Toboali, Bangka Selatan, 20/3 (Antara) - Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, pada Februari 2013 mencapai Rp2,061 miliar atau meningkat dibandingkan Januari 2013 yang tercatat sebesar Rp1,052 miliar.
"Penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan karena perekonomian masyarakat yang kembali membaik seiring naiknya harga komoditas pertanian, perkebunan dan pertambangan," ujar ujar Kepala UPT DPPKAD Bangka Selatan Husnul Yadid di Toboali, Rabu.
Ia menjelaskan realisasi pencapaian penerimaan PKB baru 17,59 persen dari target sebesar Rp11,196 miliar.
"Kami optimistis penerimaan PKB tahun ini melampui target karena kesadaran masyarakat membayar pajak bermotor tinggi," ujarnya.
Ia mengatakan penerimaan PKB 2012 sebesar Rp12.194 miliar atau mencapai 108,91 persen dari target Rp11.196 miliar.
"Untuk merealisasikan target tersebut UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Selatan akan terus berusaha mensosialisasikan manfaat dari membayar PKB bagi kemajuan pembangunan daerah," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan terus berupaya melakukan berbagai perbaikan khususnya perbaikan pada sistem pelayanan kepada para wajib pajak dengan harapan ke depannya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya terus meningkat.
"Kami berupaya memberi pelayanan yang optimal sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak karena wajib pajak akan merasa nyaman, mudah dan dilayani ketika berada di kantor samsat," ujarnya.
Menurut dia, pertumbuhan kendaraan roda dua dan empat di Bangka Selatan cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang cukup tinggi.
"Tingkat ekonomi masyarakat cukup tinggi karena mata pencarian masyarakat didukung lima sektor yaitu sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, perikanan dan wiraswasta," ujarnya.
Namun demikian, kata dia, pertumbuhan kendaraan yang tinggi tersebut tidak diiringi dengan penerimaan pajak karena terkendala jarak antara kantor penerimaan pajak dengan wilayah domisili masyarakat yang cukup jauh.
"Kami terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi ke perdesaan dan masyarakat di pulau terpencil," ujarnya.