Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, tidak akan menyelenggarakan pesta kembang api pergantian tahun 2025 ke 2026, atau pesta tahun baru.
Kegiatan resmi, kata Dedi, kemungkinan berganti menjadi doa bersama oleh ASN di Gedung Sate Bandung. Sedangkan masyarakat, diminta olehnya mengisi malam tahun baru dengan kegiatan positif, seperti kumpul keluarga, makan bersama keluarga, maupun doa bersama.
"Pemprov tidak ada, kita hanya memonitor di masyarakat agar tahun barunya berjalan efektif dan teman-teman ASN di Gedung Sate ada nanti berdoa bersama," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Barat tidak akan menggelar perayaan tahun baru, karena di wilayah ini relatif tidak ada euforia dalam merayakan malam pergantian tahun.
"Kalau kita kan memang enggak punya perayaan, ya nanti yang mau menyelenggarakannya juga siapa kan ya, di Jabar relatif tidak terlalu euforia saat tahun baru," ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan pihaknya meminta masyarakat untuk merayakan pergantian tahun secara khidmat, bahkan tidak melakukan uforia berlebihan, mengingat kondisi cuaca juga sedang tidak menentu, sehingga juga perlu terus dipantau.
"Akhir tahun saya harapkan dilaksanakan dengan doa. Artinya setiap orang tidak mengekspresikan secara berlebihan, hati-hati di jalan, hati-hati di tempat wisata, hati-hati terhadap curah hujan," ucap Dedi.
Menurutnya, masyarakat ada baiknya menjadikan tahun baru sebagai momentum evaluasi, bukan dimanfaatkan dengan euforia berlebihan yang dapat mengakibatkan keramaian bahkan potensi bahaya pada keselamatan.
"Semua orang harus hati-hati dan rayakan tahun baru sebagai bahan evaluasi agar tahun depan jauh lebih baik," tururnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas I Bandung memprediksi perayaan tahun baru 2026 di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan. Masyarakat pun diminta melakukan mitigasi kebencanaan hidrometeorologi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan status kedaruratan bencana untuk 27 kabupaten dan kota. Para kepala daerah diminta mulai melakukan siaga kebencanaan baik longos, banjir dan potensi lainnya yang berpotensi terjadi akhir tahun ini.
Status siaga ini dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melalui Kepgub nomor 360/Kep.626-BPBD/2025. Surat ini sudah diedarkan kepada seluruh kabupaten dan kota di Jabar, dan mulai berlaku dari 15 September 2025-30 April 2026.
"Menetapkan, status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor di daerah provinsi jawa barat tahun 2025/2026 yang selanjutnya disebut status siaga darurat," tulis Dedi dalam Kepgub tersebut.
Dedi juga meminta agar kepala daerah segera mempersiapkan semuanya termasuk anggaran untuk kebencanaan, jika nantinya terdapat masyarakat yang terdampak bencana dalam beberapa bulan mendatang.
"Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan status siaga darurat bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulisnya.
