Sungailiat (Antaranews Babel) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkominfo mengimbau masyarakat sadar stunting itu penting demi masa depan anak Indonesia di seluruh daerah.
"Sosialisasi penurunan prevalensi stunting menargetkan pemangku kepentingan agar sadar stunting itu penting, harapannya menjadi isu yang diselesaikan dan dikerjakan bersama," kata Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wiryanta di Sungailiat, Selasa.
Ia mengatakan, Kabupaten Bangka menjadi salah satu dari 60 Kabupaten/kota prioritas penurunan stunting pada tahun 2019 yang dilaksanakan melalui forum edukasi penurunan prevalensi stunting.
Menurut dia, selama empat tahun pemerintah bekerja keras menurunkan tingkat prevalensi stunting, dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 30,8 persen di tahun 2018, angka ini masih tinggi artinya masih ada tiga dari sepuluh balita yang stunting di Indonesia tetapi pemerintah optimis angkanya semakin turun dengan ragam kebijakan intervensi penanggulangan stunting.
"Program stunting banyak baik aspek kesehatan dan non kesehatan, anggaran pun besar untuk penanggulangan ini, tapi ragam program tidak akan berdampak banyak bila tidak disertai pola pikir sehat, harus ada perubahan perilaku," katanya.
Stunting adalah kekurangan gizi kronik pada anak balita yang terjadi dalam jangka waktu lama, pemerintah melakukan intervensi dalam dua skema, pertama intervensi spesifik atau gizi dengan melakukan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak, suplemen tadi gizi, pemberian tablet tambah darah dan konsultasi.
Kedua, pemerintah intervensi sensitif atau non gizi seperti penyediaan sanitasi dan air bersih, lumbung pangan, alokasi dana desa, edukasi, sosialisasi dan sebagainya.
"Sosialisasi stunting ini penting untuk mencegah banyaknya SDM tidak berkompeten ketika menghadapi bonus demografi tahun 2030," katanya.
Ditambahkannya, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan komunikasi publik, Kominfo diamanatkan untuk mengkoordinir itu sektor menjadi narasi tinggal untuk disampaikan ke masyarakat, khususnya stunting.
Kominfo menjadi kampanye nasional bersama Kementerian Kesehatan dan sepuluh institusi pemerintah lainnya termasuk pemerintah daerah.
"Kami mengharapkan masyarakat dapat melakukan 3P yakni peduli, paham dan partisipasi untuk membantu pengurangan stunting," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Sosialisasi penurunan prevalensi stunting menargetkan pemangku kepentingan agar sadar stunting itu penting, harapannya menjadi isu yang diselesaikan dan dikerjakan bersama," kata Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wiryanta di Sungailiat, Selasa.
Ia mengatakan, Kabupaten Bangka menjadi salah satu dari 60 Kabupaten/kota prioritas penurunan stunting pada tahun 2019 yang dilaksanakan melalui forum edukasi penurunan prevalensi stunting.
Menurut dia, selama empat tahun pemerintah bekerja keras menurunkan tingkat prevalensi stunting, dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 30,8 persen di tahun 2018, angka ini masih tinggi artinya masih ada tiga dari sepuluh balita yang stunting di Indonesia tetapi pemerintah optimis angkanya semakin turun dengan ragam kebijakan intervensi penanggulangan stunting.
"Program stunting banyak baik aspek kesehatan dan non kesehatan, anggaran pun besar untuk penanggulangan ini, tapi ragam program tidak akan berdampak banyak bila tidak disertai pola pikir sehat, harus ada perubahan perilaku," katanya.
Stunting adalah kekurangan gizi kronik pada anak balita yang terjadi dalam jangka waktu lama, pemerintah melakukan intervensi dalam dua skema, pertama intervensi spesifik atau gizi dengan melakukan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak, suplemen tadi gizi, pemberian tablet tambah darah dan konsultasi.
Kedua, pemerintah intervensi sensitif atau non gizi seperti penyediaan sanitasi dan air bersih, lumbung pangan, alokasi dana desa, edukasi, sosialisasi dan sebagainya.
"Sosialisasi stunting ini penting untuk mencegah banyaknya SDM tidak berkompeten ketika menghadapi bonus demografi tahun 2030," katanya.
Ditambahkannya, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan komunikasi publik, Kominfo diamanatkan untuk mengkoordinir itu sektor menjadi narasi tinggal untuk disampaikan ke masyarakat, khususnya stunting.
Kominfo menjadi kampanye nasional bersama Kementerian Kesehatan dan sepuluh institusi pemerintah lainnya termasuk pemerintah daerah.
"Kami mengharapkan masyarakat dapat melakukan 3P yakni peduli, paham dan partisipasi untuk membantu pengurangan stunting," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019