Manusia hidup perlu kebutuhan minimal makan dan minum. Namun di zaman ini makan dan minum tak membutuhkan terlalu banyak energi dalam pemenuhannya. Kalau cuma itu seseorang bisa dipuaskan sepanjang hayatnya, konflik tak perlulah terjadi di mana-mana.
Hanya mereka yang berjiwa agung yang mampu berpuasa besar dalam sepanjang hidupnya. Rata-rata manusia normal membutuhkan banyak hal dalam hidupnya. Setelah makan, minum, sandang dan papan, lalu seks, reputasi dan status sosial.
Salah satu jalan untuk memperoleh semua itu adalah jalan politik, jalan kekuasaan. Contoh paling gamblang adalah perjalanan hidup Anas Urbaningrum. Ketika reformasi berkobar, mahasiswa Universitas Airlangga yang kelahiran Blitar, Jawa Timur, itu menjadi salah satu aktor yang tampil di pentas politik.
Begitu pemerintahan Soeharto tumbang, para aktor reformasi kebagian kue politik. Anas mendapat kue itu antara lain jadi komisioner di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lalu meloncatlah dia ke partai politik yang bernama Partai Demokrat.
Dengan ketenangannya dalam berbicara dan kiprah politiknya yang mengesankan, Anas masuk di pusaran elit Partai Demokrat, sampai dia menjadi Ketua Umumnya. Dan justru dari sanalah petaka menelikungnya.
Tangga politik yang didaki Anas, dari sejak semula sebagai aktivis reformasi hingga ke puncak kekuasaan di Partai Demokrat, cukup mengesankan. Anas secara material sudah bisa dikatakan hidup dalam berkecukupan. Bahwa akhirnya dia terjungkal dalam perjalanan hidupnya di kemudian hari, itu soal lain.
Yang hendak dikatakan dalam konteks ini adalah: jalan politik adalah jalan meraih kenikmatan apapun ranah yang melingkupi kenikmatan itu.
Apakah Anas tergolong sosok yang lapar dan haus akan kekuasaan, pertanyaan itu tak akan dijawab dalam tulisan ini. Yang mau coba diungkapkan di sini adalah: para pemburu kekuasaan yang tak punya belas kasih dan yang begitu gigih hendak merebut kekuasaan itu dengan cara apapun tak lebih rendah dari serigala yang haus dan lapar memburu mangsanya.
Warga Indonesia saat ini hidup di era demokrasi modern yang mengatur perburuan kursi kekuasaan dengan fatsun politik yang bertatakrama dan diawasi dari segala sisi oleh semua orang.
Bukan cuma regulasi hukum yang mengatur percaturan politik. Tak kalah pentingnya adalah akal sehat warga. Artinya, elit politik jangan hanya berpegang pada aturan legalistik bahwa memburu kekuasaan itu sah-sah saja asal sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
Kini pemandangan politik di Tanah Air sedang disuguhi drama besar yang berupa pengadilan terhadap politik. Dengan kata lain, kini semua warga sedang menyaksikan politik yang sedang diadili di Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden terpilih dalam Pilpres 2014 harus bersabar dan berdebar menunggu apa yang akan diputuskan oleh para hakim konstitusi pada 22 Agustus mendatang.
Perlu Sikap Kesatria
Kontestan Pilpres 2014 yang tak puas dengan hasil Pilpres 2014 memanfaatkan peluang yang disediakan hukum untuk menggugat hasil hitungan suara oleh KPU yang dinilai melakukang kecurangan.
Sampai di sini, akal sehat dapat menerima aksi gugatan kontestan Pilpres 2014 itu dan aksi itu memang hak sang penggugat. Yang diharapkan oleh semua insan politik yang berakal sehat adalah: keputusan MK adalah final dan diharapkan semua pihak, terutama kubu yang dinyatakan kalah oleh MK, perlu menerimanya secara kesatria sebagai insan politik.
Artinya: yang kalah segeralah mengucapkan selamat terhadap sang pemenang dan bersikaplah sebagai manusia yang agung, tersenyum, menjabat tangan sang pemenang dan bekerja secara politik dan beradap sebagai oposisi yang juga disediakan peluangnya oleh konstitusi.
Namun, jika pihak yang dinyatakan kalah tak hendak bersikap kesatria, tak mau menyalami sang pemenang dan malah berjanji akan menempuh jalan politik untuk melampiaskan nafsu kuasanya atas penyelenggaraan Pilpres 2014 yang dinilainya banyak kecurangan, nah, di sinilah sengkarut psikis sang pecundang politik.
Apa itu jalan politik, tentu bisa ditafsirkan macam-macam. Namun, sebaiknya arogansi yang berupa niat melakukan jalan politik untuk menolak penyelenggaraan Pilpres 2014 dipendam saja di dada.
Jika sampai dilontarkan di khalayak ramai, tak ayal lagi, masyarakat luas akan memberi stigma sang pecundang sebagai sosok yang lapar dan haus akan kuasa. Kuasa yang diburu dengan rasa lapar dan haus seeokor serigala bukanlah pemandangan yang elok di mata warga, apalagi pemuda. Anak-anak, untungnya, tak mengerti dan tak peduli, dengan kekonyolan politik ini.
Dan jika hasrat untuk menempuh jalan politik untuk menolak Pilpres 2014 itu benar-benar dilaksanakan, akal sehat warga bisa bertanya: bagaimana mungkin Indonesia yang terdiri atas ratusan juta orang ini sampai menemukan elit politik yang hampir ke puncak tangga kuasa itu bermental demikian tohor.
Di masyarakat sering ada pernyataan yang apologis tentang seorang pemimpin. Apologi itu bunyinya kira-kira begini: sebetulnya si bos besar itu baik tapi orang-orang di sekelilingnya yang buruk.
Tentu ini apologi yang amat lemah dan rapuh. Pemimpin politik yang berkualitas tak akan membiarkan orang-orang bermental buruk lolos dari seleksi internal sehingga berhasil mendekat di lingkaran sang elit.
Pemimpin politik yang matang demokratis akan menciptakan sistem yang memungkinkan hanya sosok-sosok yang sevisi dan sesemangat demokratislah yang bisa menjadi lingkaran elitisnya.
Jadi logikanya: jika pemimpin politik itu dikelilingi oleh para penjilat dan penakut bicara kebenaran, sang pemimpin itu sejatinya menyukai penjilat dan pembual. Itu sama seperti pemimpin yang otokratis yang hanya senang dikelilingi oleh pers yang hanya bisa menulis tentang kebaikannya dan bukan keburukannya.
Itulah kira-kira beda antara pemimpin politik yang sejati dan tidak. Untuk konteks mutakhir kepentingan rakyat saat ini, yang dibutuhkan sebenarnya karakter elit politik yang cukup simpel: tak perlulah memburu kekuasaan dengan nafsu serigala yang lapar dan haus untuk memangsa.
Terimalah apapun yang diputuskan oleh MK dalam sengketa Pilpres 2014. Tak perlu lagi jalan politik untuk mementahkan jalan hukum yang telah ditempuhnya. Sudah saatnya rakyat melihat dan membuktikan tentang janji yang pernah diucapkan oleh sang pemenang Pilpre 2014.
Pewarta: Oleh M SunyotoEditor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
