Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan pada 2020 terbebas dari keberadaan rumah tidak layak huni dalam rangka mewujudkan program Kota beribu senyuman.
"Pengurus RT dan RW kami minta lebih proaktif melihat kondisi rumah warganya agar jika ditemukan bisa segera ditindaklanjuti untuk menuntaskan target tersebut," kata Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Muhammad Sopian di Pangkalpinang, Rabu.
Saat melakukan pendataan di lapangan, petugas RT dan RW diminta segera memberikan laporan kepada lurah supaya didaftar, selanjutnya akan ditindaklanjuti tim Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk melakukan survei lapangan apakah layak dan tidak layak untuk dibangun.
"Setelah itu akan ditentukan, apakah rumah tersebut cukup diperbaiki atau dibangun baru dengan menggunakan sumber dana dari anggaran program Rp1 miliar satu kelurahan yang memang difokuskan kepada rumah tidak layak huni," katanya.
Sopian juga mengingatkan para lurah agar mengelola dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat sesuai dengan aturan yang ada.
"Jangan coba-coba bermain dengan dana tersebut, seperti yang sering terjadi dalam pemanfaatan dana desa yang sering disalahgunakan sehingga banyak kepala dan perangkat desanya yang terjerat hukum," ujarnya.
Ia berharap dana alokasi khusus akan memberikan kesejahteraan bagi perangkat kelurahan dan masyarakatnya.
"Jangan buat susah kita sendiri, nanti tujuan baik ingin mensejahterahkan masyarakat, tetapi karena tidak bisa melaksanakan sesuai aturan, masyarakatnya sejahtera lurahnya malah masuk penjara," katanya.
Ia juga berharap lurah, RT, RW, tokoh masyarakat dan LPM kompak dalam pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus itu sehingga tidak hanya lurah yang bertanggung jawab, tetapi semua komponen di kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan DAK.
Ia mengingatkan untuk selalu hati-hati dlam pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan agar tidak menimbulkan masalah.
"Saya yakin dan percaya seandainya ini kita kelola dengan baik tentunya akan membawa kebaikan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Pengurus RT dan RW kami minta lebih proaktif melihat kondisi rumah warganya agar jika ditemukan bisa segera ditindaklanjuti untuk menuntaskan target tersebut," kata Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Muhammad Sopian di Pangkalpinang, Rabu.
Saat melakukan pendataan di lapangan, petugas RT dan RW diminta segera memberikan laporan kepada lurah supaya didaftar, selanjutnya akan ditindaklanjuti tim Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk melakukan survei lapangan apakah layak dan tidak layak untuk dibangun.
"Setelah itu akan ditentukan, apakah rumah tersebut cukup diperbaiki atau dibangun baru dengan menggunakan sumber dana dari anggaran program Rp1 miliar satu kelurahan yang memang difokuskan kepada rumah tidak layak huni," katanya.
Sopian juga mengingatkan para lurah agar mengelola dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat sesuai dengan aturan yang ada.
"Jangan coba-coba bermain dengan dana tersebut, seperti yang sering terjadi dalam pemanfaatan dana desa yang sering disalahgunakan sehingga banyak kepala dan perangkat desanya yang terjerat hukum," ujarnya.
Ia berharap dana alokasi khusus akan memberikan kesejahteraan bagi perangkat kelurahan dan masyarakatnya.
"Jangan buat susah kita sendiri, nanti tujuan baik ingin mensejahterahkan masyarakat, tetapi karena tidak bisa melaksanakan sesuai aturan, masyarakatnya sejahtera lurahnya malah masuk penjara," katanya.
Ia juga berharap lurah, RT, RW, tokoh masyarakat dan LPM kompak dalam pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus itu sehingga tidak hanya lurah yang bertanggung jawab, tetapi semua komponen di kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan DAK.
Ia mengingatkan untuk selalu hati-hati dlam pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan agar tidak menimbulkan masalah.
"Saya yakin dan percaya seandainya ini kita kelola dengan baik tentunya akan membawa kebaikan," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019