Toboali, Babel (Antaranews Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diminta untuk segera mengisi posisi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna memperlancar kinerja pemerintah tersebut.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samsir di Toboali, Rabu, mengatakan dengan dilantiknya kepala Bappeda, Juaidi menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentu akan menambah jabatan tinggi yang belum definitif di daerah itu.
"Dengan keluarnya satu pimpinan OPD ke provinsi pada 31 Desember lalu tentu menambah jumlah daftar jabatan tinggi yang belum definitif di Bangka Selatan," katanya.
Ia mengatakan sampai saat ini setidaknya ada sekitar enam OPD yang posisi pimpinannya yang belum definitif belum ditambah ada satu orang pimpinan yang akan memasuki massa pensiun.
"Kami khawatir jika hal ini dibiarkan berlarut larut, akan mengganggu sehingga kinerja OPD tidak optimal," katanya.
Menurut dia, keterbatasan wewenang dari plt sangat terbatas dan tidak bisa untuk mengambil keputusan yang bersifat strategis. Sehingga ditakutkan nanti jika ada kebijakan yang perlu diputuskan secara cepat sejumlah kepala OPD tidak dapat melakukan itu karena keterbatasan wewenang yang mereka miliki.
"Kami harap hal ini jangan sampai menyebabkan stagnasi kinerja ke depan dan bukan tidak mungkin bisa menyebabkan pemerintah kolaps jika ini dibiarkan dalam waktu yang lama," katanya.
Ia mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan kondisi ini, untuk itu Komisi I DPRD Bangka Selatan meminta pemda segera mengintruksikan BKPSDM untuk secepatnya menindaklanjuti permasalahan tersebut.
"Kami harap BKPSDM segera menindaklanjuti kekosongan ini, sehingga kinerja OPD dapat maksimal dalam mendukung percepatan pembangunan daerah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samsir di Toboali, Rabu, mengatakan dengan dilantiknya kepala Bappeda, Juaidi menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentu akan menambah jabatan tinggi yang belum definitif di daerah itu.
"Dengan keluarnya satu pimpinan OPD ke provinsi pada 31 Desember lalu tentu menambah jumlah daftar jabatan tinggi yang belum definitif di Bangka Selatan," katanya.
Ia mengatakan sampai saat ini setidaknya ada sekitar enam OPD yang posisi pimpinannya yang belum definitif belum ditambah ada satu orang pimpinan yang akan memasuki massa pensiun.
"Kami khawatir jika hal ini dibiarkan berlarut larut, akan mengganggu sehingga kinerja OPD tidak optimal," katanya.
Menurut dia, keterbatasan wewenang dari plt sangat terbatas dan tidak bisa untuk mengambil keputusan yang bersifat strategis. Sehingga ditakutkan nanti jika ada kebijakan yang perlu diputuskan secara cepat sejumlah kepala OPD tidak dapat melakukan itu karena keterbatasan wewenang yang mereka miliki.
"Kami harap hal ini jangan sampai menyebabkan stagnasi kinerja ke depan dan bukan tidak mungkin bisa menyebabkan pemerintah kolaps jika ini dibiarkan dalam waktu yang lama," katanya.
Ia mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan kondisi ini, untuk itu Komisi I DPRD Bangka Selatan meminta pemda segera mengintruksikan BKPSDM untuk secepatnya menindaklanjuti permasalahan tersebut.
"Kami harap BKPSDM segera menindaklanjuti kekosongan ini, sehingga kinerja OPD dapat maksimal dalam mendukung percepatan pembangunan daerah," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019