Meski secara resmi belum memasuki masa kampanye, sepanduk, baliho, gambar tempel dan selebaran berisi dukungan terhadap dua pasangan tersebut marak terlihat di beberapa lokasi.
Sejumlah posko dan markas tim pemenangan juga bermunculan di berbagai daerah di Indonesia.
Selain secara fisik, dukungan terhadap kedua pasangan itu juga banyak ditemukan di berbagai halaman dunia maya, terutama di media sosial atau sejenisnya. Ajakan memilih juga datang silih berganti melalui pesan singkat.
Selain dukungan, ternyata ada juga pihak-pihak tertentu sengaja menjatuhkan atau menjelek-jelekan kandidat calon presiden dan wakilnya. Cara-cara seperti itu dikenal sebagai kampanye hitam (black campaign).
Beberapa pekan terakhir muncul isu yang meragukan agama yang dianut Joko Widodo, atau beredarnya video testimoni Jusuf Kalla tentang Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi belum layak menjadi Presiden RI karena masih terikat kontrak sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Di samping itu, Jokowi juga digosipkan berasal dari etnis Tionghoa. Mantan Wali Kota Solo itu juga pernah diisukan meninggal dunia lengkap dengan pernyataan bela sungkawa di jejaring sosial.
Selain menyerang Jokowi, kampanye hitam yang menyudutkan Prabowo Subianto juga tak kalah dahsyat, antara lain adalah masa lalu mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu terlibat kejahatan hak asasi manusia pada 1998 terkait penculikan aktivis.
Itu belum cukup. Masih ada juga kabar beredarnya uang pecahan Rp50 ribu yang distempel bertuliskan Prabowo atau kabar dua kewarganegaraan yang dimiliki mantan menantu Presiden Soeharto ini.
Beredarnya kampanye negatif itu tentu saja membuat gerah kedua pasangan namun tidak diungkapkan ke publik. Mereka menganggap itu hanya angin lalu yang tidak perlu ditanggapi secara serius.
Kedua kubu juga mengklaim kampanye buruk itu tidak dilakukan oleh tim sukses masing-masing.
Selain di media sosial, berbagai kampanye negatif juga kerap muncul melalui pesan singkat di telepon genggam.
Melihat fenomenan itu, pengamat politik Universitas Tadulako (Untad) Palu Irwan Waris mengatakan, saat ini bukan zamannya lagi melakukan kampanye hitam atau pembusukan calon tertentu untuk memenangi pemilihan umum.
Dia mengakui hal itu susah dihindari karena persaingan begitu ketat, dan tanpa disadari masyarakat terbawa arus kampanye yang tidak sehat dan tidak edukatif itu.
Menurutnya, kampanye hitam masih bisa mempengaruhi masyarakat saat pemilihan presiden sehingga perlu kejelian warga saat mencerna berbagai isu yang berkembang.
Dia mengatakan seharusnya hal yang ditonjolkan oleh para tim sukses adalah penajaman visi dan misi para kandidat yang akan bertanding pada Pilpres 2014, bukan sisi negatif atau celah-celah kekurangan.
Tim sukses atau simpatisan sebaiknya tidak mencari celah untuk mengungkit kekurangan kandidat untuk diangkat ke permukaan dengan tambahan aneka bumbu, seperti pernyataan orang sudah meninggal yang dikait-kaitkan calon tertentu.
Masyarakat juga harus melihat tajam visi dan misi setiap kandidat, apakah rakyat dilibatkan dalam program kerja itu. "Itu yang harus dicermati, bagaimana caranya mereka memajukan Indonesia," ujar pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untad Palu ini.
Dia juga meminta masyarakat agar mengingat janji-janji para calon presiden dan wakil presiden itu semasa kampanye.
"Apakah yang diomongkan akan sesuai dengan yang dijalankan. Ini harus diperhatikan," kata Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Untad Palu ini.
Irwan Waris juga mengimbau kepada para masing-masing pendukung untuk berkampanye secara cerdas dan tidak melakukan hal negatif demi majunya demokrasi di Indonesia.
"Itu dimulai dari elit politik atau tim sukses sendiri yang berani bereaksi menentang kampanye hitam," katanya.
Dia juga mengatakan, kampanye hitam sudah jarang ditemui di negara dengan sistem demokrasi yang maju karena masyarakatnya sudah cerdas.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigjen Pol Ari Dono Sukmanto juga meminta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan presiden.
Semua calon presiden pasti bertekad memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga siapapun yang terpilih layak untuk didukng.
Olehnya dia juga mengajak masyarakat untuk mendukung lancarnya proses pemilihan presiden dengan tidak mudah terpengaruh isu-isu negatif terkait salah satu calon presiden dan calon wakil presiden.
Menurutnya, persatuan dan kesatuan bangsa adalah kepentingan yang harus dikedepankan meski pilihan masyarakat berbeda-beda.
Joko Widodo-Jusuf Kalla maju pada Pemilu Presiden 2014 didukung PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Sementara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa disokong Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Presiden baru segera lahir dengan membawa agenda dan janji masing-masing. Siapapun presidennya, tujuannnya adalah kepentingan rakyat dan keutuhan negara, seperti yang banyak diucapkan banyak pengamat.
Pewarta: Oleh Riski MarutoEditor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
