Sungailiat, Babel (Antaranews Babel) - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat berkoordinasi terkait kerjasama keluar daerah.
"Kami minta jika mau kerjasama dengan daerah lain baik lokal maupun nasional bisa dikoordinasikan, supaya kami bisa membantu dalam hal koordinasinya ke dinas tujuan," kata Kepala Diskominfotik Kabupaten Bangka, Asmawi Alie di Sungailiat, Senin.
Dia mengatakan, hal ini perlukan supaya setiap OPD dapat bersama-sama membangun sistem penyelenggaraan publikasi yang baik dan transparan dalam setiap kegiatan pemerintahan.
Menurut dia, sejak tahun lalu Diskominfotik Kabupaten Bangka didukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meminimalisir adanya penyelenggaraan program pemerintahan yang bermasalah dan tidak transparan.
"Intinya kami ingin semua OPD bisa berkoordinasi dalam publikasi supaya masyarakat dapat mengetahui program pemerintah," katanya.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka.
Menurut dia, sehubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Diskominfotik Kabupaten Bangka terutama untuk layanan penyiaran ataupun publikasi informasi, agar setiap OPD mempersiapkan di masing-masing OPD satu operator atau petugas yang membidangi terkait publikasi informasi.
"Kami mengharapkan ada satu operator atau petugas yang khusus membidangi publikasi informasi sesuai apa yang menjadi tupoksi dari OPD nya, sehingga semua informasi yang akan disampaikan akan direkap, akan dilanjutkan oleh Diskominfotik dan akan kami fasilitasi dengan media," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Kami minta jika mau kerjasama dengan daerah lain baik lokal maupun nasional bisa dikoordinasikan, supaya kami bisa membantu dalam hal koordinasinya ke dinas tujuan," kata Kepala Diskominfotik Kabupaten Bangka, Asmawi Alie di Sungailiat, Senin.
Dia mengatakan, hal ini perlukan supaya setiap OPD dapat bersama-sama membangun sistem penyelenggaraan publikasi yang baik dan transparan dalam setiap kegiatan pemerintahan.
Menurut dia, sejak tahun lalu Diskominfotik Kabupaten Bangka didukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meminimalisir adanya penyelenggaraan program pemerintahan yang bermasalah dan tidak transparan.
"Intinya kami ingin semua OPD bisa berkoordinasi dalam publikasi supaya masyarakat dapat mengetahui program pemerintah," katanya.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka.
Menurut dia, sehubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Diskominfotik Kabupaten Bangka terutama untuk layanan penyiaran ataupun publikasi informasi, agar setiap OPD mempersiapkan di masing-masing OPD satu operator atau petugas yang membidangi terkait publikasi informasi.
"Kami mengharapkan ada satu operator atau petugas yang khusus membidangi publikasi informasi sesuai apa yang menjadi tupoksi dari OPD nya, sehingga semua informasi yang akan disampaikan akan direkap, akan dilanjutkan oleh Diskominfotik dan akan kami fasilitasi dengan media," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019