Jakarta (Antara Babel) - Dalam beberapa hari terakhir ini para menteri memiliki kesibukan tambahan, yaitu mempersiapkan laporan kerja sekaligus rencana kerja hingga November mendatang yang diminta oleh Presiden Joko Widodo sebagai bahan evaluasi capaian program.
"Presiden hanya minta laporan itu saja. Laporan dan perencanaan sampai November 2015. Itu saja perintah Presiden," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (17/6) malam.
Andi mengatakan Presiden memerlukan hal itu untuk bahan evaluasi.
"Ya akan dipakai oleh Presiden untuk evaluasi, kepentingan evaluasinya apa, Presiden yang menentukan," ucap Andi.
Sementara itu Mensesneg Pratikno di tempat yang sama mengatakan penyampaian laporan dan rencana kerja kepada pimpinan merupakan hal yang biasa.
"Masing-masing menteri mengikuti apa yang ada di kementerian masing-masing. Kemarin di Sidang Kabinet, (presiden meminta-red) tolong dong saya diberikan gambaran utuh tentang mana yang belum dan sudah. Sangat normal, itu tugas monitoring," tutur Pratikno.
Mensesneg menambahkan, "semua orang, semua pimpinan pasti memerlukan. Tidak perlu lah was-was ya."
Dalam perkembangannya, laporan dari masing-masing menteri tersebut ditunggu oleh Kepala Negara pada Kamis (18/6) siang pukul 15.00 WIB.
"Tadi karena rapat kabinet terbatas, ada yang sampaikan langsung ke Presiden, (ada yang-red) dititipkan ke kami ada juga yang sudah langsung masuk. Jam 3 ditunggu semua laporan dan rencana enam bulan ke depan," ungkap Andi Widjajanto kepada wartawan Kamis (18/6).
Melalui pesan singkat per telepon selular Seskab Andi Widjajanto kepada wartawan Kamis malam menyampaikan bahwa semua laporan dari menteri telah masuk pada pukul 16.45 WIB.
"Seluruh kementerian telah menyerahkan laporan kinerja November 2014 hingga Mei 2015 dan perencanaan Juni-November 2015. Seluruh berkas laporan telah diterima Presiden sore ini pukul 16.45 WIB," tutur Andi.
Evaluasi Berkala
Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan laporan para menteri sekaligus rencana kerja mereka hingga enam bulan ke depan merupakan salah satu langkah evaluasi kerja kabinet yang selalu dilakukannya untuk melihat sejauh mana program tercapai, dan mengetahui masalah apa yang menghambat kerja kabinet.
Meski demikian, Presiden tidak mengatakan bahwa evaluasi ini akan berujung pada perombakan kabinet sebagaimana yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi pembicaraan di berbagai lapisan masyarakat.
"Ya itu baru saya terima tadi siang. Belum saya baca sih, tapi sudah kumpul semuanya tadi siang," ujar Presiden Jokowi.
Kepala Negara menambahkan,"kan saya sampaikan, saya itu selalu mengevaluasi, baik lewat laporan, juga saya cek di lapangan, progres-progres yang sudah kita perintahkan seperti apa. Selalu seperti itu. Contoh kemarin, di Lampung, setelah 'ground breaking' saya tetap cek setelah 2,5 bulan di lapangan juga, laporan juga."
Pengecekan dilakukan agar mengetahui bagaimana capaian yang didapat. Tak hanya kinerja kabinet, namun juga hal-hal yang menjadi perhatian serius pemerintah seperti di bidang infrastruktur dan juga perbaikan layanan umum dan layanan perdagangan.
"Perkembangan setiap hari, setiap bulan, dan setiap minggu saya ikuti terus," tegasnya.
Bagi Presiden, perkembangan baik maupun buruk memang wajar ditemukan, namun kemudian harus dicarikan solusinya sehingga menjadi lebih baik.
"Ya, ada (nilai-red) merah, kuning, ijo (hijau), biasa," tambahnya.
Salah satu contoh fungsi evaluasi Presiden adalah ketika mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu (17/6) lalu, dan memberikan perhatian khusus pada proses perijzinan keluar masuk barang di pelabuhan yang menurut Presiden masih belum sesuai waktu yang ditargetkan.
Presiden bahkan sempat menegur dengan keras pejabat terkait yang tidak bisa menjawab pertanyaan Kepala Negara terkait pihak mana yang paling bertanggung jawab atas kelambatan proses tersebut.
"Saya sudah ngomong apa? kalau dicopot yah akan dicopot," kata Presiden, menegaskan.
Kepala Negara mengatakan,"yah, berlaku untuk semuanya (pejabat di berbagai level-red). Kemarin saya sampaikan, yang di lapangan, yang dirjen, mau pun yang menterinya juga kalau memang performanya tidak bisa melayani dengan cepat, seperti yang saya sampaikan ya."
Presiden menyadari pemerintah harus terus bergerak dengan cepat untuk membenahi berbagai sektor baik perdagangan, birokrasi dan lainnya, mengingat tantangan Indonesia ke depan tidak mudah termasuk menghadapi kawasan perdagangan bebas ASEAN dan juga tantangan skala global lainnya.
Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya menyelesaikan masalah ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan produk-produk Indonesia kalah bersaing dan keengganan investor menanamkan modalnya di Indonesia.
Penyelesaian masalah itu termasuk di antaranya terus memacu kinerja kementerian dan lembaga yang terkait agar bekerja dengan cermat, efesien dan memenuhi target yang sudah ditetapkan.
Meski belum ada kata perombakan kabinet dari Presiden, baru sebatas upaya evaluasi, namun para menteri tetap harus bekerja dengan baik untuk menjawab kepercayaan Presiden dan juga rakyat.
"Saya akan cek dengan cara saya sendiri," pungkas Presiden Joko Widodo.
