Komisi I DPRD Bangka Selatan minta pemkab segera isi posisi Kadisdukcapil

Toboali, Bangka Selatan (ANTARA) - Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Selatan meminta Pemerintah Daerah segera mengisi posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) definitif guna memperlancar peran dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

"Kami dari Komisi I meminta pemkab untuk secepatnya melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi dan mendefinitifkannya mengingat pentingnya Dukcapil untuk peningkatan pelayananan publik bidang adminitrasi kependudukan," kata Sekretaris Komisi I, Samsir di Toboali, Minggu.

Ia mengatakan jika belum kepala dinas definitif dan hanya plt ataupun plh maka kinerja OPD tersebut tidak berjalan optimal, karena jika terjadi hal yang tak diinginkan diluar kewenangan kepala dinas yang belum definitif atau plt tidak bisa mengambil kebijakan strategis yang berimbas pada efek alokasi anggaran.

"Harus secepatnya definitif, plt atau plh tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis dan ditakutkan ini akan menjadi penghambat kedepannya," katanya.

Ia mengatakan atas nama Komisi I menyambut baik sudah dikeluarkannya surat rekomendasi atas nama Benny Supratama sebagai Kadindukcapil Bangka Selatan.

Untuk itu diharapkan yang bersangkutan segera dilantik guna mengoptimalkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Menurut dia, posisi Kadisdukcapil sangatlah penting, karena sesuai dengan program prioritas pada RPJMD 2016-2021 bahwa program unggulan membuat akte sehari bisa direalisasikan.

"Disdukcapil ini sangat penting, terlebih saat ini salah satu program prioritas pada RPJMD, seperti pembuatan akte dalam waktu satu hari ini pun belum terlaksana," katanya.

Tidak hanya mempercepat pengisian posisi Kepala Disdukcapil saja, DPRD Kabupaten Bangka Selatan juga meminta pemda menpercepat proses pengisian pimpinan tinggi di lingkungan Pemkab Basel yang saat ini masih belum definitif.

"Banyaknya posisi kepala dinas yang masih Plt ini berimbas pada keterbatasan dalam mengambil tindakan, jika dalam berjalan ditemui ada kesulitan yang meyangkut keuangan, maka plt semakin tidak leluasa dalam mengambil kebijakan dan ini berimbas juga terhadap kinerja OPD tersebut," katanya.