"Kalau izin terus diberikan tentu lahan untuk bercocok tanam masyarakat menjadi semakin sempit karena perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan membutuhkan lahan hingga puluhan bahkan ratusan hektar,"
Toboali (Antara Babel) - Wakil Bupati Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Nursyamsu menyarankan agar daerah itu membatasi izin perkebunan bagi perusahaan karena lahan pertanian rakyat semakin sempit.

"Kalau izin terus diberikan tentu lahan untuk bercocok tanam masyarakat menjadi semakin sempit karena perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan membutuhkan lahan hingga puluhan bahkan ratusan hektar," katanya di Toboali, Selasa.

Menurut dia, banyaknya lahan warga yang dipakai oleh pihak perusahaan mengakibatkan kenaikan harga lada karena wilayah perkebunan warga untuk menanam dan menghasilkan komoditas itu terus berkurang.

"Jangan sampai dengan kenaikan harga lada ini membuat harga kebutuhan lain ikut serta mengalami kenaikan," kata dia.

Disampaikannya, untuk mengawasi kenaikan harga bahan pokok pihaknya akan menugaskan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk turun ke lapangan memantau harga.

"Nanti dinas terkait akan melakukan pemantauan terhadap kenaikan harga bahan pokok jangan sampai kenaikan harga lada membuat harga kebutuhan lain jadi ikut naik," ujarnya.

Untuk membantu para petani mendapatkan lahan, pihaknya meminta kepada pemilik izin yang tidak memanfaatkan lahan agar segera mengembalikannya kepada pemerintah daerah.

"Banyaknya lahan yang tidak produktif itu sebaiknya segera diserahkan oleh pihak pemegang izin ke pemda seperti lahan eks tambang maupun lahan pertambangan agar para petani dapat membuka lahan untuk perkebunan," ujarnya.

Pewarta: Oleh Parjo
Editor : Aprionis

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.