Jakarta (Antara Babel) - Walaupun tidak mudah untuk mewujudkannya, namun implementasi revolusi mental di jajaran birokrasi pemerintah secara bertahap terus dipacu.
Gerakan Nasional Revolusi Mental pertama kali digagas oleh Presiden Joko Widodo dalam kampanye pemilihan presiden 2014. Untuk memenuhi janjinya, maka bertepatan dengan HUT Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-43 di Lapangan Monas, Jakarta, pada Senin 1 Desember 2014, Presiden Joko Widodo mencanangkan gerakan tersebut.
Kini implementasi program tersebut berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB). Dalam arti bahwa kementerian ini menjadi lokomotif kebijakan aparatur negara terkait "revolusi mental".
Setelah 100 hari pemerintahan, seberapa efektif program tersebut mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan gagasan yang telah dicanangkan itu?
Simak pemaparan KemenPan-RB dalam laporan 100 hari kinerjanya.
"Pada 100 hari pertama ini kami sudah melaksanakan kewajiban dan akan kami laporkan semua hal yang telah dikerjakan dalam mewujudkan revolusi mental," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Gedung Serba Guna KemenPan-RB, Jakarta, Selasa (27/1).
Pada laporan tersebut KemenPan-RB telah berhasil menggapai sejumlah capaian dari sembilan program yang telah ditetapkan.
Gerakan Nasional Revolusi Mental pada setiap program yang digaungkan oleh KemenPan-RB di berbagai media dan kunjungan lapangan, telah memunculkan berbagai harapan masyarakat Indonesia di bidang birokrasi.
Data dari Humas KemenPan-RB sembilan program tersebut, yaitu Penataan Struktur Birokrasi, Penyebaran Distribusi PNS, Perekrutan PNS dan Pimpinan Tinggi, Peningkatan Profesionalisme dan Pengembangan Sistem Elektronik serta Peningkatan Pelayanan Publik.
Selain itu, Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur, Peningkatan Kesejahteraan SDM Aparatur Negara dan Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur Negara.
"Program-program ini sudah mulai berjalan sejak awal dibentuknya Kabinet Kerja dan sudah terlihat dari beberapa peningkatan kualitas birokrasi," kata Yuddy.
Ia menjelaskan, peningkatan tersebut dilihat dari patokan, semakin berkurangnya keluhan masyarakat terhadap kinerja dari aparatur negara.
"Memang masih ada, tapi sudah banyak berkurang selama tiga bulan ini, dan penghematan anggaran bisa dialokasikan pada program yang lebih bagus ke depannya," ujarnya.
Selain memaparkan hasil dari kinerja KemenPAN-RB dalam 100 hari pertama, dia juga mengimbau semua para pejabat negara untuk tidak melakukan gaya hidup yang berlebihan, termasuk keperluan pribadi.
"Akan saya batasi untuk gaya hidup para pejabat negara agar tidak terlihat menghambur-hamburkan uang milik mereka," kata Yuddy sembari berdiri menyambut para wartawan yang baru memasuki Gedung Serba Guna KemenPAN-RB.
Hal tersebut bertujuan agar jarak kesejahteraan antara pejabat dengan rakyatnya tidak terlihat jauh dan mengurangi kesenjangan sosial. "Gaya hidup tidak boleh berlebihan, termasuk mengadakan pesta pribadi," ujarnya.
Misalnya, jika ada pejabat pemerintah yang membuat undangan pesta pribadi seperti resepsi pernikahan, maka akan ada batasi jumlahnya. Untuk undangan tamu khusus maksimal 400 orang dan total tamu yang hadir tidak boleh lebih dari 1.000 orang.
Aturan ini berdasarkan asumsi bahwa dalam rangka menghemat semua anggaran negara, maka harus dimulai dari keperluan pribadi. Dalam kaitan ini akan dibuat aturan tertulis mengenai pola hidup pejabat.
"Beberapa penghematan di berbagai bidang akan saya beri imbauan, seperti penghematan listrik, pemakaian AC, tiket kelas ekonomi dan akomodasi dinas ke luar kota atau luar negeri akan memanfaatkan fasilitas pemerintah," kata Yuddy.
Contoh sederhana. Dia menceritakan ketika dinas ke luar negeri, Yuddy beserta stafnya bertempat tinggal di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
Yuddy kembali menegaskan bahwa gaya hidup sederhana ini dia contoh dari Presiden Joko Widodo yang tidak memperlihatkan kemewahan dalam bekerja. "Pemimpin kita saja sederhana dalam bertugas, tidak mungkin kami bawahannya malah lebih mewah, 'kan tidak sopan," katanya.
Inovasi
Beberapa inovasi program kerja telah dilaksanakan oleh KemenPAN-RB. Salah satu kebijakan Yuddy yang paling kontroversi adalah larangan mengadakan agenda rapat di hotel bagi para pelaku birokrasi pemerintah. Hal tersebut bertujuan demi menghemat pengeluaran uang negara.
"Kebijakan ini sudah kami rapatkan dan hasilnya juga bagus, sehingga tetap kami lanjutkan," ujar Yuddy Chrisnandi.
Hasil dari evaluasi tersebut dirasa bagus karena bermanfaat bagi efisiensi keuangan belanja pemerintah. "Peraturan itu juga bermanfaat untuk mengembalikan kedisiplinan dan fokus penyelenggaraan pemerintah," kata Yuddy.
Tujuan dari aturan ini adalah semata-mata untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia dan agar menuntut Usaha Kecil Menengah dan jasa penginapan lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usahanya.
Ia mengungkapkan, uang negara yang bisa dihemat dari larangan menyelenggarakan rapat di hotel dalam dua bulan pertama mencapai Rp1,2 triliun.
Untuk kementerian yang dipimpinnya saja, dalam dua bulan sejak pemerintahan baru terbentuk bisa menghemat pengeluaran negara sekitar Rp4 miliar dan Kementerian ESDM bisa menghemat sampai Rp15 miliar.
"Jika dikalikan jumlah Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkot dan Pemkab, penghematannya dalam dua bulan pertama setelah dilaksanakan bisa mencapai Rp1,2 triliun," katanya.
Dari penghematan itu, dia berharap bisa dibangun berbagai saluran irigasi pengairan di daerah tertinggal, bendungan atau bahkan bantuan pinjaman modal kepada usaha kecil.
Selain itu, inovasi yang sudah mulai dirintis adalah program "E-GOVERNMENT". KemenPAN-RB mulai mengembangkan teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan untuk mempermudah sistem pelayanan berbasis elektronik.
Program ini disusun pada 'master plan' KemenPAN-RB yang disebut 'e-govt' untuk dilaksanakan pada periode 2014 hingga 2019 mendatang.
"Kami terinspirasi oleh negara-negara maju yang sudah lama menerapkan sistem 'e-government' dan terbukti bisa meningkatkan pelayanan dan kualitas aparatur negara," katanya.
Tujuan dari program ini adalah tersedianya kebijakan untuk mengharmonisasikan implementasi tata kelola sistem sehingga dapat mengintegrasikan berbagai sistem yang ada menjadi lebih tertata dan terawasi.
Dengan begitu, data instansi pemerintah bisa berhubungan langsung dengan masyarakat, dunia bisnis, maupun lembaga pemerintah lainnya. "Tujuan lain adalah memotong rantai birokrasi agar lebih efisien dan meminimalkan kemungkinan korupsi, karena langsung bisa pelayanan satu atap oleh mesin otomatis," ujar Yuddy.
Dalam mengembangkan program ini, KemenPAN-RB akan bekerjasama dengan Korea, Singapura dan Australia, sebab negara tersebut memiliki peringkat indeks birokrasi terbaik.
"Kami sudah manandatangani kesepahaman dengan Korea, sisanya akan kami proses dalam perjanjian-perjanjian lain dengan negara terbaik," katanya.
Dari program kerja dan inovasi pada 100 hari ini, KemenPAN-RB telah meningkatkan nilai indeks persepsi birokrasi di mata masyarakat.
Poin hasil indeks persepsi masyarakat terhadap aparatur negara mencapai angka 6,21 poin.
"Kami sudah melakukan survei di beberapa kota besar dan kami mendapati penilaian masyarakat terhadap aparatur negara mulai meningkat," kata Menteri yang memulai karir dari Partai Golkar ini. Survei tersebut dilakukan di 12 kota besar di Indonesia sejak bulan Juni hingga Desember 2014.
Pada Juni 2014 indeks persepsi masyarakat di angka 5,70, hingga pada survei terakhir Desember 2014 mencapai 6,21 poin, meningkat 0,51 poin.
"Dengan hasil yang ada, ini merupakan pekerjaan besar, namun juga menjadi pencapaian yang besar bagi KemenPan-RB," ujar Yuddy.
Dengan meningkatnya angka indeks persepsi masyarakat, berarti reformasi birokrasi pada aparatur negara yang digaung-gaungkan sudah berada pada jalur yang tepat serta tinggal mempertegas program-program peningkatan lainnya.
"Masih banyak target yang harus dicapai, ini merupakan modal awal yang bagus bagi lahirnya revolusi mental dan reformasi birokrasi bangsa Indonesia," katanya.
Yuddy berharap, semua lembaga, instansi dan antar kementerian bisa saling mendukung dan terjadi komunikasi yang bagus, sehingga semua target-target Kabinet Kerja bisa tercapai semua dengan baik.
Masyarakat juga menyampaikan apresiasi terhadap birokrasi yang semakin membaik.
"Menurut saya birokrasi sudah mulai membaik," Nanda, salah satu warga Ibu Kota Jakarta.
"Dulu antrenya panjang ketika akan mengurus pajak, tapi sekarang sudah banyak pegawai yang melayani masyarakat dan beberapa mesin cetak otomatis, sehingga tidak perlu membuang waktu antre," ujar warga yang sedang mengurus pajak NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Tebet, Jakarta.
