Manggar, Babel (Antaranews Babel) - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengevaluasi pencapaian hasil dari program pemberian vaksin Measles dan Rumbella (MR) di daerah itu.
"Secara keseluruhan pencapaian program MR masih diluar target, namun masih tertinggi dibanding daerah lain dan kami akan melakukan evaluasi terkait pencapaian target yang tidak sesuai harapan ini," kata Kepala Dinas DKPPKB Belitung Timur, Muhammad Yulhaidir di Manggar, Senin.
Ia menjelaskan, rendahnya pencapaian program MR karena mayoritas masyarakat enggan memberikan izin kepada anak mereka untuk diberikan vaksin MR dengan dalih mengandung zat yang masih diragukan tingkat halalnya.
"Justeru itu ke depan kami akan menggandeng MUI dan Kemenag dalam menyosialisasikan program MR agar bisa diterima mayoritas masyarakat," ujarnya.
Pihaknya akan mengupayakan yang terbaik karena ini program nasional, apalagi dari fatwa MUI, hasil dukungan dari Kemendagri terhadap bupati dan gubernur mendorong pelaksanaan imuniasi MR.
"Kendati ada target yang dibebankan kepada pemerintah daerah terkait pencapaian imunisasi MR namun pihaknya tidak akan memaksa warga untuk melaksanakannya," ujarnya.
Pihaknya tidak akan melakukan pemaksaan, kami akan gencarkan sosialisasi sehingga pada akhirnya nanti muncul kesadaran masyarakat untuk menyukseskan program ini.
"Tidak ada paksaan, sesuai komitmen awal. Kita fasilitasi program ini semaksimal mungkin, setelah kita berikan sosialisasi mana warga yang mau, kita imunisasi, yang tidak mau juga silahkan,” tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Secara keseluruhan pencapaian program MR masih diluar target, namun masih tertinggi dibanding daerah lain dan kami akan melakukan evaluasi terkait pencapaian target yang tidak sesuai harapan ini," kata Kepala Dinas DKPPKB Belitung Timur, Muhammad Yulhaidir di Manggar, Senin.
Ia menjelaskan, rendahnya pencapaian program MR karena mayoritas masyarakat enggan memberikan izin kepada anak mereka untuk diberikan vaksin MR dengan dalih mengandung zat yang masih diragukan tingkat halalnya.
"Justeru itu ke depan kami akan menggandeng MUI dan Kemenag dalam menyosialisasikan program MR agar bisa diterima mayoritas masyarakat," ujarnya.
Pihaknya akan mengupayakan yang terbaik karena ini program nasional, apalagi dari fatwa MUI, hasil dukungan dari Kemendagri terhadap bupati dan gubernur mendorong pelaksanaan imuniasi MR.
"Kendati ada target yang dibebankan kepada pemerintah daerah terkait pencapaian imunisasi MR namun pihaknya tidak akan memaksa warga untuk melaksanakannya," ujarnya.
Pihaknya tidak akan melakukan pemaksaan, kami akan gencarkan sosialisasi sehingga pada akhirnya nanti muncul kesadaran masyarakat untuk menyukseskan program ini.
"Tidak ada paksaan, sesuai komitmen awal. Kita fasilitasi program ini semaksimal mungkin, setelah kita berikan sosialisasi mana warga yang mau, kita imunisasi, yang tidak mau juga silahkan,” tutupnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019