Sungailiat (Antaranews Babel) - Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rielke Jeffri Huwae minta seluruh kepala desa di wilayah hukumnya dapat menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat desanya.
"Saya minta seluruh kepala desa diseluruh wilayah kecamatan agar dapat menjaga hubungan yang harmonis dengan semua masyarakat guna kepentingan pembangunan desa," katanya di Sungailiat, Senin, saat acara bimbingan teknis APBDes 2019.
Selain menjaga hubungan yang baik dengan masyarakatnya, dia menyarankan agar pemerintah desa juga harus mampu menjaga hubungan yang sama dengan lembaga yang terkait.
Dia menegaskan, pendampingan kerja sama antara pihak kejaksaan dan pemerintah desa bukan dalam perlindungan pratek korupsi, namun pendampingan masalah tata kelola penggunaan dana desa agar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Menurutnya, dengan terbangunnya hubungan yang harmonis antara pemerintah desa sebagai garda terdepan pembangunan dengan lembaga lain diatasnya, tentu akan meringankan semua pihak. Rencana pembangunan tidak dapat dikerjakan secara sepihak tanpa melibatkan pihak lain termasuk pengawasan tata kelola pemanfaatan dana.
"Kami sama sekali tidak akan memberikan perlindungan pratek korupsi, justru akan menimalisir terjadinya pelanggaran itu melalui pemanfaatkan dana pemerintah sesuai dengan norma-norma hukum maupun norma audit untuk menjaga akuntabilitas," jelasnya.
Dia minta kepala desa jika ada petugas kejaksaan turun kelapangan untuk melihat kegiatan pembangunan hendaknya ditanggapi dengan baik karena petugas itu menginginkan hasil proyek maksimal yang sesuai dengan spesifikasinya.
"Kami tidak akan mengintervensi kegiatan pembangunan desa, pemerintah desa bersama masyarakatnya diberikan ruang yang bebas menentukan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan," jelasnya.
Seluruh kepala desa diminta untuk disiplin dalam penggunaan dana desa yang tranfaran, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di desa.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Saya minta seluruh kepala desa diseluruh wilayah kecamatan agar dapat menjaga hubungan yang harmonis dengan semua masyarakat guna kepentingan pembangunan desa," katanya di Sungailiat, Senin, saat acara bimbingan teknis APBDes 2019.
Selain menjaga hubungan yang baik dengan masyarakatnya, dia menyarankan agar pemerintah desa juga harus mampu menjaga hubungan yang sama dengan lembaga yang terkait.
Dia menegaskan, pendampingan kerja sama antara pihak kejaksaan dan pemerintah desa bukan dalam perlindungan pratek korupsi, namun pendampingan masalah tata kelola penggunaan dana desa agar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Menurutnya, dengan terbangunnya hubungan yang harmonis antara pemerintah desa sebagai garda terdepan pembangunan dengan lembaga lain diatasnya, tentu akan meringankan semua pihak. Rencana pembangunan tidak dapat dikerjakan secara sepihak tanpa melibatkan pihak lain termasuk pengawasan tata kelola pemanfaatan dana.
"Kami sama sekali tidak akan memberikan perlindungan pratek korupsi, justru akan menimalisir terjadinya pelanggaran itu melalui pemanfaatkan dana pemerintah sesuai dengan norma-norma hukum maupun norma audit untuk menjaga akuntabilitas," jelasnya.
Dia minta kepala desa jika ada petugas kejaksaan turun kelapangan untuk melihat kegiatan pembangunan hendaknya ditanggapi dengan baik karena petugas itu menginginkan hasil proyek maksimal yang sesuai dengan spesifikasinya.
"Kami tidak akan mengintervensi kegiatan pembangunan desa, pemerintah desa bersama masyarakatnya diberikan ruang yang bebas menentukan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan," jelasnya.
Seluruh kepala desa diminta untuk disiplin dalam penggunaan dana desa yang tranfaran, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di desa.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019