Mentok, Bangka Barat (ANTARA) - DPRD Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui usulan pemerintah daerah setempat dalam penyediaan anggaran Rp17 miliar untuk program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).
"Program ini gagasan DPRD bersama bupati saat masih dijabat Parhan Ali, hanya saja baru saat ini diusulkan dan mendapatkan persetujuan," kata Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Samsir di Mentok, Kamis.
Menurut dia, usulan anggaran untuk memenuhi hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tersebut cukup realistis karena anggaran Rp17 miliar itu diperuntukkan bagi warga kurang mampu.
"Kami perkirakan anggaran itu bisa melindungi sebanyak 60.000 orang warga kurang mampu di Bangka Barat," ujarnya.
Dalam tahap awal, anggaran jamkesmas diprioritaskan untuk warga kurang mampu yang tersebar di enam kecamatan di daerah itu.
Namun, oleh karena kemampuan anggaran di Pemkab Bangka Barat masih terbatas, anggaran yang tersedia hanya mampu untuk menanggung biaya 30.000 hingga 40.000 orang.
Samsir mengatakan sebagai tahap awal disetujui setengah besar anggaran terlebih dahulu, setelah berjalan dan evaluasi, jika bermanfaat dan tepat sasaran, pihaknya akan meminta seluruh warga Bangka Barat mendapatkan jaminan biaya kesehatan gratis.
"Kami akan melakukan pengawasan agar program prorakyat tersebut bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran," katanya.
Berita Terkait
Jamkesra Bangka Barat Belum Belum Melebur Dengan BPJS
16 Januari 2014 09:52
Dinkes Bangka Barat: Pengawasan JKN Perlu Ditingkatkan
11 Januari 2014 14:13
Peserta Jamkesmas di Bangka Barat Meningkat
20 Februari 2013 13:53
Bangka Barat Bagi 20.738 Kartu Jamkesmas
19 Januari 2013 12:43
DPRD Bangka Barat lantik anggota pengganti antarwaktu
8 Maret 2019 13:01
Samsir dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat
28 Februari 2019 14:12
Disperindag Babel terima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bangka Barat
16 Mei 2023 19:32
KPU: anggota DPRD Bangka Barat bertambah lima menjadi 30 pada Pemilu 2024
11 November 2022 18:52