajib membayar tunggakan maksimal satu tahun meskipun dia menunggak dari 2014. Namun dengan adanya regulasi terbaru ini, para pserta yang menunggak wajib melunasi sebanyak dua tahun. UNtuk masalah ini saya sudah sosialisasikan dan informasikan kepada para pserta," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018