Pangkalpinang (Antara Babel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Belitung meminta Gubernur mengevaluasi kinerja kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan setempat agar program prorakyat yang diinginkan masyarakat dapat tercipta melalui kinerja SKPD.
"Kami meminta gubernur, wakil dan sekda untuk mengevaluasi kinerja kepala dinas di jajaran Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung. Kami menilai, hingga saat ini kinerja kepala SKPD belum memuaskan dan masih dipertanyakan," ujar Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan pemerintah provinsi memiliki banyak program yang pro rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Namun, program tersebut belum begitu terasa di tengah masyarakat.
"Kegiatan yang baik belum sepenuhnya diprogramkan oleh SKPD, belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Maka kami meminta kepada gubernur untuk mengevaluasi kinerja SKPD. Agar yang memimpin SKPD benar-benar pejabat yang memikirkan program pro rakyat," katanya.
Ia menuturkan, selaku lembaga legislatif, pihaknya menginginkan pemerintahan provinsi mampu menciptakan program yang mensejahterakan masyarakat maupun memiliki banyak program yang berpihak kepada masyarakat.
"Kami bukan turut campur urusan eksekutif tapi evaluasi harus dilakukan. Masyarakat menunggu ini, agar nantinya program pro rakyat dari SKPD benar-benar berjalan," katanya.
Mengenai rencana lelang jabatan, kata Didit, hal tersebut sah saja dilakukan bila untuk mencari kepala SKPD yang berkualitas, profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
"Kalau aturannya memadai, sah-sah saja dan kami menunggu evaluasi tersebut agar kepala dinas yang dipercayakan mengisi jabatan itu bekerja dengan baik dan memberikan program yang baik demi masyarakat Babel," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Babel, Hidayat Arsani, mengutarakan, pada empat bulan kedepan, pemerintah provinsi berencana melakukan lelang jabatan untuk mencari pejabat yang berkualitas untuk mengisi suatu jabatan kepala SKPD. Lelang jabatan diperlukan agar posisi kepala SKPD diisi oleh pejabat yang memiliki kualitas dan kapasitas, bukan karena faktor kedekatan dengan kepala daerah.
"Lelang jabatan ini untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkualitas. Rencananya empat bulan lagi kami akan melaksanakan lelang jabatan ini," kata Wakil Gubernur Babel Hidayat Arsani.
