Pangkalpinang (ANTARA) - BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Daerah (Rakorwasin Keubangda) tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022, dalam rangka Pengawasan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Kegiatan ini membahas isu strategis yang ada di Babel yang difokuskan kepada P3DN dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," kata Kepala Perwakilan BPKP Babel, Faesol Cahyo Nugroho, di Pangkalpinang, Rabu.
Kegiatan Rakorwasin Keubangda tingkat Provinsi Babel ini mengambil tema “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melalui Sinergi Pengawasan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pemberdayaan UMKM”.
Beberapa tujuan rakor ini adalah untuk menyusun desain pengawasan antara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APIP Pemerintah Daerah di wilayah Babel.
Meningkatkan koordinasi pengawasan antara Perwakilan BPKP Babel dan APIP Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Babel dan menyusun rencana aksi pengawasan antara Perwakilan BPKP Babel dan APIP Pemerintah Daerah di wilayah Babel.
Acara ini dibuka oleh Plh. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, yang menekankan kepada koordinasi dan harmonisasi atas P3DN dan Pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh BPKP dan APIP daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pj.Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin mengatakan, APIP Daerah harus meningkatkan kapabilitasnya dan selalu berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP Babel sehingga dapat meningkatkan kualitas pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di wilayah Provinsi Kepualauan Bangka Belitung.
Narasumber pada acara ini yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, Naziarto, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Babel yang dimoderatori oleh Inspektur Kabupaten Bangka.
Dalam paparannya, para narasumber menyampaikan hal - hal sebagai berikut:
Sekda Babel, Naziarto menyampaikan materi potensi dan kesiapan industri lokal dan UMKM dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Daerah dan dalam memenuhi bobot TKDN serta upaya Pemda untuk mengoptimalkan peluang dan menghilangkan hambatan pelaksanaan P3DN.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Faesol menyampaikan materi mengenai desain pengawasan Program P3DN dan Pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Daerah se-Babel.
Inspektur Jenderal Kementerian dalam Negeri menyampaikan materi mengenai Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 - Peran APIP Daerah dalam mengawal P3DN dan pemberdayaan UMKM di daerah.
Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP menyampaikan materi mengenai Kebijakan TKDN dan permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa.
Pada akhir acara, dilakukan penandatanganan komitmen bersama atas rencana aksi pengawasan di wilayah provinsi kepulauan bangka belitung yang akan dilaksanakan bersama-sama antara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh Inspektorat di wilayah Babel.
Berita Terkait
Istana umumkan 9 nama Pansel KPK yang dipimpin Kepala BPKP Yusuf Ateh
30 Mei 2024 16:19
Jaksa Agung terima laporan audit BPKP, ini perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi timah
29 Mei 2024 22:17
Presiden Jokowi: BPKP berperan besar kawal kesinambungan pembangunan
22 Mei 2024 11:46
Sekda Babel harapkan APIP dan BPKP bersinergi tingkatkan akuntabilitas
6 Februari 2024 15:34
BPKP RI Bidik Pemprov Babel Jadi Percontohan Laboratorium Manajemen Resiko
31 Agustus 2023 21:56
BPKP Bangka Belitung uji petik pengawasan skema kesehatan adaptif
8 Juli 2023 15:50
Belitung Timur gandeng BPKP tingkatkan tata kelola keuangan
19 Juni 2023 19:42