Menteri Tjahjo dorong polisi bongkar jaringan calo CPNS

Jakarta (ANTARA) - Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mendorong Polda Metro Jaya untuk membongkar jaringan dan pihak lain yang terlibat dalam percaloan seleksi CPNS.

Menteri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menjelaskan BAHWA praktik percaloan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang melibatkan Olivia Nathania membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta Polda Metro Jaya segera mengusut tuntas.

"Kami telah meminta Polda Metro Jaya agar mengusut tuntas calo CPNS, termasuk pihak-pihak yang terlibat," kata Menteri Tjahjo.

Dikatakan pula bahwa tindakan tegas agar diberikan kepada anak artis Nia Daniati tersebut supaya ada efek jera karena yang bersangkutan dengan sengaja membawa-bawa nama Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menteri Tjahjo menegaskan bahwa Pemerintah menjamin tes seleksi CPNS atau calon aparatur sipil negara (CASN) secara transparan dan akuntabel tanpa ada pungutan biaya sepeser pun.

Pelaksanaan seleksi CASN dengan sistem computer assisted test (CAT) sehingga sulit bagi pihak lain untuk memengaruhi hasilnya. Bahkan, nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS kali ini disiarkan langsung melalui akun YouTube BKN.

Jika ditemukan ada iming-iming untuk menjadi CPNS di luar prosedur dan tidak sesuai ketentuan, kata Tjahjo, dipastikan itu adalah penipuan.

"Siapa pun tidak dapat membantu, kecuali dirinya sendiri," kata Menteri Tjahjo.
Untuk itu, Menteri Tjahjo Kumolo meminta masyarakat yang mengetahui hal tersebut segera melaporkannya kepada pihak berwajib.

Menteri Tjahjo meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk saling mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar memahami area rawan korupsi.

Area tersebut meliputi perencanaan anggaran, dana hibah bansos, retribusi pajak, jual beli jabatan, pembelian barang jasa, infrastruktur, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Bahkan, pada saat pandemi COVID-19, ada calo vaksin yang melibatkan ASN.

Mantan Menteri Dalam Negeri itu menyampaikan keprihatinannya karena ada PNS atau pejabat publik yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Saber Pungli.

Ia meminta seluruh ASN memahami dan memperhatikan strategi nasional pencegahan korupsi sehingga bisa melakukan upaya pencegahan korupsi sejak awal.

Menteri Tjahjo mengingatkan para ASN agar berhati-hati terhadap informasi di media sosial yang berisi ujaran kebencian, fitnah, dan upaya memecah belah.

"ASN harus bijaksana dalam penggunaan media sosial dan senantiasa tegak lurus kepada kebijakan pemerintah," ujar Menteri Tjahjo.