Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusahakan untuk mendapatkan hibah 10 persen saham PT Timah Tbk guna mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau timah itu.
"Kami telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hibah saham PT Timah Tbk sebesar 10 persen," kata Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan untuk mendapatkan saham 10 persen ini, Pemprov Kepulauan Babel telah melakukan berbagai usaha seperti memberikan usulan kepada pemerintah pusat dan melakukan rapat khusus dengan Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN seperti PT Timah Tbk, dengan harapan pemerintah pusat dapat mengabulkan hal tersebut.
Selain itu, melakukan talk show dan penyebaran informasi di media massa untuk mendapatkan dukungan masyarakat, agar hibah saham PT Timah sebesar 10 persen dapat segara terealisasi, sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pembangunan daerah ini.
"Alhamdulillah, semua anggota DPR RI di Komisi VI mendukung keinginan Pemprov Babel untuk mendapatkan saham PT Timah sebesar 10 persen, demi terwujudnya percepatan pembangunan di daerah ini," ujarnya.
Tim Khusus Gubernur Membidangi Percepatan Pembangunan Babel, Safari SNS mengatakan tidak ada alasan pemerintah pusat menolak keinginan pemprov untuk mendapatkan saham PT Timah sebesar sepuluh persen.
" Ini sama halnya dengan dengan yang lain, seperti Freeport di Papua, PT Bukit Asam di Sumsel, PT Semen Padang, semuanya sudah mendapatkan saham 10 persen, kenapa PT Timah tidak. Artinya tidak ada hambatan bagi sebuah provinsi untuk memperoleh saham pada BUMD yang beroperasi di wilayahnya. Apalagi PT Timah menguasai 1/3 wilayah Babel dan beroperasi sudah lebih dari tiga ratus tahun lamanya," katanya.
Menurut dia ada beberapa alasan untuk memperkuat untuk mendapatkan hal ini antara lain, PT Timah sudah lama menambang di Babel, sehingga wajar masyarakat melalui Pemprov Babel atau BUMD mendapatkan saham sepuluh persen.
“Poin kedua, betapa sulitnya kita ketika membangun provinsi ini, atau pemkab yang lain berkoordinasi mengenai pembangunan, tiba-tiba kondisi yang diambil oleh PT Timah berbeda dengan keinginan provinsi, sehingga kebijakan pembangunan ini agak sulit dan banyak hal menjadi perlambatan pembangunan, poin selanjutnya hampir 100 persen wilayah IUP PT Timah berada di Babel, serta beberapa alasan lain, yang mendorong Babel untuk mendapatkan 10 persen saham tersebut,” katanya.
