"Kami minta DPRD membentuk tim pencari fakta agar ada sedikit rasa keadilan.Pangkalpinang (Antara Babel) - Puluhan pensiunan dan mantan karyawan PT Timah mendatangi kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung pada Rabu, guna meminta bantuan dalam mencari solusi terkait rumah dinas yang masih ditempati mereka.
"Kedatangan kami kemari untuk mencari solusi antara pensiunan PT Timah dengan pimpinan PT Timah terkait rumah dinas di Bukit Baru. Saat ini rumah dinas tersebut aliran listrik dan airnya sudah diputus oleh PT Timah, sedangkan kami sampai sekarang masih menempati rumah dinas itu karena ada dasarnya," ujar Ketua Pensiunan dan mantan Karyawan PT Timah, Husen Karim, Rabu.
Ia mengatakan, salat satu dasar kami masih menempati rumah dinas itu yakni kami sudah mengajukan surat permohonan kepada dirut PT Timah yang waktu itu dijabat oleh Kuntoro pada 2006 dalam hal pengajuan penjualan rumah dinas tersebut.
"Dirut PT Timah Kuntoro sudah mengajukan surat kepada Menteri Keuangan sebagai pemegang saham PT Timah telah menyetujui rumah dinas itu untuk dijual, namun surat persetujuan Menteri Keuangan tidak ditanggapi oleh Dirut PT Timah sesudah itu yakni Eririyana," katanya.
Ia mengungkapkan, kedatangan pihaknya ke DPRD Pangkalpinang juga guna meminta DPRD membentuk tim pencari fakta masalah perumahan dinas pensiunan PT Timah tersebut.
"Kami minta DPRD membentuk tim pencari fakta agar ada sedikit rasa keadilan. Patokannya mulai dari rumah Hudarni Rani mantan Gubernur Babel yang juga mantan karyawan PT Timah yang saat ini rumah itu sudah berubah bentuk dan listriknya sudah disambung oleh PLN," ujarnya.
Dikatakannya, hingga kini pihaknya tidak mengetahui persis apakah rumah yang ditempati oleh Hudarni Rani sudah dijual atau masih merupakan aset milik PT Timah.
"Kalau rumah yang ditempati Hudarni Rani saat ini masih milik PT Timah, kenapa tidak dipermasalahkan dimana rumah itu sudah diubah dan listriknya disambung melalui PLN. Kami sama-sama merupakan pensiunan PT Timah, untuk itu kami juga meminta hak yang sama" jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta DPRD Pangkalpinang untuk membuat surat rekomendasi penyambungan listrik dan air kepada PT Timah yang ditembuskan ke Kejaksaan dan instansi-instansi yang berwenang.
"Kami harap DPRD Pangkalpinang bisa membantu kami membuat surat rekomendasi penyambungan listrik dan air serta mengusulkan kepada negara agar rumah dinas tersebut dapat dibeli," katanya.
Pewarta: Try Mustika HardiEditor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
