KPK tegaskan pemeliharaan SDA dan lingkungan harus menjadi visi negara

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan bahwa pemeliharaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan harus menjadi visi negara.

"Memelihara alam dan lingkungan harus menjadi visi negara. Oleh karena itu, tidak boleh merusak sembarangan, untuk dan atas nama apa saja, tidak boleh, termasuk investasi kalau dia merusak tidak boleh," kata Syarif.

Hal tersebut dikatakannya saat Diskusi Media "Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Ia pun mencontohkan soal investasi tambang dan perkebunan sawit di Indonesia yang melanggar aturan.

"Lihat mana ada investasi tambang lebih 10 ribu tetapi yang melanggar aturan itu lebih dari 50 persennya, tidak boleh seperti itu. Lihat kebun sawit di Riau 40 persennya itu tidak bayar pajak, mana ada seperti itu. Tidak boleh negara rugi, masyarakat rugi, alam rugi tidak boleh," ujar Febri.

Lebih lanjut, Syarif mengatakan bahwa lembaganya ingin betul-betul melihat SDA itu dikelola dengan benar agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Mengapa KPK itu mau benar-benar melihat SDA ini baik karena kami ingin SDA Indonesia itu dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk kesejahteraan seluruh bangsa berdasarkan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga tidak dirusak karena itu sebenarnya hak dari konstitusi," tuturnya.

Bahkan, kata dia, sangat sedikit konstitusi di dunia yang mempunyai "enviromental rights" seperti di Indonesia.

"Amerika Serikat tak punya itu barang, Inggris tak punya itu barang, Australia tak punya itu barang, yang ada Indonesia salah satunya, Filipina salah satunya, Afrika Selatan salah satunya," ungkap dia.